<
KOMODIFIKASI SARA DALAM POLITIK LAYAR KACA JAKARTA -

KOMODIFIKASI SARA DALAM POLITIK LAYAR KACA JAKARTA -

 


Oleh: Muhamad Khairul Afif

Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan

Beberapa pekan yang lalu kita diramaikan oleh statement Ahok yang sensasional dan sangat kontroversial, karena komodifikasi politik yang kurang etis berkenaan dengan kitab suci Alquran yang diyakini oleh semua umat Islam. Berbagai respon mulai bermunculan, baik dari beberapa kalangan ormas Islam maupun insitusi kegamaan. Beberapa kelompok ini menilai ada kecenderungan Ahok melakukan blasphemy terhadap Islam.

Merujuk dari apa yang pernah dijelaskan oleh Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi tentang hal ini, bahwa blasphemy atau blasfemie (bahasa Perancis) adalah istilah yang digunakan untuk penistaan agama di Barat. Kata blasphemy dalam Online Etymology Dictionary, 2001 Douglas Harper, berasal dari bahasa Latin blasphemia yang artinya irreligious, pernyataan, perkataan jahat atau menyakitkan, terkadang juga diartikan bodoh.

Secara definitif blasphemy adalah kejahatan, menghina atau menistakan yang menunjukan pelecehan atau kurang menghargai Tuhan terhadap ajaran, maupun hal yang berkaitan mengenainya. Menurut The American Heritage, blasphemy adalah aktifitas, pernyataan, tulisan yang merupakan penghinaan mengenai Tuhan atau sesuatu yang sakral. Itulah beberapa pengertian tentang penistaan. Namun demikian, Fenomena Ahok tersebut juga masih memiliki framing/debatable yang berbeda diantara berbagai macam kelompok yang ada, baik di internal umat Islam maupun di beberapa kelompok yang lainnya.

Setelah berita ini mencuat, Ahok selalu menjadi ­trending topic diberbagai media massa nasional dan daerah. Terlepas dari siapa yang menistakan dan dinistakan, hal santernya adalah bahwa konstalasi politik DKI Jakarta begitu “eksoktis” dan “sexy” sehingga kegaduhannya tidak saja terdengar di wilayah DKI Jakarta bahkan mungkin sudah tersebar keseluruh pelosok-pelosok negeri. Tapi dalam konteks pilkada DKI Jakarta maupun proses pemilihan lainnya (pilpres dan pileg) yang diselenggarakan dalam kurun waktu tertentu, pada siklus demokrasi ini, sudah yang kesekian kalinya kita masih menemukan isu-isu yang berkaitan dengan SARA (Suku-Agama-Ras dan Antar golongan).

Tidak dapat dipungkiri bahwa DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia tentu akan menjadi trendsetter bagi perpolitikan berbagai daerah di Indonesia. Isu-isu SARA yang terus bergulir Ini menandakan bahwa kondisi demokrasi Indonesia belum begitu mapan mulai dari penyelenggaraannya hingga para kontestan yang bertarung. Kemasan isu-isu SARA yang gurih juga sebagai cara mutakhir untuk mejatuhkan rival politik yang terus dikembangkan dan berlangsung di DKI Jakarta.

Tentulah hal ini tidak terjadi begitu saja, jika tanpa prima causa yang melatarbelakangi sebagai alat. Hal ini dikarenakan implikasi media massa kontemporer baik cetak atau pun elektronik yang begitu masif mem-blow-up secara berjamaah sebagai sajian berita terhangat dan up to date. Jika kita cermati perkembangan media massa di Indonesia, sebelum orde baru jumlah dan peranan media massa baik cetak maupun elektronik belum begitu masif. Sejak jatuhnya Orde Baru menuju reformasi, dimana pintu kebebasan terbuka begitu lebar sehingga jumlah media massa begitu bekembang hingga tahun 2013 jumlahnya terus meningkat mencapai 415 (Tempo 2013: 87)

Dalam memandang peranan media, dahulu pandangan epistemologi kaum positivism mengatakan bahwa media bersifat otonom, steril (nir-kepentingan) dan menggambarkan realitas dari segala sesuatu secara faktual. Namun sepanjang dinamisasi fenomena yang berkaitan tentang media massa yang ditinjau dari beberapa aspek disiplin ilmu sosial yang lainnya, dari beberapa filosof melihat bahwa media merupakan realitas yang dikonstruksi oleh kepentingan tertentu dan bukan cerminan dari realitas faktual (mirror of reality) seperti yang dikemukakan salah satu tokohnya Struart Hall dalam bukunya yang berjudul The Rediscovery of Ideology: The Return of the Repressed in Media Studies, dengan memakai berbagai teori pemikiran Jaques Lacan, Antonio Gramsci, Roland Barthes dan yang lainnya (Akhyar Y. Lubis, 2015:87 ; Hall, 1982).

Aliran posmodern dalam pandangan Cultural Studies yang menjadi antitesa dari kaum positivism yang beranggapan bahwa media bukanlah saluran yang bebas nilai dan bersifat netral, melainkan media adalah salah satu instrumen dominan untuk menciptakan, memproduksi serta menyerbarluaskan narasi dominan sesuai kehendak kelompok atau orang tertentu untuk mengontrol kelompok yang lainnya (Bannet, 1982). Tidak heran jika netralitas media hari ini cenderung terpolitisasi, karena politikus profesional dan lembaga-lembaga politik kini secara agesif menanamkan sumber daya mereka pada kekuasaan media, dimana ekstasi terhadap media begitu menggairahkan para penguasa (Ariel Heryanto, 2015: 18). Kondisi media yang terpolitisasi sangat berbahaya bagi perkembangan politik dan demokrasi Indonesia kearah yang lebih mapan. Apalagi konten informasi media yang mempertontonkan banyak hal yang mengandung unsur SARA seperti kontalasi politik DKI Jakarta, dapat memperkeruh tatanan sosial masyarakat yang ada.

