<
Mengembalikan Makna Demos Pada Kata Demokrasi -

Mengembalikan Makna Demos Pada Kata Demokrasi -

 


Oleh: Okie Fauzi Rachman

Saya pikir bukanlah hal yang baru kalau saya bilang bahwa ada ketidakadilan di luar sana. Bahwa setiap hari bapak-bapak kita di atas sana merampas uang yang kita setorkan sebagai pajak ke negara hanya untuk mereka habiskan berpelesir ke hotel mewah atau makan di restoran jepang murahan. Ya, saya yakin kalian pasti melihat beritanya setiap hari di koran atau internet dan menganggap hal itu lumrah. Tapi tahu kah kalian bahwa di luar sana juga ada mereka-mereka yang setiap harinya harus berhadap-hadapan dengan maut dan bersahabat dengan penderitaan. Ya, ini juga hal yang lumrah dan sudah sering kita dengar dari media-madia nasional. Ya, lumrah. TAPI, sadarkah kalian mengapa kita bisa dengan enteng saja menganggap semua hal tersebut lumrah?

Kenapa? kenapa harus tidak tidak lumrah? Kenapa hal itu harus menjadi sebuah hal yang tidak lumrah? Karena semuanya sudah sering terjadi dan merupakan realitas yang terjadi sehari-hari? Baiklah, saya tidak bisa menyanggah hal tersebut. Tapi saya akan mulai suatu hal yang menarik, dan itu dimulai dari sistem pemerintahan negara kita.

Indonesia adalah sebuah negara demokrasi, yang artinya pasti sudah diketahui oleh setiap masyarakat yang memakan bangku sekolahan karena akan selalu diulang di setiap pelajaran kewarganegaraan pada tiap jenjang pendidikan. Demos yang berarti rakyat dan Cratein yang berarti pemerintahan, sehingga Demokrasi bermakna pemerintahaan berada di tangan rakyat. Kuasa tertinggi ada di tangan rakyat. Tapi coba sekarang kita lihat realitasnya. Apa yang kita dapat dari berita di koran dan internet tersebut? Apakah kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat? Apakah rakyat masih memiliki kuasa, minimal untuk hidup mereka sendiri

Coba bayangkan, banyak dari masyarakat kita yang terlahir dengan keadaan serba kekurangan, sehingga masa depan bagi mereka bukanlah bermakna “ingin menjadi insinyur” atau “ingin menjadi dokter”, tetapi merupakan sebuah ajang bertahan hidup. Bagi mereka, jalan hidup mereka sudah tercetak di leher mereka sejak mereka bayi dan mereka seakan tidak punya “kuasa” untuk merubah itu semua.  Mereka menerima nasib mereka bahwa pendidikan hanya untuk mereka yang kaya dan hidup (ny)aman hanya untuk mereka yang memiliki harta. Saya tidak akan menggunakan kata nyaman, sedangkan untuk hidup aman saja sudah tak mungkin. Bayangkan saja, setiap harinya ada beratus (mungkin beribu) orang yang mempertaruhkan nyawanya masing-masing di atas gerbong-gerbong kerta api listrik hanya untuk pergi ke tempat mereka mencari nafkah. Dan pemerintah yang baik malah abai melepas tanggung jawabnya untuk menyediakan sistem transportasi yang layak dan aman dengan cara menyerang para penumpang atap kereta tersebut dengan pagar berduri dan semprotan tinta. Sementara di tempat lain ada orang-orang dengan perut buncit menikmati jalanan dengan royal saloonnya (sambil diiringi body guard) serta jadwal latihan golf rutin. Apa salahnya dengan mereka? Tidak ada yang salah kecuali mereka mengorbankan rakyatnya untuk itu semua.

