<
UNPAD DAN IWA KOESOEMASOEMANTRI DALAM PERJALANAN BANGSA -

UNPAD DAN IWA KOESOEMASOEMANTRI DALAM PERJALANAN BANGSA -

      


Sejarah Berdirinya Unpad

Tak kenal maka tak sayang, begitulah pepatah yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Kita mungkin tidak akan mencintai Indonesia kalau kita tidak mengetahui betapa peliknya perjuangan tokoh-tokoh bangsa dalam memerdekakan bangsa ini. Sebagai bagian dari civitas akademika, berusaha mengenal sejarah atau “asbabun nuzul” kampus dimana kita mengenyam pendidikan merupakan sikap yang bijaksana. Mengetahui sejarah didirikannya Universitas Padjadjaran (Unpad) seharusnya dapat membuat kita memikirkan esensi dari setiap tindakan yang kita lakukan agar selaras dengan tujuan utama pendirian kampus ini.

Tekad untuk mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi begitu kuat ketika kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Tokoh-tokoh masyarakat Jawa Barat bercita-cita agar pemuda-pemudi Jawa Barat dapat meningkatkan pendidikannya sampai jenjang perguruan tinggi untuk mempersiapkan pemimpin masa depan. Keberadaan Institut Teknologi Bandung (ITB) kala itu dianggap kurang memadai. Selain karena pendidikan khusus di bidang teknik, juga dianggap tidak terlalu mendukung pendidikan Jawa Barat dan Bandung, karena ITB sudah merupakan perguruan tinggi nasional. Namun cita-cita tersebut urung dilaksanakan karena terhambat oleh perang kemerdekaan tahun 1945-1949.

Pada tahun 1950an, tekad “membebaskan” masyarakat Jawa Barat semakin mengarah pada kenyataan. Masyarakat menghendaki sebuah universitas negeri yang menyelenggarakan pendidikan dari berbagai disiplin ilmu, meskipun sudah terdapat perguruan tinggi seperti Fakultas Teknik dan Fakultas MIPA yang merupakan bagian dari Universitas Indonesia (UI) dan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG). Perhatian pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat besar terhadap perlu adanya universitas negeri di Bandung, utamanya setelah Bandung dipilih sebagai kota penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955.

Oleh karena itu, pada tanggal 14 Oktober 1956 terbentuklah Panitia Pembentukan Universitas Negeri (PPUN) di Bandung. Pembentukan PPUN tersebut berlangsung di Balai Kotapraja Bandung. Pada rapat kedua tanggal 3 Desember 1956, panitia membentuk delegasi yang terdiri dari Prof. Muh. Yamin, Mr. Soenardi, Mr. Bushar Muhammad, dan beberapa orang tokoh masyarakat Jawa Barat lainnya. Tugas delegasi adalah menyampaikan aspirasi rakyat Jawa Barat tentang pendirian universitas negeri di Bandung kepada pemerintahan daerah dan pusat. Delegasi berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga pemerintah melalui SK Menteri PPK No. 11181/S tertanggal 2 Februari 1957, memutuskan membentuk Panitia Negara Pembentukan Universitas Negeri (PNPUN) di Kota Bandung.

Pada tanggal 25 Agustus 1957 dibentuk Badan Pekerja (BP) dan PNPUN tersebut yang diketuai oleh R. Ipik Gandamana, Gubernur Jawa Barat. BP dibentuk untuk mempercepat kelahiran universitas negeri yang selanjutnya kita kenal sebagai Universitas Padjadjaran (Unpad). Unpad lahir pada hari Rabu 11 September 1957 dan dikukuhkan berdasarkan PP No. 37 Tahun 1957 tertanggal 18 September 1957 (LN RI No. 91 Tahun 1957). Kemudian berdasarkan SK Menteri PPK No. 91445/CIII tertanggal 20 September, status dan fungsi BP diubah menjadi Presidium Unpad yang dilantik oleh Presiden Soekarno tanggal 24 September 1957 di kantor Gubernuran Bandung.

