<
IDEALISME MAHASISWA DI SANDERA -

IDEALISME MAHASISWA DI SANDERA -

      


BANDUNG, MAHASISWA INDONESIA-Sebelum jauh mengkaji bagaimana kebebasan berpikir mahasiswa dibuntukan. Baiknya kita memaknai kejadian-kejadian ini sebagai kenyataan. Belok “Kiri” Fest adalah kerja kreatif kebudayaan dan intelektual yang digarap secara kolektif oleh kalangan muda Negeri ini. Termasuk didalamnya peran mahasiswa dari berbagai kampus. Kegiatan ini diselenggarakan pada 27 februari 2016 ditaman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat.

Acara ini batal digelar, kontroversi dari berbagai pihak dari pusat Kesenian jakarta dan Polda Metro Jaya tidak memberikan izin karena menimbang banyaknya protes dari organisasi kemasyarakatan yang menilai acara ini membahayakan serta dapat menimbulkan dampak lahirnya kembali PKI (Partai Komunis Indonesia) di Indonesia.

Kemudian baru-baru ini LPM (Lembaga Pers Mahasiswa) Daun Jati Institut Seni Budaya Indonesia Bandung (ISBI) melaksanakan kegiatan sekolah Marx yang bertemakan ”Memahami seni lewat pemikiran marx” kegiatan ini sudah berjalan sejak Februari s.d Mei 2016. Namun pada 10 Mei 2016, Organisasi masyarakat (Ormas) Islam FPI (Front Pembela Islam) memaksa masuk ke dalam kampus ISBI yang ingin menghentikan acara tersebut. Alasanya  karena bagi Ormas tersebut ajaran marxis adalah Komunis dan Komunis adalah Atheis.

Lanjut dengan aksi demo mahasiswa di dalam kampus Universitas Islam Negeri Sunang Gunung Djati (UIN SGD) Bandung pada 9 Mei 2016 yang bergabung dengan Ormas Islam. Menentang kedatangan Ulil Abshar dan Jalaludin Rahmat dalam acara diskusi lintas mazhab. Alasannya, menolak adanya doktrin mengenai pemahaman islam yang liberal oleh Ulil dan penanaman semangat Syiah oleh Jalaludin di kampus UIN SGD Bandung. Seminar “Marxisme sebagai ilmu pengetahuan” yang digagas oleh BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Fisip Unpad) pada 19 Mei 2016, sebagai langkah untuk mengkaji secara ilmiah Marxisme itu sendiri dan acara itu pun tiba-tiba dibatalkan karena dikhawatirkan adanya pihak dan elemen-elemen luar yang akan mengkonfrontir.

Rentetan masalah yang terjadi di kalangan mahasiswa ini tentu menarik untuk di bahas karena bukan kah mahasiswa bebas berpikir? Bebas berekspresi? Ulasan dangkal sederhananya seperti itu. Penilaian yang pragmatis oleh kalangan yang bertentangan mengenai acara yang diselenggarakan oleh mahasiswa itu menjadi asumsi dasar kurangnya edukasi dan pemahaman.

Penulis menanggapi dengan bijak mengenai ini. Mahasiswa memang diharapkan mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Keluarga dan masyarakat memandang mahasiswa merupakan generasi yang memiliki tingkat intelektualitas tinggi, berpikir dengan cara cerdas dan bertindak sesuai rencana. Penulis mengatakan pula, mahasiswa adalah kaum yang punya kebebasan dan merdeka.

Mahasiswa bebas dalam berekspresi, menyampaikan pendapat, memilih organisasi tertentu, bebas berkumpul dan lain sebagainya. Pada dasarnya manusia selalu ingin bersuara, mempertahankan pendapatnya, berdiskusi, berpikir kritis, mengkritik, dan turun aksi ke jalan. Kebebasan berpikir dan berpendapat memang hak setiap orang. Hal tersebut telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Dasar Replubik Indonesia 1945, pasal 28 menyatakan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan Undang-Undang”. Serta pasal 28E ayat (3): “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Mungkin salah satu munculnya paham kiri, karena adanya dorongan dari program yang diusung oleh pemerintah Jokowi-JK, yaitu program Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Seperti kita ketahui ekinomi ASEAN ini adalah sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN. Hadirnya MEA tidak menutup kemungkinan dapat menghadirkan Neo Kapitalis. Tentu Neo Kapitalis ini ada untung dan ruginya. Bagi kaum menengah dan atas tentu saja menguntungkan karena melihat dari dampak MEA ini, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tapi bagaimana dengan kaum bawah? Kaum bawah yang sering kalah secara struktural ini bila tidak adanya keseimbangan ekonomi di Indonesia justru yang lebih dirugikan. Munculnya dampak sosial, pertarungan antar kelas. Sehingga mahasiswa sebagai kaum intelektual termotivasi akan hal ini karena sesuai Tri Dharma perguruan tinggi : Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian Kepada masyarakat

Point ke tiga lah yang menjadi ukuran untuk terus memperjuangkan rakyat yang tertindas oleh sistem Pemerintah Indonesia. Cara-cara teori untuk memperjuangkan itu penulis berpikir cukup relevan bila paham kiri di jadikan teori perihal sosial dan ekonomi.

