<
DEGRADASI MORALITAS HUKUM DETERMINAN DAN MEKANISTIK -

DEGRADASI MORALITAS HUKUM DETERMINAN DAN MEKANISTIK -

 


Degradasi memiliki makna kemerosotan, kemunduran yang terjadi pada suatu jaman atau hal tertentu. Kata tersebut digunakan untuk menunjukan sebuah keadaan yang tidak ideal pada suatu waktu atau jaman tertentu.

Ada sebuah adagium yang sangat terkenal didalam ilmu hukum yang dikemukakan oleh seorang filsuf Yunani Cicero yaitu Ibi Societas Ubi Ius dimana hukum ada ketika adanya masyarakat.Memang kalua kita lihat dari siapa orang yang mengmukakan adagium tersebut seolah adagium tersebut sudah sangat tua namun adagium tersebut tidak pernah kehilangan relevansinya dengan realitas hari ini yang serba modern. Masyarakat menurut Van Apeldorn adalah sebuah realitas social yang sejenis dimana mereka memiliki tujuan yang sama. Sehingga pada hakikatnya hukum berkembang dan berprilaku seperti nilai-nilai yang ada didalam masyarakat.Hal tersebut menimbulkan sebuah konsekwensi logis bahwa hukum hidup dan berkembang bersama nilai-nilai kearifan yang juga hidup didalam masyarakt.

Secara sederhana, etika merupakan sebuah kajian tentang moralitas (the study of morality). Etika secara etimologis memiliki makna yang sama dengan moral. Akan tetapi secara terminologis, etika dalam posisi tertentu memiliki makna yang berbeda dengan moral.Sebab etika memiliki tiga posisi yakni etika sebagai sistem nilai, kode etik dan filsafat moral.

Sebagai sistem nilai, etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.Posisi inilah dimana sebagian besar makna etika dipahami sehingga muncul istilah-istilah Etika Islam, Etika Budha, Etika Kristen, dsb. Dalam posisi ini pula makna etika sama dengan moral.

Pengertian moral sebagai sistem nilai dapat pula dilihat dalam definisi Frans Magnis Suseno yakni Kata etika dalam arti yang sebenarnya berarti filsafat mengenai bidang moral.Jadi etika merupakan ilmu atau refleksi sistematik mengenai pendapat-pendapat, norma-norma istilah dan istilah moral.

Keseluruhan norma dan penilaian yang dipergunakan oleh masyarakat yang bersangkutan untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya; yakni bagaimana mereka membawa diri, sikap-sikap, dan tindakan-tindakan yang harus dikembangkan agar hidupnya berhasil.

Sebagai kode etik, etika berarti asas/ nilai moral.Disini etika menjadi landasan suatu aturan profesi yang tidak boleh dilanggar.Contohnya terdapat kode etik jurnalistik, pegawai, kedokteran dsb. Posisi etika yang lain adalah etika sebagai filsafat moral. Disinilah posisi etika sebagai ilmu, pengertian ini terwakili melalui pengertian yang dikemukakan oleh Ahmad amin.

Dia mengartikan etika sebagai ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia yang lain, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.

Posisi etika yang lain adalah etika sebagai filsafat moral. Disinilah posisi etika sebagai ilmu, pengertian ini terwakili melalui pengertian yang dikemukakan oleh Ahmad amin. Dia mengartikan etika sebagai ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia yang lain, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.

Posisi etika yang lain adalah etika sebagai filsafat moral. Disinilah posisi etika sebagai ilmu, pengertian ini terwakili melalui pengertian yang dikemukakan oleh Ahmad amin. Dia mengartikan etika sebagai ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia yang lain, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat

Posisi etika yang lain adalah etika sebagai filsafat moral. Disinilah posisi etika sebagai ilmu, pengertian ini terwakili melalui pengertian yang dikemukakan oleh Ahmad amin. Dia mengartikan etika sebagai ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia yang lain, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.

Posisi etika sebagai filsafat moral memiliki kedudukan sebagai ilmu bukan sebagai ajaran. Etika dan ajaran moral tidak berada di tingkat yang sama. Ajaran moral mengajarkan bagaimana kita hidup sedangkan etika ingin mengetahui mengapa kita mengikuti ajaran moral tertentu / bagaimana kita mengambil sikap yang bertanggung jawab ketika berhadapan dengan berbagai ajaran moral.

