<

Martin Luther dan Diskursus Hak Asasi Manusia Masa Kini

      


Mahasiswa Indonesia – Bulan April terkenal dengan lelucon-lelucon yang menyatakan tentang sesuatu secara kebalikannya dan kemudian mengucapkan “April Mop!”. Biasanya orang-orang menunggu bulan ini, terutama pada hari pertamanya, hanya untuk melakukan tindakan usil kepada kerabatnya. Namun, seperti terkubur jauh di lubang memori, atau justru memang tak pernah mengetahui, bahwa di bulan April, tepatnya 4 April pada tahun 1968, kejadian tragis menimpa seorang aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) berkebangsaan Amerika Serikat bernama Martin Luther King Jr.

Ia ditembak oleh sniper bernama James Earl Ray pada saat ia akan melakukan pendudukan rakyat di Washington D.C. dengan judul “Poor People’s Campaign”. Ketika itu terjadi, banyak masyarakat di kota-kota di AS melakukan kerusuhan. Pasalnya, begitu banyak masyarakat yang mencintai King karena tindakannya yang selalu membela rakyat yang lemah dan membantu untuk memperjuangkan hak-haknya, terutama hak asasi manusia.

Martin Luther memimpin gerakan boikot bus Montgomery pada tahun 1955. Pada tahun 1957 ia menjadi presiden pertama Southern Christian Leadership Conference (SCLC). Di SCLC, ia memimpin perjuangan melawan segregasi 1962 di Albania, Georgia dan membantu unjuk rasa di Birmingham, Alabama tahun 1963. King juga sempat mendapat anugerah hadiah nobel perdamaian atas jasanya melawan kesenjangan ras (The New York Times edisi 15 Oktober 1964).

Sebegitu berbahayanya King di mata lawannya sampai-sampai King harus mati dengan cara yang keji. Padahal aksi-aksi yang dilakukan King selalu berbentuk aksi damai. Hal ini ia tiru dari cara Mahatma Gandhi. Tapi nyatanya, baru dengan jalur yang tenang saja, lawan sudah berkeringat dingin di kepalanya.

Perjuangannya dalam membela hak asasi manusia tidak pernah dilakukannya secara setengah-setengah karena hak asasi manusia adalah hal paling dasar yang tak boleh ada satupun makhluk di dunia ini merebutnya. Hak asasi manusia sendiri didefinisikan oleh John Locke sebagai hak-hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuatan apapun di dunia yang bisa mencabutnya. HAM ini sifatnya mendasar (fundamental) bagi kehidupan manusia dan pada hakikatnya sangat suci.

Sudah 50 kali bumi mengorbit mata hari sejak kematian King, hak asasi manusia masih tetap menjadi suatu topik pembicaraan yang seperti terjemur matahari. Apalagi hak asasi manusia bukan hanya ada di Amerika, akan tetapi diseluruh jiwa dan raga manusia yang berdiri di atas tanah dunia ini, termasuk Indonesia.

Indonesia juga termasuk negara yang sangat mendukung atas diprioritaskannya hak asasi manusia, bahkan hal ini terselip dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk bahwa negara menjamin hak asasi manusia rakyat Indonesia. Jaminan ini juga terlihat dari dibentuknya badan-badan atau lembaga-lembaga khusus untuk urusan HAM, seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dan Peradilan HAM.

Hak paling fundamental dalam HAM adalah hak persamaan dan hak kebebasan. Itulah yang mendasari hak asasi manusia lainnya. Memang dalam dunia ini tidak ada yang benar-benar bebas, selain berfantasi dan bermimpi. Begitu juga hak asasi manusia, yang telah ada bahkan sejak dalam kandungan, tentunya memiliki pagar yang sangat sederhana, yaitu bahwa kebebasan seseorang tidak boleh terbentur dengan kebebasan orang lain. Selama seorang manusia beraktivitas dan tak mengganggu kebebasan orang lain, maka selama itu pun aktivitas yang ia lakukan tak menjadi masalah. Inilah yang seharusnya pemerintah berikan perlindungan, perlindungan atas kebebasan individu yang tak akan mengganggu kebebasan individu lainnya.

Tetapi pada kenyataannya, bahkan hak kebebasan untuk berpendapat saja, mengucap sesuatu dari mulut yang Tuhan ukir di tubuh manusia, tepatnya di bagian bawah kepala, masih ingin dikunci. Adanya UU MD3 terkait pasal-pasal yang berusaha untuk menutup ruang kritik rakyat pada DPR, kemudian adanya Perppu Ormas yang dianggap menjadi alat baru pemerintah untuk membubarkan organisasi yang dianggap merisihkan, begitu juga dengan pembatasan ruang berpikir.

Bagaimana tidak, negara yang secara konstitusi memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ternyata tidak memberikan rakyat kebebasan dalam berpikir. Hal ini terbukti dengan adanya UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara, terutama Pasal 107 huruf c, yang berbunyi ” Barangsiapa melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana penjara paling lama 15 tahun”.

Selain pemahaman tentang HAM, pelaksanaan HAM juga harus dimengerti. Seorang mahasiswa di kampus misalnya, ia berhak mendapatkan pengajaran pendidikan dari dosennya, sehingga apabila ada dosen yang tidak memberikan pengajaran terhadapnya, maka HAM sedang dilanggar. HAM juga termasuk hak seseorang untuk memperoleh pekerjaan. Kebebasan beragama dan kebebasan untuk berorganisasi pun juga contoh hak asasi manusia.

Penggusuran yang sering terjadi di Indonesia pun jika ditelaah sebenarnya juga melanggar hak asasi manusia, yaitu hak untuk bertempat tinggal. Namun penggusuran tetap dilakukan dengan alasan-alasan pembangunan yang biasanya disampaikan dampak-dampak positifnya saja. Pembangunan yang dilihat hanya secara makro biasanya melupakan hak asasi manusia sehingga dilakukan secara reaksioner. Melakukan penggusuran sama saja dengan mengusir, pemerintah yang mengusir rakyatnya artinya tidak membiarkan rakyat untuk mendapatkan haknya. Bagi yang tidak paham tentang hal ini maka ia tidak akan menyadari bahwa haknya sedang direnggut.

Walaupun zaman sudah semakin maju, teknologi pun sudah semakin berkembang, tetapi hal-hal yang sifatnya fundamental tidak dapat dilupakan. Pemahaman tentang HAM tetap perlu dikembangkan agar setiap manusia di dunia, terutama di Indonesia, dapat tetap hidup sesuai dengan hakikatnya yang telah ditetapkan sejak awal keberadaannya, bahkan sejak dalam rahim ibu.

Selama manusia hidup, selama bumi ini masih dihuni oleh manusia, maka selama itulah HAM ada dan perlu diterapkan dengan bijak. Karena dengan HAM manusia dapat hidup dengan adil. Pemerintah sebagai institusi yang “katanya” ingin menyejahterakan rakyat berkewajiban untuk melindungi hak asasi manusia rakyat Indonesia. Dengan tindakan-tindakan yang secara filosofis tidak sesuai dengan hak asasi manusia, maka pemerintah membetulkan frasa sebelumnya yang tertulis dalam tanda kutip. (mli)

.

KONTAK REDAKSI MAHASISWA INDONESIA:

Ruko Paskal Hyper Square Blok C29 lantai 2-3

JL. Pasir kaliki NO. 25-27, Bandung

© 2018 Oleh PT Media Abhiseva Indonesia

SOSIAL MEDIA:

Official Account Line: @mahasiswa.co.id

Instagram : mahasiswa.co.id

Facebook : mahasiswa.co.id

Twitter : @mahasiswacoid