<
Konflik Sumber Daya Alam dan Trikotomi Konsep Pemilikan -

Konflik Sumber Daya Alam dan Trikotomi Konsep Pemilikan -

      


Bandung, Mahasiswa Indonesia – Masalah konflik sumber daya alam sebenarnya bukan sesuatu yang baru di Indonesia maupun di kawasan asia tenggara lainnya. Masalah ini muncul sejak abad ke-18 yang lalu ketika bangsa Eropa melakukan ekspansi dalam rangka mencari bahan baku untuk memenuhi kebutuhan pengembangan industri. Bersama dengan ekspansi itu terbangun konsep bahwa sumber daya alam adalah faktor produksi yang dengan menggunakan teknologi tertentu dapat dieksploitasi untuk menjadi barang komoditi.

Konsep sumberdaya alam sebagai faktor produksi selanjutnya diadopsi oleh negara-negara baru, termasuk Indonesia untuk membangun ekonomi. Sejak saat itu pula benturan kepentingan antara masyarakat dan pemerintah menjadi keras. Di satu pihak pemerintah menganggap bahwa eksploitasi sumber daya alam itu sangat dibutuhkan untuk membiayai pembangunan, tetapi di lain masyarakat menganggap bahwa eksploitasi sumberdaya alam tersebut adalah bentuk penjarahan yang harus dihentikan. Misal, dibanyak daerah eksplotasi sumberdaya alam, dengan dallih untuk meingkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah bekerja sama dengan pengusaha (investor) mencanangkan program community development. Sayangnya, program semacam ini tidak cukup effektif meredam gejolak masyarakat. Ketika masyarakat tetap mengajukan tuntutan agar memperoleh pembagian hasil yang lebih baik, pemerintah biasanya menghalau dengan cara kekerasan, represif, dan bahkan tidak jarang menggunakan kekuatan militer.

Kekayaan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan yang makin terbatas dapat menimbulkan konflik, baik karena masalah kepemilikan, kelemahan daalam sistem pengelolaannya yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat setempat, maupun karena penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Adanya konflik menyebabkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut, rusaknya lingkungan dan pranata sosial, serta melebarnya jarak segresi antara pihak yang berkonflik sehingga dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan umum.

 

Konsep Kepemilikan

Konflik sumber daya alam yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah dan pengusaha (investor), dapat ditelusuri dari konsep pemilkan yang dipergunakan sebagai dasar untuk membangun sistem pengolaan sumber daya alam. Sistem ini dikembangkan berdasarkan konsep yang memilah sumber daya alam menjadi tiga kategori pemilikan, yaitu: milik negara (state property), milik komunal (communal property), dan milik pribadi (private property). Dalam kategori milik negara, sumber daya alam dikontrol oleh pemerintah, dan diatur melalui perundang-undangn yang dikeluarkan berdasarkan otoritas yang dimiliki. Sedangkan dalam kategori milik komunal, sumber daya alam dikontrol oleh kelompok (etnis) tertentu atas dasar hukum adat yang berlaku dalam masyarakat (hak ulayat). Dalam kategori milik pribadi, sumber daya alam dikontrol oleh perseorang atau korporasi. Konsep pemilikan semacam itulah yang selama ini dilembagakan dalam perlabagi bentuk aturan dan dipergunakan sebagai acuan untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam, baik yang tergolong dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbarui.

Ketentuan pasal 33 ayat (3) melahirkan konsepsi hak penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai penjabaran dari pasal 33 UUD 1945 ini dibentuklah UU No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria (selanjutnya UUPA). Dari nama yang digunakan tampak bahwa undang-undang ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan (pemanfaatan) sumber daya alam, semisal tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (hutan, tambang). Namun demikian sebagian besar pasalnya (53 pasal dari 67 pasal) ternyata mengatur tentang tanah. Hal inilah yang kemudian mendorong pembentukan undang-undang lainnya yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya alam, sehingga terbitlah UU sektoral antara lain dalam UU No.5 Tahun 1967 tentang Kehutanan (diperbaharui dengan UU No.41 Tahun 1999), UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan (diubah dengan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara), dan UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (direvisi dengan UU No. 7 Tahun 2004). Maria SW Sumardjono mengatakan, berbagai undang-undang sektoral tersebut dibentuk lebih ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan pragmatis guna mengakomodasi pertembuhan ekonomi.

