<
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG -

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG -

 


TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Semakin sulit untuk mengimplementasikan kebijakan dibanding membuatnya

(Presiden Amerika Serikat ke-28, Woodrow Wilson)

 

Hingga saat ini, kegelisahan yang dirasakan oleh Wilson sekitar 120 tahunan yang lalu masih relevan. Secara kuantitas, jumlah produk kebijakan publik di berbagai negara termasuk di negara kita sudah begitu banyak. Sedangkan dari sisi kontennya, meskipun kebijakan tersebut masih memiliki sejumlah kelemahan tetapi dapat dikatakan relatif memiliki desain yang cukup memadai. Namun, kendala yang masih dirasa sulit adalah bagaimana kita dapat melaksanakan kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan memberikan dampak yang positif bagi peningkatan kualitas kehidupan bersama. Perlu ditanamkan baik-baik dalam benak kita, bahwa produk kebijakan publik yang mumpuni sekalipun hanya akan berujung pada kehampaaan dan ketidakjelasan arah jika pada akhirnya tidak ada cara yang tepat untuk mendekatkan kebijakan tersebut dengan tujuannya.

Seiring dengan berjalannya otonomi daerah di Indonesia, maka konfigurasi kebijakan semakin bertambah kompleks. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah (Pemda) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menerbitkan aturan sendiri. Salah satu jenis Peraturan Daerah (Perda) yang hampir dimiliki oleh semua Pemda khususya Pemda Kota adalah Perda mengenai Pedagang Kaki Lima (PKL). Namun, umunya proses pelaksanaan Perda tersebut masih menemui sejumlah kendala. Salah satu kendalanya adalah kepatuhan PKL terhadap aturan-aturan yang digariskan di dalam Perda.

Di kota Bandung, Perda yang mencoba mengatur masalah PKL adalah Perda No.4 tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL. Pendekatan yang digunakan di dalam Perda tersebut adalah mengatur zona kawasan berdagang bagi PKL. Perda ini membagi kawasan kota Bandung ke dalam tiga zona, yaitu: Zona Merah, Zona Kuning dan Zona Hijau. Perihal yang acap kali menjadi hambatan implementasi Perda ini adalah larangan bagi PKL untuk berdagang di Zona Merah. Lokasi yang termasuk ke dalam zona merah ini antara lain: wilayah tempat ibadah, rumah sakit, komplek militer, jalan nasional, jalan provinsi dan tempat yang sudah ditentukan dalam Peraturan Daerah.

Namun, fakta yang ditemukan menunjukkan bahwa banyak PKL yang masih saja berjualan di kawasan zona merah seperti di kawasan rumah sakit misalnya di depan Rumah Sakit Hasan Sadikin atau di kawasan pendidikan seperti di depan kampus Unisba dan Unpas Bandung Jalan Taman Sari, dan SMA 5 Bandung Jalan Belitung. PKL juga masih dapat dijumpai di sejumlah tempat ibadah misalnya di kawasan Masjid Istiqamah Jalan Citarum.

Sebelum lebih jauh kita mengulas mengenai fenomena ketidakpatuhan PKL ini, ada baiknya jika kita mencoba untuk memahami konsep dasar ketidakpatuhan dalam konteks implementasi kebijakan publik. Weaver (2009) menyatakan bahwa fenomena ketidakpatuhan dalam implementasi kebijakan publik merupakan perilaku dan tindakan menyimpang dari aturan yang diperlihatkan oleh kelompok sasaran kebijakan. Weaver kemudian menyatakan bahwa setidaknya ada enam penyebab mengapa perilaku ketidakpatuhan ini diperlihatkan oleh kelompok sasaran kebijakan. Namun dari keenam penyebab tersebut, setidaknya ada empat penyebab yang cukup mencolok dalam kajian mengenai ketidakpatuhan PKL di Kota Bandung yaitu: (1) lemahnya pengawasan; (2) keterbatasan sumberdaya; (3) tidak jelasnya insentif yang akan diterima dan ketidaktegasan dalam memberikan sanksi serta (4) Kurangnya pasokan informasi mengenai kebijakan bagi kelompok sasaran.

Selanjutnya, bila diulas keempat penyebab tersebut dalam konteks Implementasi Perda Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Bandung. Pertama adalah lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemda Kota Bandung terhadap PKL. Harus kita akui bersama bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Pemda Kota Bandung sifatnya masih parsial. Artinya, pengawasan hanya dilakukan di beberapa lokasi zona merah saja atau tidak meliputi seluruh kawasan zona merah di kota Bandung sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda Penataan dan Pembinaan PKL. Selain itu, dari sisi intensitas pelaksanaan pengawasan, hal tersebut tidak dilakukan secara intensif sehingga peluang untuk PKL melakukan pelanggaran masih sangat terbuka. Padahal jika kita mengharapkan Perda ini berjalan secara efektif, semestinya pelaksanaan pengawasan diperketat. Kendala berupa banyaknya Perda lainnya yang menuntut pelaksanaan pengawasan secara bersamaan merupakan salah satu masalah di balik rapuhnya proses pelaksanaan pengawasan terhadap PKL dan pengawasan tersebut dibebankan hanya pada satu Sataun Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) saja yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Hal ini semakin rumit sebab jumlah aparatur Satpol PP Kota Bandung yang bertanggungjawab sebagai pelaksana pengawasan lapangan masih terbatas.