Kepemimpinan yang pertama yang berbentuk presidium ini diisi oleh orang-orang dari kalangan pemerintahan dan tokoh masyarakat Jawa Barat, dengan Ketua R. Ipik. Gandamana, Wakil Ketua R. Djusar Subrata, serta Sekretaris Mr. Soeradi Wikantaatmadja dan R. Suradiradja. Selanjutnya pada tanggal 6 November 1957 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 154/M tanggal 1 Oktober 1957 pimpinan Universitas Padjadjaran diserahterimakan dari Presidium kepada Prof. Iwa Koesoemasoemantri yang diangkat menjadi Presiden Universitas Padjadjaran. Pengambilan sumpah dilakukan di Istana Negara. Dalam pelaksanaan tugasnya, Presiden Unpad didampingi Senat Universitas dengan Sekretaris Prof. M. Sadarjun Siswomartojo, Kusumahatmadja, dan Mr. Bushar Muhammad. Sejak 1963, sebutan Presiden Universitas diubah menjadi Rektor dan sebutan Sekretaris Universitas atau Kuasa Presiden diubah menjadi Pembantu Rektor.

Nama “Padjadjaran” sendiri diambil dari nama Kerajaan Sunda, yaitu Kerajaan Padjadjaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi atau Prabu Dewantaprana Sri Baduga Maharaja di Pakuan Padjadjaran (1473-1513 M). Nama ini adalah nama yang paling terkenal dan dikenang oleh rakyat Jawa Barat, karena kemashuran sosoknya di antara raja-raja yang ada di tanah Sunda ketika itu.

Pada saat berdirinya, Unpad terdiri dari 4 fakultas: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Fakultas Ekonomi (keduanya berawal dari Yayasan Universitas Merdeka di Bandung), Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan (FKIP, penjelmaan dari PTPG di Bandung), dan Fakultas Kedokteran. Pada 18 September 1960, dibuka Fakultas Pendidikan Jasmani (FPJ) sebagai perubahan dari Akademi Pendidikan Jasmani. Pada tahun 1963-1964, FPJ dan FKIP melepaskan diri dari Unpad dan masing-masing menjadi Sekolah Tinggi Olah Raga dan Institut Keguruan & Ilmu Pendidikan (IKIP, sekarang Universitas Pendidikan Indonesia).

Seperti yang telah diketahui, sampai saat ini Unpad telah berkembang menjadi 16 Fakultas dan memiliki berbagai Program Pascasarjana. Universitas Padjadjaran memiliki dua kampus utama, yaitu Kampus Iwa Koesoemasoemantri di Dipati Ukur, Bandung dan Kampus Jatinangor di Kabupaten Sumedang yang berdiri sejak 1983, serta memiliki dua Program Studi di luar Kampus Utama (PSDKU), yaitu Kampus PSDKU Pangandaran dan Kampus PSDKU Garut.

Unpad lahir atas cita-cita luhur yang diprakarsai oleh masyarakat Jawa Barat untuk membebaskan generasi setelahnya dari sisa-sisa belenggu penjajahan yaitu membebaskan dari sifat penjajahan dan penghisapan. Secara etis setiap mahasiswa ataupun alumnus yang menggali ilmu pengetahuan di Unpad seharusnya berusaha untuk menghilangkan sifat-sifat penjajah tersebut dari bumi Indonesia.

Rektor Pertama Unpad, Pejuang Kemerdekaan Nasional

“Sang Pejuang Dalam Gejolak Sejarah”, begitulah judul buku yang menuliskan otobiografi seorang Presiden (kini disebut Rektor) Unpad pertama. Bagi mahasiswa hukum dan ekonomi mungkin mengetahuinya sebagai nama Kampus Unpad yang terletak di Jalan Dipatiukur. Meski namanya dikenang, civitas akademika Unpad mungkin mengenal sosok Iwa Koesoemasoemantri hanya sebagai rektor pertama Unpad namun belum mengenal lebih jauh keterlibatan seorang Iwa dalam perjalanan bangsa.