Ambilah satu contoh, setiap hari masyarakat Indonesia harus meregang nyawa hanya untuk menyambung hidup mereka di jalanan raya ketika mereka dipaksa untuk mengendarai sepeda motornya masing-masing sambil menghirup polusi dari bus butut (sebut saja Damri) yang sudah tidak layak jalan. Dan kalau mereka terjatuh lalu meninggal diakibatkan oleh lubang galian proyek, tidak akan ada permintaan maaf apalagi kompensasi untuk keluarga si korban dari negara. Sementara para wakil rakyat dapat bepergian dengan nyaman dengan mobil mewah berAC sebagai hasil dari lobi-lobian perusahaan produsen otomotif asing agar mereka tidak segera membuat sebuah angkutan umum massal yang nyaman sehingga pilihan terakhir yang tersedia adalah dengan membeli mobil-mobil model lama Jepang yang dijual denga harga gila-gilaan (mobil di Indonesia dijual antara 50-120 persen lebih mahal daripada di Amerika Serikat) atau menyicil skuter-skuter (di Indonesia disebut sepeda motor) yang sebenarnya berdampak buruk untuk lingkungan hidup dan sama sekali tidak efisien. Bahkan di beberapa kota besar di Cina dan Asia lainnya sepeda motor sudah dilarang masuk ke kota. (Vltchek, 2012)

Korupsi merajalela di negeri ini. Setiap tahunnya APBN bisa bocor hingga 30% entah kemana sedangkan masyarakat yang seharusnya dapat menikmati fasilitas yang nyaman lewat uang mereka sendiri hanya dapat berkeluh-kesah ketika tahu ternyata pajak dan setoran yang mereka bayar tiap tahun kepada negara seolah menguap di udara. Tidak ada sistem untuk menjamin transparansi yang jelas, untuk melihat kemanakah laju aliran uang, yang sebenarnya milik mereka sendiri, menuju.

Dan yang paling mengerikan adalah masyarakat tidak pernah menuntut ataupun memprotes perampokan-perampokan atas hak-hak dasar sebagai warganegara tersebut. Masyarakat telah sedari lahir dijejali oleh kenyataan bahwa realitas kehidupan yang meraka hadapi adalah buruk dan jenis dunia yang lebih baik hanya berada di surga. Mereka tidak pernah tahu bahwa dari setiap kewajiban yang mereka keluarkan dalam bentuk pajak, terdapat hak-hak untuk hidup lebih baik yang mengiringinya. Ya, bahwa sebenarnya dari setiap sen yang mereka keluarkan untuk pajak negara, ada hak untuk menikmati air bersih, hak untuk mendapatkan angkutan massal yang nyaman, hak untuk mendapatkan akses terhadap ruang publik, dan hak-hak lain yang mengiringinya.

Sebagian kelompok kecil masyarakat yang tahu akan masalah ini dan mulai menuntut akan jatuh menjadi acuh tak acuh dan masa bodoh dengan hak mereka ketika setiap tuntutan dan protes yang meraka layangkan terhadap wakil rakyat di DPR tidak digubris. Bahkan demonstrasi-demonstrasi di jalanan hanya dianggap angin lalu oleh kalangan atas karena aksi-aksi seperti ini sudah tidak lagi memiliki kekuatan untuk menggeretak atau menakut-nakuti para penguasa. Pada akhirnya terbentuklah lingkaran setan kefasisan dimana masyarakat menjadi acuh tak acuh akan haknya dan menganggap setiap tindakan penyelewangan atas hak rakyat adalah “lumrah”.

Pada bagian akhir, media massa Indonesia yang seharusnya memiliki peran untuk mendidik masyarakat akan hak-hak mereka malah menyiarkan berbagai macam realitas buatan untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari realitas sebenarnya. Opera-opera sabun murahan mendogma masyarakat dengan kesadaran bahwa kebahagiaan ada dengan membeli dan terus membeli gaya hidup borjuis. Berita-berita yang tayang tiap pagi, siang, dan petang pun alih-alih mendidik masyarakat malah sibuk mengkampanyekan si pemilik kantor media yang akan maju menjadi pemegang rezim selanjutnya.