Salah satu pentolan paham kiri ini Karl Marx. Banyaknya mahasiswa yang mempelajari ajaran marxis ini, tidak menjadi soal karena pemikiran marxis tetap perlu diajarkan, tentu saja dengan perbandingan yang adil dengan pemikirannya. Tap MPR No.25/1996, berisi tantang pembubaran PKI dan pelarangan penyebaran ideologi Komunis/Marxisme-Leninisme diseluruh wilayah Indonesia, yang dinyatakan tetap berlaku setelah ditinjau ulang melalui Tap MPR No. 1 tahun 2003. Meski begitu, ketetapan tersebut tidak berarti melarang dan membuat masyarakat buta dengan apa itu marxisme ditataran akademis seperti di perguruan tinggi.

Fenomena-fenomena yang di bahas diawal tadi membuktikan, bahwa masyarakat pada umumnya memberikan asumsi “kiri” pasti PKI padahal bila dilihat dari esensi dan sejarhnya ideologi “kiri” bukan berarti PKI. Lebih mendebarkan khalayak mahasiswa adalah tindakan Ormas Islam yang represif. Ini membuktikan bahwa mereka kurang pemahaman mengenai ideologi ini. Disusul banyaknya buku-buku yang beraliran ideologi “kiri” di bakar oleh aparat. Mimbar kebebasan berpikir dan berekspresi mahasiswa menjadi buntu. Setidaknya menimbulkan dampak traumatis tahap awal, sehingga mahasiswa menjadi enggan untuk mempelajari tentang ajaran “kiri” ini. Demokrasi yang diunggulkan oleh pemerintah bahkan rakyat Indonesia dan ideologi Pancasila yang menjadi Falsafah Indonesia hanyalah sebagai pajangan dan pemikiran absur belaka bila kebebasan berpikir dan berekspresi mahasiswa di buntukan.

Pada buku Dibawah Bendera Revolusi karya Ir.Sukarno, dengan subjudul Nasionalisme, Islamisme, Marxisme mengutip:

 “Islam yang sejati tidaklah mengandung asas anti nasionalis; islam sejati tidaklah bertabiat anti sosialistis, selama kaum islamis memusuhi paham-paham nasionalisme yang luas budi dan marxisme yang benar, selama itu kaum islamis tidak berdiri diatas Sirothol mustakim. Selama itu tidaklah ia bisa mengangkat islam dari kenistaan dan kerusakan tadi! Ini tidak sama sekali tidak mengatakan yang islam itu melebihi bangsa, Super-Nasional, ini hanya mengatakan bahwa islam yang sejati itu mengandung tabiat-tabiat yang sosialistis dan menetapkan kewajiban-kewajibannya nasionalis pula. Bukankah sebagai yang sudah kita terangkan, islam yang sejati mewajibkan pada pemeluknya mencintai dan bekerja untuk negeri yang ia diami, mencintai dan bekerja untuk rakyat diantara mana ia hidup. Kaum islamis tidak boleh lupa bahwa kapitalisme, musuh marxisme itu ialah musuh islamisme pula! Sebab sepanjang paham marxisme, dalam hakikatnya tidak lainlah daripada riba sepanjang paham islam.

Kutipan dari Bung Karno masih dirasa relevan mengenai kejadian-kejadiam yang dialami oleh para mahasiswa. Tradisi pelarangan sampai pembungkaman ini sebenarnya bukan cerita baru. Ini adalah cerita lama yang terus diulang-ulang, klise. Di dunia pendidikan Indonesia tradisi ini bisa dilacak melalui catatan-catatan sejarah. Catatan sejarah dari era kolonialisme, di mana rakyat pribumi tidak dibolehkan untuk melawan kebijakan otoritas kolonial. Dimana kebijakan kolonial adalah kebenaran mutlak dan seluruh rakyat pribumi harus patuh dan taat padanya.