Berbagai UU sektoral tersebut dibentuk dengan tidak berlandaskan prinsip-prinsip yang telah diletakkan UUPA. Pada gilirannya, kedudukan UUPA didegradasi menjadi UU sektoral yang hanya mengatur pertanahan. Selain itu, meski berbagai undang-undang sektoral mengacu Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, namun substansinya pada umumnya memiliki karakteristik yang tidak sesuai dengan falsafah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini dikarenakan berbagai UU sektoral tersebut memiliki karakteristik: 1) berorientasi pada eksploitasi, mengabaikan konservasi dan keberlanjutan fungsi SDA, digunakan sebagai alat pencapaian pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan dan devisa negara; 2) lebih berpihak pada pemodal besar; 3) ideologi penguasaan dan pemanfaatan SDA terpusat pada negara sehingga bercorak sentralistik; (4) pengelolaan SDA yang sektoral berdampak terhadap koordinasi antarsektor yang lemah; 5) tidak mengatur perlindungan hak asasi manusia (HAM) secara proporsional

Keberadaan berbagai UU sektoral yang demikian itu berdampak pada koordinasi yang lemah di tingkat pusat, antara pusat dan daerah, serta antar-daerah, kerusakan dan kemunduran kualitas SDA, ketidakadilan berupa terpinggirkannya hak-hak masyarakat yang hidupnya terutama tergantung pada akses terhadap SDA (petani, masyarakat adat, dll); serta timbulnya konflik berkenaan dengan SDA. Kenyataan ini mendorong terbitnya Tap MPR IX/2001 yang meletakkan prinsip pembaruan agraria, mendorong pengkajian ulang dan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan sektoral melalui pencabutan, penggantian, atau penyempurnaan UU sektoral.

Selama ini, pemerintah sangat menonjolkan konsep milik negara (state property) dan mengabaikan konsep milik pribadi (private property) dan milik komunal (communal property). Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, telah direduksi pengertiannya menjadi sumber daya alam dikuasai oleh pemerintah, terutama pemerintah pusat. Reduksi pengertian itu disamping menimbulkan manipulasi proses eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan negara, juga telah menciptakan pengelolaan sumber daya alam diatur oleh pemerintah pusat secara seragam. Pengelolaan yang seragam itu bukan hanya sering kali tidak sesuai dengan daerah, tetapi juga tidak efisien karena harus mengikuti jalur birokrasi kaku.

Kendatipun hak-hak masyarakat terinjak, namun selama ini di daerah-daerah eksploitasi sumber daya alam tidak banyak ditemukan organisasi sosial yang cukup kuat untuk memperjuangkan penderitaan mereka. Selama ini institusi sosial yang ada di daerah-daerah eksploitasi sumber daya alam hampir tidak berdaya menghadapi kekuasaan pemerintah, sehingga tidak pernah mampu menyalurkan aspirasi masyarakat dengan pemerintah dan pelaku bisnis atau investor untuk bisa lebih harmonis. Sebagian dari institusi sosial tersebut justru terkooptasi dan mendukung kepetingan pemerintah pusat maupun pengusaha, dan kurang memihak pada kepentingan masyarakat. Para elite lokal juga tidak bisa berbuat banyak, karena mereka sudah menjadi symbolic leaders, mempunyai banyak pengikut tetapi tidak begitu diperhitungkan keberadaannya oleh pemerintah. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat menjadi asimetris, karena itu mudah dipahamai apabila konsep hak dan keadilan yang terkait dengan eksploitasi sumber daya alam lebih ditentukan atas dasar kemauan pemerintah.