Negara ini adalah negara demokrasi, negara dengan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, tetapi mengapa bahkan rakyatnya sendiri tidak tahu bahwa mereka memiliki kuasa? Rakyatnya sendiri tidak meiliki kekuatan, bahkan pengetahuan untuk menuntut hak hidup yang lebih baik?

 

Gerakan Vertikal vs Horizontal

Maka dari itu, membangun kesadaran pada jiwa masyarakat akan hak-haknya dan terlebih lagi, kekuasaanya, merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Banyak yang berpendapat bahwa semua masalah di negeri ini dapat diselesaikan hanya dengan gerakan sosial politik. Gerakan ini lazimnya disebut gerakan vertikal atau si tukang kritik. Gerakan ini yakin bahwa jika kita ingin membersihkan kolam yang kotor, maka kita harus berani berkotor-kotoran. Dan ini dimulai dengan mengawal setiap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro-rakyat, audiensi ke DPR, demonstrasi di jalanan, hingga tujuan akhirnya adalah meraih kekuatan politik yang cukup untuk dapat masuk ke dalam pemerintahan dan memperbaiki keadaan dari dalam. Namun pada akhirnya gerakan ini akan terhempas ketika sadar bahwa kekuasaan yang sedang mereka lawan merupakan sebuah kekuatan besar yang sudah cukup menggurita. Pada akhirnya pilihannya hanya dua: ikut menjadi sistem atau keluar sama sekali.

Sedangkan gerakan lain, yang lazim disebut horizontal atau si tukang solusi, percaya bahwa politik sudah sedemikian kotornya sehingga tidak dapat dipercayai lagi. Maka yang harus dilakukan adalah menyelesaikan semua permasalahan secara mandiri dimulai dari masalah-masalah kecil di lingkungan sekitar yang masih berada dalam lingkup mampu untuk ditangani. Mereka-mereka yang ‘horizontal’ percaya bahwa masalah dapat diselesaikan bukan dengan metode top to bottom, tapi bottom to top sehingga yang perlu dilakukan adalah terjun langsung ke masyarakat, bukan terjun ke gedung DPR/MPR. Tapi pada akhirnya solusi-solusi yang ditawarkan hanyalah berbentuk parsial dan terfragmen, sehingga tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah secara keseluruhan.

Padahal masalah sesungguhnya melebihi dimensi horizontal atau vertikal. Permasalahan sesungguhya adalah tidak adanya kekuasaan rakyat untuk menentukan arah kehidupan mereka sendiri di sebuah negara yang katanya negara terdemokrasi ketiga di dunia. Maka gerakan yang harus dilakukan bukanlah sekedar gerakan vertikal atau gerakan horizontal, melainkan sebuah gerakan pembangunan kesadaran terhadap masyarakat akan kekuatan dan kekuasaan mereka, terutama dalam politik. Dan hal ini dimulai dengan mendidik masyarakat akan hak-haknya dan membangun keberanian masyarakat untuk secara kolektif dapat menuntut hak tersebut.

Seorang teman sekaligus guru saya, Yorga Permana, pernah berkata: “Sekarang banyak orang yang ngomong ‘Dari pada mengutuk kegelapan, lebih baik menyalakan lilin’, tetapi kalau saya ‘Dari pada mengutuk kegelapan lebih baik saya telepon PLN dan saya tanya kenapa listrik rumah saya nggak nyala’ sehingga dengan itu saya bisa menerangi tidak hanya rumah saya saja tapi satu kampung saya.”  Tapi bagaimana jika ternyata rata-rata warga kampung tidak tahu bahwa sebenarnya PLN seharusnya menyalurkan listrik ke rumah mereka, sehingga yang yang bisa mereka bukannya menelepon PLN untuk menuntut aliran listrik tetapi malah terus-menerus membeli lilin? Padahal mereka semua membayar iuran listrik setiap bulan.

 

“Hanya mereka yang berani menuntut haknya, pantas diberikan keadilan.”

– Soe Hok Gie


.