<
UU MD3, Dialektika yang Cederai Makna Demokrasi -

UU MD3, Dialektika yang Cederai Makna Demokrasi -

      


Indonesia Negara Demokrasi
Indonesia, sebuah negara yang lahir dari buah perjuangan, mengawali hidupnya dengan keterbatasan dalam konsep bernegara. Dasar Negara Pancasila, yang tertulis dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, dianggap menjadi sebuah pedoman yang menjadi refleksi untuk melanjutkan hidup negara ini.

UUD 1945 saja sudah mengalami empat kali amandemen, yang artinya konstitusi memang harus menyesuaikan dengan atmosfer kehidupan yang semakin maju.
Namun, pada dasarnya, konstitusi tersebut dibuat untuk mengoridorkan arah gerak negara untuk tetap memihak pada kebenaran dan rakyat. Bahkan dalam pembukaan UUD 1945, tertulis tujuan negara, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.

Jelas bahwa seharusnya kegiatan pemerintah adalah untuk mendukung tujuan – tujuan tersebut dapat tercapai.
Tujuan negara yang ingin diwujudkan, mayoritas membicarakan tentang kepentingan rakyat. Bahkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 tertulis bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Keberpihakan negara sudah jelas dalam konstitusi.

Walaupun kedaulatan berada di tangan rakyat, berjalannya roda pemerintahan tidak semata – mata menyerahakan semuanya kepada rakyat, karenanya dibentuklah lembaga – lembaga negara yang mampu melaksanakannya. Doktrin Trias Politica, yang tidak secara eksplisit tertulis dalam konstitusi, secara praktiknya dianut oleh bangsa kita. Pembagian kekuasaan menjadi tiga lembaga besar, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, seharusnya menjadi sistem yang objektif dan berjalan sesuai dengan konstitusi serta mengakui kedaulatan rakyat dalam praktiknya.

UU MD3 dan Relevansinya Dengan Demokrasi
Kehadiran Undang – Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) yang menimbulkan kontroversi di masyarakat, perlu diperhatikan secara serius. Dalam UU tersebut, ada beberapa pasal yang “dinilai” oleh para pengamat, menjadi kemunduran dalam demokrasi. Pasal dalam UU yang dimaksud adalah pasal 122 huruf (k) dan pasal 245.

Pasal 122 huruf K yang berbunyi “Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.”. Pasal ini memiliki tiga hal yang perlu digarisbawahi. Pertama adalah pengambilan langkah hukum,yang kedua adalah sasarannya, yaitu orang perseorangan, dan yang ketiga adalah merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR yang tidak jelas aturannya apa yang dimaksud merendahkan.

Dalam argumennya, pengambilan langkah hukum ini dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), yang berisikan anggota parlemen juga. Secara filosofis, pengambilan langkah hukum oleh MKD ini ternyata tidak dapat dilakukan, karena MKD berfungi untuk menjaga etik anggota DPR agar tidak merusak citra lembaga. MKD tidak memiliki hubungan dengan orang perseorangan, atau rakyat lain dalam konteks pengambilan langkah hukum. Artinya, pasal ini membebaskan DPR untuk menindak hukum siapapun yang dianggp merendahkan DPR. Pelimpahan kewenangan kepada MKD tidak sesuai dengan hakikat dibentuknya MKD.

Kedua, yaitu sasaran dalam pasal ini adalah dapat menindak siapapun, semua orang. Ini sangat bertentangan dengan konsep perwakilan yang dianut oleh bangsa Indonesia. DPR saja adalah kependekan dari Dewan Perwakilan Rakyat, yang artinya DPR adalah lembaga yang isinya adalah orang – orang dengan jumlah tertentu, yang dianggap dapat mewakili suara rakyat Indonesia keseluruhan, untuk membawa kepentingan rakyat di dalam proses bernegara.

Dalam buku Dasar – Dasar Ilmu Politik pun, yang menjadi bacaan pertama pada umumnya bagi yang mempelajari politik, konsep perwakilan ini dibahas. Artinya dalam proses pemilihan umum legislatif, rakyat memilih artinya rakyat memberikan tugas kepada anggota DPR. Apa yang DPR kerjakan adalah perintah dari rakyat, bahkan dapat dikatakan bahwa rakyat adalah tuannya DPR. Dengan adanya pasal ini, terjadi ketidaklogisan dalam berpikir.