Jaman yang dipaksakan begitulah penulis menyebut realitas jaman sekarang. Berawal dari sebuah postulat dasar yang diletakan oleh Rene Descartes yaitu cogito ergo sum yang memiliki makna aku berpikir maka aku ada. Maka bersamaan dengan itu pula pandangan terhadap fenomena yang terjadi harus serba terukur secara mekanistik dan deterministik.Pandangan itulah yang menjadi cikal bakal positivisme hukum dimana pandangannya menganalogikan dunia layaknya mesin yang bekerja secara mekanik dan serba ditentukan.Oleh sebab itulah dunia ini mejadi dunia yang serba dipaksakan dan dimampatkan.

Dewasa ini dalam perkembangannya kita mengetahui beberapa fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dimana pandangan hukum yang dipengaruhi oleh posivisme menempatkan hukum sebagai suatu system layaknya mesin yang bekerja secara mekanistik, reduksionis dan deterministic sehingga tidak ada sentuhan-sentuhan nilai manusiawi didalamnya.

Karena menempatkan manusia layakyan prinsip kerja sebuah mesin yang sangat kaku dan baku. Sementara objek dari hukum adalah masyarakat, masyarakat sendiri senantiasa bergerak (dinamis) oleh sebab itu ada sebuah kontradiksi didalam konsep hukum negara kita dimana hukum yang memiliki system layaknya mesin tetapi mengatur dan berusaha merubah pola masyarakat yang pada hakikatnya bersifat dinamis.Oleh sebab itu ada sebuah keadaan yang dinamakan cheos dalam konsep hukum Indonesia.

 

Ada sebuah fenomena yang begitu menarik ketika kita melihat sebuah fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat seperti kasus pencurian kakao oleh Nenek Minah dimana ada sisi-sisi sosiologis dan yuridis yang saling berkaitan satu dan yang lainnya. Pada kasus tersebut dimana seorang nenek yang sebatang kara mengambil beberapa buah kakau yang sudah tergeletak di tanah masih saja harus menempuh proses hukum yang sangat kaku dimana dia harus mengikuti persidangan di pengadilan yang letaknya puluha kilometer dari rumahnya. Alih-alih mengutamakan penegakan hukum demi tercapainya kepastian hukum, namunn disisi lain menimbulkan sebuah pandangan yang aneh berkaitan system hukum yang ada di Indonesia.

Jangankan harus mengikuti proses persidangan yang letaknya puluhan kilometer dari rumahnya yang memerlukan ongkos yang tidak sedikit tentunya Karena persidangan digelar tiap minggu, untuk pemenuhan kebutuhan sehari-haripun masih sangat kurang dan kali ini diperberat dengan sebuah beban dia harus mengikuti jalannya proses persidangan. Padahal ada sebuah pandangan baru tentang mekanisme persidangan jika ditinjau dari segi sosiologis yaitu penyelesaian perkara diluar persidangan court out of setlement.Sehingga menurut konsep tersebut penyelesaian setiap perkara yang masuk ke pengadilan pada dasarnya tidak harus dilaksanakan/diselesaikan di dalam ruang persidangan tapi juga bisa diluar persidangan. Maksud diluar persidangan pada kalimat diatas adalah bahwa setiap tempat yang layak bisa menjadi tempat untuk pelaksanaan persidangan.

Kalua kita tinjau pada kasus Nenek Minah tadi sebetulnya pengadilan bisa mengambil sebuah inisiatif untuk melaksanakan proses persidangan di rumah sang nenek atau di Balai Desa tempat tinggal sang Nenek mengingat keadaan sang nenek yang sudah tua renta dan jarak yang ditempuh oleh sang nenek untuk mengikuti proses persidangan di pengadilan yang jauh harusnya menjadi sebuah pertimbangan bagi pengadilan dalam kasus-kasus seperti ini sehingga keadaan-keadaan sosiologis juga sangat penting untuk di perhatikan, namun begitu kakunya hukum di Indonesia sehingga hanya kepastian hukum saja yang diutamakan padahal rasa keadilan tentu juga sangat harus diperhatikan dalam menyelesaikan setiap perkara.

Sebagai sistem nilai, etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Menyitir apa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud MD mengemukakan sebuah adagium “Politik tanpa hukum menimbulkan kesewenang-wenangan atau anarkis, hukum tanpa politik akan menjadi lumpuh”. Mahfud MD mengatakan hukum dikonstruksikan secara akademis dengan menggunakan asumsi yang kedua, bahwa dalam realitasnya “politik determinan (menentukan) atas hukum”.