Permasalahan keterbatasan jumlah personil pelaksana pengawasan, tentunya berkaitan dengan penyebab selanjutnya yaitu keterbatasan sumberdaya khususnya dari sisi kuantitas sumberdaya apartur. Keterbatasan sumberdaya juga terlihat pada ketersediaan lahan untuk memberikan lokasi berdagang baru bagi PKL jika mereka hendak dipindahkan dari kawasan zona merah. Perlu kita pahami bahwa bagaimanapun PKL telah berjasa menyelamatkan perekonomian masyarakat Indonesia pada saat bangsa ini didera masa-masa sulit ketika krisis ekonomi tahun 1998. Saat itu, PKL menjadi pasar alternatif yang mampu menyediakan bahan kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau. Oleh karenanya, relokasi PKL hendaknya ditata sedemikian rupa, termasuk mengupayakan berbagai cara agar lokasi berjualan yang baru dan strategis dapat dengan mudah dicapai oleh calon pembeli misalnya melalui kebijakan rekayasa lalu lintas seperti yang pernah dilakukan oleh Pemda Surakarta.

Ketiga adalah tidak jelasnya insentif yang akan diterima oleh PKL dan ketidaktegasan Pemda Kota Bandung dalam menegakkan sanksi bagi pelanggar Perda. PKL di Kota Bandung masih gagal untuk melihat insentif yang akan mereka terima jika mematuhi Perda. Pendekatan zona yang diterapkan dalam Perda tidak mengena pada pemberian insentif bagi PKL yang patuh. Padahal sejumlah insentif dapat diberikan kepada PKL misalnya memberikan hibah modal bagi PKL yang berdagang di kawasan-kawasan yang dipersiapkan oleh Pemda Kota Bandung atau jaminan keamanan bahwa PKL yang berdagang di kawasan zona hijau akan memperoleh perlindungan dari Pemda Kota Bandung dari pungutan liar. Dari sisi penegakkan sanksi terdapat masalah yang cukup ironis yakni sanksi pencabutan tanda pengenal berdagang bagi PKL yang berdagang di zona merah. Hal ini sulit untuk dilaksanakan sebab banyak PKL di kota Bandung tidak memiliki tanda pengenal berdagang.

Keempat adalah sosialisasi informasi Perda PKL. Faktor utama mengapa para PKL masih banyak berjualan di zona merah karena mereka tidak tahu lokasi mana yang masuk ke dalam kategori zona merah dan lokasi mana yang bukan termasuk ke dalam zona merah. Pada umumnya PKL hanya mengetahui bahwa zona merah hanyalah sebatas pada kawasan 7 titik di kota Bandung. Hal ini adalah akibat dari proses sosialisasi masif yang dilakukan oleh Pemda Kota Bandung. Namun sebagai konsekuensinya PKL berasumsi bahwa di luar kawasan 7 titik tersebut maka PKL diperbolehkan untuk beradagang. Alhasil banyak kawasan zona merah lainnya di luar kawasan 7 titik yang justru disesaki oleh PKL. Padahal zona merah tidak hanya sebatas kawasan 7 titik saja. Selain itu, pola komunikasi Pemda Kota Bandung dengan PKL juga masih menggunakan pola klasik yang cenderung menekankan pada pendekatan kekuasaan. Hal ini terjadi karena pemerintah masih terjebak dengan cara penerapan regulasi yang kaku sehingga komukasi kebijakan cenderung menggunakan saluran formal seperti surat. Padahal pola komunikasi seperti ini sudah tidak lagi efektif karena cenderung diabaikan oleh PKL.

Hal yang dapat disimpulkan dari ulasan terhadap keempat faktor di atas menunjukkan bahwa PKL di kota Bandung tidak patuh terhadap implementasi Perda PKL. Salah satu saran yang paling kongkret adalah meninjau kembali tingkat implementabilitas kebijakan ini dan menghilangkan pasal-pasal yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Pendekatan zona yang digunakan dalam Perda PKL Kota Bandung perlu untuk dievaluasi kembali terutama dalam hal penentuan lokasi yang dijadikan zona merah. Selain itu metode komunikasi dengan PKL juga perlu diubah dari cara yang formal dengan memberikan surat peringatan menjadi pola komunikasi yang informal dan intens melalui forum komunikasi dengan asosiasi PKL. Pada akhirnya pelaksanaan kebijakan sangat tergantung pada dukungan yang memadai mulai dari sumberdaya manusia dan non-manusia serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.

Kristian W. Wicaksono

Pegiat pendidikan di Universitas Parahyangan Bandung


TAG(S): BANDUNG, PERDA, PKL, UNPAR



.