<
Anggota DPR Yang Sahkan UU MD3, Malin Kundangnya Demokrasi -

Anggota DPR Yang Sahkan UU MD3, Malin Kundangnya Demokrasi -

      


Beberapa kawan mengatakan, disahkannya rancangan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) menjadi undang-undang, membuat para anggota DPR RI ibarat kacang lupa kulit. Mereka (anggota DPR) lahir dari rakyat, tapi seakan membuat tembok besar di antara mereka dengan rakyat. Kritik ini tentu mengerucut pada salah satu isi revisi UU MD3 yang dinilai anti demokrasi, pasal 122 poin k.

Dimana, dalam pasal itu disebutkan, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dapat mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Memang, dari sekian banyak hal kontroversi dalam UU MD3 yang baru disahkan ini, pasal 122 poin k kiranya paling mencolok. Saya pun merasa demikian. Tak ada batasan sikap atau perilaku maupun tindakan seperti apa yang dimaksud merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Tapi semoga saja tulisan ini tidak masuk dalam kategori yang dimaksud merendahkan kehormatan tersebut, karena memang tujuannya bukan untuk merendahkan, tapi mencerahkan.

Pasal tersebut berpotensi merenggut nyawa demokrasi. Dimana mereka yang berani bersuara, memberi kontrol, kritik, saran dan masukan serta evaluasi terhadap kinerja anggota DPR yang kurang maksimal dapat dipidanakan jika dinilai merendahkan kehormatan DPR maupun anggota DPR. Ironis bukan ?! Pengkerdilan terhadap demokrasi oleh mereka yang sebetulnya lahir dari proses demokrasi, terjadi ! Pembungkaman dan kriminalisasi terhadap suara-suara kritis yang dinilai mengancam kemapanan dan kenyaman mereka, dimulai !

Kalau beberapa kawan saya di atas menyebut anggota DPR ibarat kacang lupa kulit karena mengesahkan UU MD3 yang baru, maka saya punya sebutan lain. Bagi saya, mereka “Malin Kundang”nya demokrasi. Sebab, merekalah orang yang paling durhaka dalam proses dan kehidupan berdemokrasi ini, dengan hadirnya pasal tersebut.

Ya, Malin Kundangnya demokrasi. Mereka lahir dari proses demokrasi, mengemis suara kepada rakyat dalam Pemilu, seakan mengakui betul bahwa kekusaan tertinggi berada di tangan rakyat. Sehingga segala cara dilakukan untuk merebut simpati rakyat. Tapi dengan hadirnya pasal 122 poin k, rakyat seakan dibungkam. Nilai-nilai kehidupan demokrasi tampak dizalimi.

Mari sama-sama kita kutuk bersama mereka yang telah berani mengkhianati demokrasi, khususnya bagi mereka yang menghadirkan pasal anti demokrasi tersebut ke dalam UU MD3 yang baru disahkan itu.

(Penulis/kontributor : Ariyansah NK, Mahasiswa Balikpapan)

(Sumber gambar : istimewa)


TAG(S): DEMOKRASI, DPD, DPR, MD3, MPR, UU



.