Jadi hubungan antara keduanya itu hukum dipandang sebagai dependent variable (variable pengaruh), politik diletakkan sebagai independent variable (variabel berpengaruh). Kalua penulis analogikan dari apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD diatas hukum jelas memiliki sebuah tingkah laku dan tingkah laku tersebut dipengaruhi oleh sebuah faham yang dipegangnya. Jadi dalam tataran pelaksanaannya tentunya hukum dipengaruhi oleh etika dalam bertingkah lakunya. Sehingga etika dan moral adalah variable independent (variabel berpengaruh) sedangkan hukum adalah dependent variable(variabel berpengaruh). Namun konsep tersebut penulis anggap tidak menjawab sebuah permasalahan yang fundamental yang melanda moralitas hukum di Indonesia.

Suatu paradigma tertentu berkembang tentunya berdasarkan epistemology tertentu pula yang menjadikannya sebuah ideologi dan paradigm tertenu pula. Dalam rangkaian proses pembentukan ideologi tertentu segala sesuatu tentunya berawal dari sebuah epistemology kemudian akan memebentuk pandangan dunia tertentu dan sebagai turunannya membentuk sebuah ideologi dan menghasilkan peradaban. Kalau kita analisis dengan latar belakang negara Indonesuia yang pernah di jajah oleh Belanda maka tentu system hukum Indonesia sangat banyak dipengaruhi oleh Sistem hukum Belanda.Belanda yang pada waktu itu memiliki system hukum Eropa Kontinental sehingga memiliki paradigma hukum positivistic. Berdasarkan konkordansi beginsel maka berlakulah hukum Belanda di Indonesia, sehingga Indonesia memiliki system yang sama dengan Belanda.

Namun ada beberapa kelemahan dari system eropa continental adalah memandang mausia sebagai objek sistem yang harus tunduk dan mengikuti system yang diberlakukan.Sementara positivism hukum sendiri membawa dampak yang sangat besar dalam moralitas hukum Indonesia yang memiliki kecenderungan mekanistik, reduksionis, deterministic.

Pandangan positivism yang mekanistik berasal dari sebuah postulat dasar Cartesian -Newtonian yang menganalogikan dunia layaknya mesin yang bekerja secara teratur dan mekanik serba terukur/ditentukan (determinan).Karena padangan dunia yang seperti ini akhirnya menimbulkan sebuah moralitas hukum yang kaku dan menganggap manusia sebagai objek dari hukum layaknya sebuah mesin yang bekerja atas perintah tertentu menurut program tertentu pula. Hal inilah yang menyebabkan kemunduran pandangan yang seraba kaku tersebut Karena dikala jaman semakin berkembang dan manusia semakin dinamis, namun system yang berlaku sangat kaku dan determinan sehingga system yang kaku tersebut tentu tidak akan bisa mengatur manusia dan masrakat yang bergerak semakin cepat.

Postulat dasar yang diletakkan oleh pandangann Cartesian-newtonian memiliki kecenderungan reduksinistik dimana ada sebuah penyempitan atau pengurangan  makna sebenarnya Karena terbatas oleh sebuah system yang sangat kaku tersebut sehingga kita sulit untuk memperoleh makna yang sebenarnya, maka jalan satu-satunya untuk mendapatkan makna yang sebenarnya adalah dengan cara menghancurkan (dekonstruksi) kemapanan semu yang  ditawarkan konsep positivism tersebut.

Akibat dari sebuah dunia yang dipandang seperti mesin yang berjalan mekanik dan mengalami penyempitan makna yang sebenarnya Karena hanya diangap berjalanan seperti mekanisme mesin saja maka kemudian yang akan terjadi adalah kehidupan yang serba diterministik yang memiliki makna serba terukur dan ditentukan, maka seolah tidak ada kreasi lagi yang dimiliki manusia Karena semua serba ditentukan oleh system yang mengikat layaknya mesin.

Hal inilah yang kemudian membentuk sebuah moralitas hukum yang sangat kaku dan rigid seolah tidak ada keluesan yang dimilikinya.Apakah hal ini kita anggap sebagai suatu kemajuan dalam hukum Indonesia?Atau justru malah mencirikan sebuah kemunduran?Karena ternyata pada hakikatnya hukum kita tidaklah luwes dan bisa menanggulangi permasalahan-permasalahan yang lebih kompleks kedepan padahal masalah yang kompleks tersebut adalah sebuah masalah yang sangat sederhana seperti kasus Nenek Minah yang mencuri buah kakao diatas.Meminjam kata hukum yang “berhatinurani” dalam tulisan Yance Arizona bahwa pada dasarnya paradigma yang harus dibawa hukum adalah sebuah moralitas yang berasal dari sebuah hati nurani yang bersih sehingga akan mengakibatkan hukum yang bersih pula bukan malah sebaliknya. Dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa ada sebuah kesalahan dalam peletakan postulat dasar Cartesian-newtonian yang mengakibatkan kemunduran moralitas hukum di Indonesia.


.