Sejarawan LIPI, Asvi Warman Adam mencatat Iwa lah yang mengusulkan pemakaian nama “Proklamasi” dalam naskah yang dibacakan Soekarno-Hatta mengatasnamakan rakyat Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sebelumnya Soekarno hendak menamai teks itu dengan kata “Maklumat”. Bahkan Iwa merupakan pejuang kemerdekaan yang lebih senior dibandingkan M. Hatta kerena sudah menjadi Ketua Indische Vereeniging pada 1923. Namun namanya memang tidak banyak diperbincangkan dalam buku-buku sejarah karena terkena stigma komunis di masa Orde Baru.

Iwa merupakan putra asli Sunda yang lahir pada tanggal 31 Mei 1899 di Ciamis. Ia mengenyam pendidikan di sekolah dasar HIS (Hollandsch Inlandsche School), sekolah untuk anak-anak bangsawan pribumi. Sempat masuk di Sekolah Calon Pegawai Pemerintah yaitu OSVIA (Opleidingschool Voor Inlandsche Ambtenaren) di Bandung, namun ia memutuskan untuk keluar dan pindah ke Sekolah Menengah Hukum di Batavia. Ketika di Batavia ia bergabung dengan Tri Koro Darmo yang nantinya menjadi Jong Java, sebuah organisasi pemuda Jawa. Pada 1922, ia melanjutkan studi hukum ke Universitas Leiden Belanda.

Pada saat kuliah di Belanda, ia aktif terlibat di Indonesische Vereeniging yang terakhir berubah menjadi PI (Perhimpunan Indonesia) atas usulnya. Bahkan ia sempat menjadi ketua kelompok intelektual nasionalis tersebut pada 1923-1924. Ia meletakkan prinsip non-kooperasi sebagai asas organisasi. Non-kooperasi terhadap kolonialisme Belanda sebagai satu-satunya jalan menuju kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Ia juga menegaskan bahwa kemerdekaan dapat dicapai dengan persatuan seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan suku, agama dan golongan. Itulah latar belakang perjuangan PI yang berlandaskan prinsip kesatuan nasional, solidaritas, nonkooperasi, dan swadaya.

Usai lulus dari Universitas Leiden pada 1925, ia dan Semaun dipercaya PI ke Moskow untuk mempelajari program Front Persatuan (konsep persatuan organisasi-organisasi berideologi sosialis) yang digagas oleh Komintern. Selama 1,5 tahun di Rusia, ia sempat menikahi gadis Moskow dan menulis buku tentang petani di Indonesia berjudul The Peasant Movement in Indonesia. Walaupun tertarik dengan sosialisme, ia bukanlah seorang komunis. Ia justru kritis terhadap praktik dan teori ajaran itu. Banyak yang mengira ia seorang komunis namun ia menjawab tudingan tersebut dalam buku otobiografinya pada 1971. Dalam buku itu, ia menyatakan bukan komunis.

Kembali ke Indonesia pada 1927, ia bergabung dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) dan membuka kantor pengacara di Medan. Disana perjuangan Iwa menentang penjajahan semakin tampak, ia mengorganisir kaum buruh dan tani lalu mendirikan Sarekat Kaoem Boeroeh Indonesia (SKBI) cabang Medan dan terkenal sebagai pengacara kaum buruh. Ia juga menerbitkan surat kabar “Mata Hari Indonesia” yang mengkritik perusahaan perkebunan besar milik Belanda. Pada 1929, karena aktivitasnya membahayakan pemerintah kolonial ia ditangkap dan dipenjara selama setahun di Medan.

Kemudian dipindahkan ke Jakarta untuk diasingkan selama 10 tahun ke Banda Neira, Maluku. Dalam pengasingannya, ia bertemu dengan tokoh nasionalis lainnya seperti M. Hatta, Sutan Sjahrir dan Tjipto Mangunkusumo. Iwa juga memperdalam Islam dari Syekh Abdullah bin Abdurakhman. Dia juga menulis buku “Nabi Muhammad dan Empat Khalifah” sebelum dipindahkan ke pengasingan di Makassar pada 1941. Di Makassar, Iwa diizinkan pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk mengajar di sekolah Taman Siswa. Ketika Jepang masuk pada 1942 dan melakukan operasi pembersihan intelektual Indonesia di luar Jawa, Iwa berlayar ke Surabaya.