Bagaimana mungkin seorang tuan yang memberi tugas kepada budaknya, malah ditindak oleh budak? Terpilihnya anggota DPR saja karena diberikan tugas oleh rakyat. Substansi seperti ini yang dilupakan dalam penyusunan UU MD3.
Dengan adanya pasal ini, maka DPR menunjukkan keantikritikannya dan ini adalah hal yang berbahaya dalam negara demokrasi. Negara demokrasi, kemudian memilih rakyat sebagai pemegang kedaulatan, adalah bentuk pengakuan kebebasan pada rakyat dalam mengawal gerak negara.

Pemerintah maupun legislatif harus dikritik. Tindakannya tidak mungkin sempurna, pasti siapapun akan melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Fungsi kritik dalam kehidupan bernegara ini adalah untuk mengingatkan kembali kepada penguasa untuk berkaca pada UUD 1945, bahwa rakyat lah yang berdaulat.

Begitu juga pasal 245. Pasal tersebut berbunyi “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”. Pasal ini menunjukan adanya penanganan khusus bagi DPR yang diduga melakukan tindak pidana dan arahnya lebih ke perlindungan kepada DPR, karena ada prosedur yang diperpanjang.

Equality Before The Law Sebagai Asas Dalam Pelaksanaan Hukum
DPR walaupun sebagai lembaga, namun di depan hukum seharusnya diperlakukan dengan sama seperti eksekutif atau yudikatif dan juga warga negaranya. Perlakuan ini seharusnya diterapkan atas dasar asas hukum equality before the law. Artinya siapapun atau jabatan apapun harus dipandang sama ketika dihadapkan dengan hukum. Asas ini juga harus diterapkan karena bersangkutan dengan keadilan.

Bukankah itu yang tercantum dalam Pancasila?
Ditambah lagi dengan kontradiksi bila dibandingkan dengan pasal 73 ayat 4 yang memberikan wewenang DPR untuk memanggil paksa siapapun. DPR mencoba untuk mempersulit proses penyidikan terhadap anggotanya, tetapi memaksa siapapun untuk hadir bila dipanggil. Terlihat sangat jelas DPR membedakan dirinya dengan warga negara lain di depan hukum dan menimbulkan kesenjangan hukum yang jauh antara rakyat dan orang – orang yang mewakilinya.

Apalagi MKD yang diberi kewenangan untuk memberikan pertimbangan, anggotanya pun terdiri dari anggota DPR juga. Kewenangan yang diberikan tersebut sebenarnya sama saja dengan meminta pertimbangan kepada terduga sendiri, apakah ia bersedia disidik atau tidak, karena konteks yang sedang dibicarakan adalah sebagai lembaga.

Demokrasi Deliberasi
Menurut seorang filsuf dari Jerman, Jürgen Habermas, untuk menghasilkan konsesus yang dapat diterima oleh publik, partisipasi warga negara dalam penyusunan konsesus sangat diperlukan. Menurutnya dengan konsensus yang rasional dan dilakukan dengan komunikasi publik dalam suatu ruang publik, sehingga opini – opini publik muncul, maka akan tercipta konsensus yang legitim dalam masyarakat.

Merujuk pada teori dari Habermas, ketika opini publik dapat tersampaikan, artinya itulah yang diharapkan oleh rakyat, dan itu pula seharusnya yang dijadikan sebagai aturan. Habermas juga mengatakan bahwa legitimasi suatu konsesus akan didapatkan jika sudah melewati tahap uji publik, terutama oleh pihak – pihak yang berkaitan langsung secara setara dan tanpa ada paksaan. Konsep seperti ini disebutnya sebagai demokrasi deliberatif.

Dengan membandingkan UU MD3 secara konten, penyusunan, dan pengesahannya dengan teori demokrasi deliberatif, maka UU MD3 belum dapat dikatakan memiliki legitimasi, karena bahkan sampai sekarang banyak pihak yang mencoba untuk menggugat pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mengajukan Juridical Review (JR).

Kritik harusnya menjadi makanan sehari – hari negara demokrasi. Ketidakinginan untuk dikritik merupakan mental yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal kita untuk berdemokrasi. Apabila tidak ada kritik, maka akan terjadi kesewenang-wenangan. DPR menjadi lembaga yang dapat melakukan apa saja, karena yang menghinanya akan dibawa ke jalur hukum.

Zaman memang telah berubah. Generasi muda tidak merasakan kesulitan dalam hidupnya karena kemajuan teknologi, tidak seperti generasi sebelumnya yang semua serba sulit. Namun kebenaran harus tetap ditegakkan dan kesalahan tidak dapat dibiarkan. Kebenaran harus tetap diperjuangkan. Bahkan Albert Einstein mengatakan bahwa “Whoever is careless with the truth in small matters cannot be trusted with important matters.”. (M. Luthfi Indrawan)

(Infografis : Rifki Nugroho – MI)


.