Perilaku vandalis kebhinekaan semacam ini perlu menjadi catatan serius bagi kita semua. Pertama adalah isu-isu SARA yang dimainkan oleh kontestan politik tertentu secara psikologis akan berdampak kepada grass root class yang meluas bukan hanya di wilayah DKI Jakarta saja, melainkan berbagai daerah yang lainnya. Kedua, isu-isu SARA juga akan berdampak pada sikap fanatisme terhadap suatu golongan tertentu. Ketiga, ketika fanantisme mulai menguat maka kebencian antar golongan mulai tumbuh. Kebencian antar golongan inilah yang menjadi sumbu dari ketidak­-harmonisan masyarakat dalam keberagama-an serta disintegrasi bangsa dan negara.

Pada kondisi yang lain, media yang terpolitisasi cenderung mempublikasikan kompetitor-kompetitor politik yang hanya sebatas realitas virtual saja. Dalam artian kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki kompetitor tertentu terkadang berbanding terbalik dari apa yang disajikan oleh beberapa media. melalui isu-isu SARA yang beredar akan membiaskan kapasitas dan kapabilitas kandidat yang sedang berkompetisi dalam pilkada DKI Jakarta. Tentu masyarakat DKI Jakarta harus menyuling informasi yang didapat atas fenomena yang terjadi agar tidak menjadi korban dari pertarungan aktor-aktor politik.

Konstalasi politik DKI Jakarta sebagai pesta rakyat untuk memilih pemimpin yang baru, harusnya diselenggarakan secara fair agar juga menghasilkan pemimpin yang sesuai ekspektasi masyarakat DKI Jakarta. Lebih jauh lagi, pesta demokrasi rakyat di DKI Jakarta adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan bersama antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpin. Untuk itu, guna mencapai tujuan bersama haruslah mengelaborasikan kepentingan atau kebutuhan masyarakat yang disinergiskan dengan gagasan para kontestan DKI Jakarta yang bisa memahami dan menjawab atas kompleksitas persoalan yang terjadi di DKI Jakarta.

Track record dari para konstestan seharusnya di publikasikan secara holisitk oleh media massa yang ada beserta penekanan visi, misi dan kebijakannya. Bukan hanya visi, misi dan kebijakan semiotik yang terpampang di papan iklan jalanan hingga layar kaca yang tidak pernah jelas arah dan tujuannya. Sebab, itulah yang seharusnya menjadi barometer para konstituen untuk menjatuh pilihannya terhadap para kompetitor politik DKI Jakarta. Bukan juga sebatas politik platform dan pencitraan yang dikedepankan. Klise kepalsuan yang tidak sesuai tidak bisa terus dipertahankan, apalagi menghalalkan berbagai macam cara seperti mazhab Machiavellian untuk mendapatkan kuasa dan wewenang, terlebih dengan mempergunakan isu SARA dalam pertarungan.

Sebagai Ibu Kota Negara yang merepresentasikan Indonesia, DKI serta daerah lainnya untuk sesegera mungkin melakukan transisi politik ke arah yang lebih arif dan tepat. Jangan mululu SARA yang malah tidak mencerminkan realitas sesungguhnya dan cenderung menimbulkan berita sensasional yang tidak berdasar. Menurut Rocky Gerung, SS, salah satu staf pengajar di Departemen Filsafat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (FIB-UI) mengatakan bahwa justru “Dalam berita sensasional, selalu ada logika yang dipalsukan”. Berita terkait Ahok kini marak di beberapa tayangan layar kaca penuh dengan hal-hal negatif seperti penistaan, kebencian antara kelompok tertentu akibat konstuksi realitas sosial. Media seharusnya bukan lagi kepanjangan tangan para aktor politik yang ingin memproduksi dan melanggengkan isu-isu negatif demi kepentingan politik tertentu.

Clifford Geertz mengemukakan bahwa Indonesia adalah sejumlah bangsa dengan ukuran, makna, dan karakter yang berbeda-beda yang melalui sebuah narasi agung yang bersifat historis, ideologis, religius atau semacam itu disambung-sambung menjadi struktur ekonomis dan poltis bersama (Althonul Afif, 2012:306). Narasi diatas harusnya menjadi refleksi kita semua, bahwa momentum politik adalah pertarungan gagasan yang solutif dan menghasilkan demokrasi yang sejuk tanpa kegaduhan SARA dan hal lainnya. Berbagai kepentingan dan pertarungan para elit jangan sampai mengorbankan masyarakat.

Hendaknya para politikus harus betul-betul memahami perjalanan bangsanya sendiri agar pertumpahan darah antara saudara, sebangsa dan satu nenek moyang tidak terulang. Indonesia dalam perjalanan sejarahnya sudah banyak melewatkan civil war karena persoalan SARA dan pertumpahan darah adalah hal yang menakutkan dan mendekonstruksi kembali cita-cita Indonesia yang telah disusun sejak Indonesia merdeka.


.