Hal ini berlanjut di era kemerdekaan pada akhir orde lama, pemerintahan Sukarno mulai bertindak otoriter, tak ada ruang untuk pendapat berbeda. Orde lama pada akhirnya mulai alergi terhadap kritik, protes dan beragam pendapat yang berbeda kemudian mulai berbuat otoriter. Pendapat yang bertentangan dengan rezim pemerintahan dilarang, aktivis yang kontra revolusi pun harus dipaksa bubar. Media-media dibredel dan penulis-penulis progresif yang kontra dengannya dibuang atau bahkan diasingkan.

Orde lama tumbang, tapi ternyata itu bukan akhir cerita. Perilaku otoritarian tersebut masih terus terawat. Bahkan, lebih kejam lagi. Pembungkaman, penculikan sampai pembunuhan bagi mereka yang kontra sukses dipelihara Soeharto. Kebenaran hanya milik penguasa Orde baru. Mereka yang berbeda pendapat akan dituduh subversif, provokatif, dan tidak Pancasilais sehingga harus dianggap ingin makar terhadap negara, dan artinya negara sah untuk melakukan apapun terhadapnya.

Saat ini kampus-kampus dijaga dan dikontrol ketat. Organisasi mahasiswa atau lembaga-lembaga kemasyarakatan terus diawasi dan diteror. Lahirlah regulasi-regulasi yang mengungkung kebebasan mahasiswa. Motif dan alasannya banyak, pendisiplinan, penertiban, dan macam-macam kemasannya. Di era inilah NKK/BKK lahir, kampus—Lembaga Kemahasiswaan— harus steril dari politik. Ngomong-ngomong soal politik, ideologi, kebobrokan penguasa bisa dituduh makar. Apabila itu diketahui oleh penguasa Orde baru, bisa-bisa kita hilang dibuang, diculik atau dibunuh.

Reformasi 1998 tentu menjadi angin segar bagi masyarakat Indonesia. Semua berharap perilaku otoritatif itu tak ada lagi, tetapi ternyata harapan itu meleset. Watak dan perilaku itu ternyata masih terus terawat dan terjaga dengan baik di banyak institusi-institusi termasuk institusi pendidikan. Kemasan dan rupa-nya saja yang berganti, tapi wataknya masih terus lestari. Padahal di banyak negara lain, pembungkaman boleh dibilang sudah selesai. Kalaupun ada, itu adalah kasus khusus dan tak pernah lagi menjadi isu sentral. Kebebasan berekspresi dan berpendapat benar-benar dijaga dan dijunjung tinggi, kecuali pada kasus-kasus khusus yang sifatnya lebih personal. Sementara ada kecenderungan kebebasan berpikir, berekpresi, berorganisasi menjadi sesuatu yang menakutkan di institusi pendidikan. Banyak mahasiswa yang difatwa provokatif karena pandangan-pandangannya yang dianggap tidak sejalan dengan moralitas pejabat pemerintah. Untuk meneguhkan otoritas, mereka mengeluarkan aturan-aturan, kebijakan-kebijakan; yang sesungguhnya tidak mencerminkan sikap yang bijak; yang mengancam dan menakut-nakuti setiap mmahasiswa dan dosen yang bermain-main dengan kebijakan birokrasi.

Ortodoksi pemahaman tentang etika kampus, baik untuk mahasiswa, pegawai maupun dosen, pada dasarnya dibangun untuk mempertahankan ajaran-ajaran yang mapan dan menjaga status quo kekuasaan para pejabat kampus. Seharusnya, kampus ditampilkan sebagai ruang mendialogkan wacana, bertukar gagasan, transformasi pengetahuan sampai pengkajian secara mendalam.

Tidakkah sepatutnya bagi masing-masing orang memperoleh hak-hak berbeda pendapat, hak-haknya untuk berorganisasi? Apakah kita memiliki otoritas untuk menghakimi kebenaran pendapat seseorang? Bukankah kebebasan mimbar akademik dijamin oleh Undang – undang, dan kebebasan berpendapat, berekspresi, berserikat dilindungi oleh konstitusi? Kita harus berani mengatakan bahwa pendidikan diselenggarakan adalah untuk memanusiakan manusia, dan kebebasan berpikir adalah bagian penting dari nilai kemanusiaan. Sejarah telah membuktikan bahwa peradaban besar hanya lahir ketika akal dan kebebasan berpikir, berekspresi, berorganisasi mendapatkan tempat yang layak dalam tradisi kehidupan.

Oleh sebab itu, pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk segera didialogkan dan selesaikan. Masihkah relevan memusuhi tradisi berpikir bebas, kebebasan berekspresi, berorganisasi atas nama etika moralitas kampus? Masihkah layak pelarangan dan pembungkaman  atas suara-suara kritikan ? Pikirkan!!! (Dani Ramdani)

 


.