<

Selamat Datang Rezim Boneka Di Tanah Jawara -

      


Kebijakan pemerintah kian hari menunjukkan watak anti rakyat. Berdikari secara ekonomi sudah sangat jauh dari harapan. Dimana rezim hari ini yang menjadikan bangsa Indonesia bagaikan barang obral untuk diperdaya. Pasalnya, kebijakan mempermudah Investasi asing dan tenaga kerja asing ditengah belenggu politik upah murah (PP 78) yang menindas rakyat buruh. Lantas, bagaimana nasib-nasib anak bangsa yang ingin merubah nasib bangsanya,sementara sumber daya alam dan sumber daya manusia didominasi oleh asing?

Ironisnya, salah satu Ajimat Revolusi Bung Karno yaitu Trisakti dikatakan menjadi konsepsi berpikir pemerintahan Jokowi-Jk diawal pemerintahannya. Jika sampai hari kebijakan ekonomi tidak dapat dikatakan berdikari, hal ini tidak terlepas dari politik luar negeri yang tidak berdaulat dimana keterlibatan Indonesia, di forum kapitalisme global seperti,WTO,G-20, IMF,dll. Mau tidak mau Indonesia harus berkiblat dan tunduk pada kebijakan global. Ditengah krisis kapitalisme semakin berkembang, si pemodal semakin berjaya berinvestasi dengan banyak pembangunan yang dilakukan sehingga memunculkan maraknya kasus konflik-konflik lahan di Indonesia. Reforma Agraria palsu yang dicanangkan hanya berwujud sertifikasi lahan belaka. Dalam UUPA 1960 jelas mengandung pengertian bahwasanya Reforma Agaria merupakan pembaharuan/penataan ulang agraria terutama untuk rakyat kecil bukan pemodal, kepemilikan atas tanah dirombak menyeluruh bukan hanya sertifikasi belaka.

Bangsa yang sudah kehilangan kepribadiannya, dengan berbagai permasalahan. Negara Demokrasi yang sudah kehilangan kelaminnya. Revisi UU MD3, hadir sebagai tandingan RUU KUHP Pasal penghinaan Presiden ditambah lagi Nota Kesepahaman TNI-POLRI yang membungkam demokrasi rakyat yang menunjukanwatak pemerintahan yang anti kritik. Keterbelakangan pribadi anak-anak negeri semakin menurun dengan hadirnya Pendidikan yang tidak membangun karakter nasional dimana dengan mahalnya biaya pendidikan. Dari segi kesehatan, dimana adanya BPJS menunjukkan masyarakat harus menabung dan saling mensubsidi untuk kesehatan mereka. Namun, bagaimana dengan rakyat kecil yang membutuhkan fasilitas kesehatan gratis ?

Kami Aliansi Mahasiswa Banten yang terdiri dari (DPC GMNI Serang, KAMMI Cab. Serang, NDP Banten, UMC Banten, KMS 30, E-Kom LMND Untirta, SAPMA Untirta, SAPMA UIN, KUMALA UIN, BEM KBM Untirta, DEMA-UIN SMH Banten) menyatakan MOSI TIDAK PERCAYA TERHADAP REZIM BONEKA JOKOWI-JK bahwa :

1. Indonesia Darurat Demokrasi (Tolak Revisi UU MD3, RUU KUHP, MOU TNI-POLRI);
2. Hapuskan politik upah murah;
3. Wujudkan Pendidikan Gratis, Ilmiah dan Demokratis;
4. Reforma Agraria Jokowi-JK PALSU;
5. Kebijakan Kesehatan Indonesia tidak Pro Rakyat.

Hidup Mahasiswa !!!
Hidup Rakyat Indonesia !!!
Merdeka !!!

(Penulis Oleh Vicky Andrean – Untirta)

.

KONTAK REDAKSI MAHASISWA INDONESIA:

Ruko Paskal Hyper Square Blok C29 lantai 2-3

JL. Pasir kaliki NO. 25-27, Bandung

© 2018 Oleh PT Media Abhiseva Indonesia

SOSIAL MEDIA:

Official Account Line: @mahasiswa.co.id

Instagram : mahasiswa.co.id

Facebook : mahasiswa.co.id

Twitter : @mahasiswacoid