Pemanfaatan sumber daya alam

Persoalan sumber daya alam dapat juga ditelusuri dari prioritas pemanfaatannya. Melihat kebelakang, eksploitasi sumber daya alam meningkat sangat pesat di Indonesia terkait dengan pillihan strategi pembangunan pada awal tahun 1970-an yang menempatkan percepatan pertumbuhan ekonomi dengan dana luar negeri, termasuk pinjaman dengan bunga lunak, terutama yang berasal dari sejumlah negara barat antikomunis. Sejak saat itulah jumlah pinjaman negara terus melambung sehingga negara dicekik hutang. Pilihan strategi ini diyakini oleh penguasa ketika itu sangat efektif untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang sebelumnya porak-poranda, antara lain ditandai oleh hiperinflasi, cadangan devisa negara yang sangat tipis, dan anggaran belanja negara yang selalu defisit.

Sejak saat itulah pemerintah secara intensif melakukan eksploitasi sumber daya alam. Bersamaan dengan itu lahir the client bourgeoise atau pengusaha yang tumbuh besar dengan fasilitas yang diberikan pemerintah. Pada saat itu juga berkembang political monism, antara lain ditandai oleh sangat kentalnya otoritarianisme dan patrimonialisme, di samping sangat hierarkis dan semifeodal. Dalam konteks pendayagunaan sumber daya alam, pemerintah pusat mengeluarkan pelbagai kebijakan berdasarkan landasan pemahaman bahwa sumber daya alam adalah bagian yang sangat penting dari faktor produksi. Sumber daya alam adalah aset ekonomi yang sangat berhargam jarena itu semakin intensif eksploitasi dianggap semakin mendatangkan keuntungan. Kebijakan pemerintah pusat adalah melakukan konversi dari natural capital menjadi financial capital.

Karena itu menjadi mudah dimenegerti apabila sejak saat itu para pengusaha menjadi manja sekali, dan semakin besar modal yang dimiliki, maka semakin besar pula akses yang dimiliki untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam. Sumber daya alam yang secara legal telah dikuasakan, dianggap bisa dikelola secara komersial dengan tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Sementara itu, masyarakat semakin marginal karena dianggap tidak mampu melakukan konversi itu. Akses masyarakat pada proses eksploitasi sumber daya alam semakin tertutup, karena itu tidak mengherankan apabila kesenjangan dan kemiskinan mewarnai kehidupan masyarakat di daerah-daerah eksploitasi sumber daya alam.

Faktor kesenjangan dan kemiskinan itulah yang ikut memicu konflik sumber daya alam. Perlu dicatat bahwa faktor kesenjangan dan kemiskinan itu sendiri sesungguhnya belum cukup untuk menciptakan protes dan perlawanan masyarakat, karena masih ditentukan oleh seberapa jauh di dalam kehidupan masyarakat terdapat kesadaran akan adanya ketidakadilan. Kesenjangan dan kemiskinan dipahami sebagai sesuatu yang bisa berubah, dan diyakini merupakan akibat dari kebijakan pemerintah yang diskrimintaif. Satu hal yang menarik adalah yang memiliki kesdaran tinggi atas penindasan itu biasanya bukanlah korban yang paling sengsara, tetapi justru yang memiliki potensi mengorganisir gerakan.