Iwa berperan penting dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia ketika ia diangkat menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ialah tokoh yang mengusulkan satu pasal untuk memenuhi syarat suatu Undang-undang Dasar yaitu tentang perubahan UUD 1945. Dilansir dari Majalah Konstitusi bulan Juni 2011, “Di sini belum ada artikel tentang perubahan Undang-undang Dasar, dan itu menurut pendapat saya masih perlu diadakan” ujarnya. Maka itu dalam UUD 1945 terdapat BAB XVI yang mengatur tata cara untuk mengubah konstitusi. Pasca Indonesia merdeka, bersama Tan Malaka namanya disebut menerima testamen politik pada 1 Oktober 1945 yang kontroversial dari Soekarno dan Hatta agar memegang kepemimpinan nasional jika dwitunggal itu sudah tidak berdaya lagi.

Di awal masa revolusi, Iwa dipilih menjadi Menteri Sosial pada kabinet pertama dibawah Soekarno pada 31 Agustus sampai November 1945. Masa jabatannya tidak begitu lama dikarenakan ada perubahan sistem pemerintahan menjadi parlementer. Ia kemudian bergabung dengan Persatuan Perjuangan pimpinan Tan Malaka. Organisasi massa yang berusaha menghimpun berbagai organisasi berkekuatan politik untuk mencapai kemerdekaan 100% bagi Indonesia dan menentang Kabinet Sjahrir I yang bersedia berunding (kompromi) dengan Belanda. Ia masih memegang prinsip non-kooperasi terhadap penjajah. Pertentangan ini memuncak dengan terjadinya Persitiwa 3 juli 1946. Ketika itu, Iwa, Tan Malaka, Achmad Soebardjo, M. Yamin dan Sukarni terpaksa ditahan karena didakwa ingin melemahkan pemerintah. Namun, sejatinya perselisihan ini bukan didasarkan atas kebencian melainkan pikiran.

Setelah bebas karena mendapat grasi presiden dan namanya dipulihkan karena terbukti tidak bersalah, Iwa sempat menjabat sebagai anggota DPR pada periode Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949-1950. Selanjutnya, Iwa dipercaya kembali oleh Presiden Soekarno menduduki jabatan sebagai Menteri Pertahanan pada Kabinet Ali Sastroamidjodjo (1953-1955). Namun ia meletakkan jabatan setelah kabinetnya mendapatkan mosi tidak percaya dari Masyumi. Ia sempat mengeluarkan kebijkan mengganti sejumlah perwira militer yang memotori demonstrasi besar-besaran yang menuntut pembubaran parlemen pada peristiwa 17 Oktober 1952. Tahun 1957, Iwa diangkat menjadi Rektor Universitas Padjadjaran pertama. Lalu pada 1961 diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Pada akhir karirnya di pemerintahan, ia menjabat sebagai Menteri Negara Penasihat Presiden pada Kabinet Kerja IV (1963-1964) dan Kabinet Dwikora I (1964-1966).

Setelah pensiun, Iwa masih aktif dengan menulis beberapa buku seperti Revolusi Hukum Indonesia, Sejarah Revolusi Indonesia dan Pokok-Pokok dan Ilmu Politik. Di masa ini, ia juga menjadi Ketua Badan Penelitian Sejarah Indonesia. Iwa meninggal dunia pada 27 September 1971 dan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Karet Bivak. Pada 6 November 2002 saat masa Presiden Megawati, Iwa baru dinyatakan sebagai pahlawan nasional.

(Penulis : Adi Pratomo – KMU)

Referensi:
Majalah Konstitusi Nomor 53 Edisi Bulan Juni 2011.
http://www.unpad.ac.id
http://www.hukumonline.com
https://www.merdeka.com

 


.