Resolusi Konflik

Upaya membangun resolusi konflik sumber daya alam bisa dilakukan dengan meninjau kembali konsep pemilikan yang dijadikan dasar strategi untuk eksploitasi sumber daya alam. Kategori konsep pemilikan sumber daya alam milik negara, milik komunal, dan milik pribadi sudah tidak layak lagi dijadikan dasar melakukan eksploitasi sumber daya alam. Kebijakan eksploitasi sumber daya alam perlu dikembangkan berdasarkan sistem kepemilikan bersama. Dalam sistem ini baik pemerintah, pengusaha, dan masyarakat bisa mendayagunakan sumber daya alam, tetapi harus memperhatikan asas kebersamaan (equity), efisiensi dan keberlanjutan (suistainability). Itu berarti kendatipun masing-masing memiliki akses sama dalam kegiatan eksploitasi sumber daya alam, bukan berarti sumber daya alam menjadi open-acces property atau dapat dapat dieksploitasi semaunya. Sebab apabila kecenderungan ini terjadi, eksploitasi sumber daya alam sulit dikendalikan dan sulit dijaga keberlanjutannya. Di samping itu, jika konsep sumber daya alam menjadi open-acces property, maka akan terjadi kompetisi tidak sehat, barang siapa yang kuat akan memperoleh keuntungan lebih banyak, sedangkan yang lemah akan kalah dan cepat atau lambat akan tersingkir.

Dalam pendayagunaan sumber daya alam seperti yang telah diulas diatas, pemetintah telah menempatkan sumber daya alam secara berlebihan sebagai aset ekonomi. Pemahaman semacam ini harus diubah, karena nilai ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam sesungguh tidak harus dilakukan semata-mata hanya dengan cara melakukan konversi atau mengonsumsi sumber daya alam itu, tetapi juga dengan cara memberi sentuhan kreativitas ide atau inovasi tertentu, misalnya mengembangkan wisata alam (eco-turism), sehingga dapat diperoleh keutungan ekonomi bukan semata-mata hanya melalui cara mengkonversi atau mengkonsumsi sumber daya alam tersebut.

Daftar pustaka:

  1. Tadem, Eduardo, ‘Conflict over Land-based Natural Resources in the ASEAN Countries’, dalam Lim Teck Ghee dan Mark J. Valencia, Conflict over Natural Resources in South-East Asia and the Pacific, United Nations University Press, Singapura, 1990, p.14
  2. Thulani Ndelu, ‘Conflict Management and Peace Building Throught Community Development’, Community Development Journal, Vol 33, No 2, April 1998, hlm 109-116
  3. Gibbs, Christoper J.N. dan Daniel W. Bromley, ‘Institusional Arrangement for Management of Rural Resources: Common-Property Regimes’, dalam Fikret Berkes, Common Property Resources, Ecology and community-based sustainable development, Belhaven Press, London, 1989, hlm 24
  4. Coleman, James S, The Asymetric Society, The Frank W. Abrams Lectures Syracus University Press, Syracus, 1982, hlm. 55-80
  5. MacIntyre, Andrewm ‘Power, Prosperity and Patrimonalism: Business and Goverment in Indonesia’, dalam Andrew Mac Intyre (ed.) Business and Goverment in Industrialising Asia, Allen & Unwin Pty Ltd, NSW, 1994, 257-8
  6. Usman, Sunyoto, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998.
  7. Murphy, Raymond, Rationality and Nature, A Sociological Inquary into a Changing Relationship, Westview Press, Bouder-San Fransisco-Oford, 1994, 167-8
  8. Nuryanti, Wienu dan Hidayatullah Al Banjari, ‘Pemanfaatan Potensi Agroculture untuk Pariwisata’,makalah disampaikan pada seminar Pengeolalaan Sumber Daya Alam dalam Rangka Otonomi Daerah, Yogyakarta, 21 September 1999
  9. Maria SW Sumarjono, Tanah dalam Perspektif Hak ekonomi, Sosial dan Budaya, Kompas Gramedia, Jakarta, 2008, hal.95
  10. Maria SW Sumarjono, Penyempernuaan UUPA dan Sinkronisasi Kebijakan, diakses dari http://els.bappenas.go.id/upload/other/Penyempurnaan%20UUPA%20dan%20sinkronisasi%20kebijakan.htm

 


.