<

Indonesia Merdeka, Agresi Militer Belanda dan Perjanjian Roem Royen

      


Bandung, Mahasiswa Indonesia – Kemerdekaan Indonesia menimbulkan kedengkian bagi Belanda yang sudah beratus-ratus tahun mengambil keuntungan dari negeri kaya ini. Tak rela dengan kemerdekaan itu, Belanda berupaya merebutnya kembali dengan melakukan Agresi Militer. Tanggal 7 Mei 1949 memiliki memori khusus terkait usaha Belanda tersebut, yaitu terjadinya perjanjian Roem-Royen.

Agresi Militer Belanda II

Perjanjian Roem-Royen merupakan sikap yang diambil Indonesia dan Belanda akibat diluncurkannya agresi militer II oleh Belanda. Agresi militer ini diawali pada 19 Desember 1948. Saat itu Belanda menyerang Indonesia dengan taktik blitzkrieg (perang kilat) dengan menyerang melalui sisi-sisi wilayah Indonesia. Pangkalan udara Maguwo, yang saat ini bernama Pangkalan Udara Adi Sucipt. Menjadi wilayah yang pertama direbut untuk kemudian Belanda menguasai Yogyakarta yang pada saat itu merupakan ibukota Republik Indonesia. Momentum ini dimanfaatkan pula untuk menculik founding fathers bangsa, Bung Karno dan Bung Hatta.

Selain dua orang pimpinan bangsa tersebut, Belanda juga menawan Syahrir, Agus Salim, Mohammad Roem, dan A.G. Pringgodigdo yang kemudian langsung diasingkan ke Prapat Sumatera dan Pulau Bangka. Absennya kepala negara ini membuat Soekarno merasa perlu untuk mencari penggantinya sementara ia ditangkap. Soekarno memberikan kuasa kepemimpinannya kepada Menteri Kemakmuran RI yang saat itu dijabar oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara, yang kondisinya saat itu sedang berada di Bukittinggi.

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia

Dalam kuasa tersebut, Soekarno melalui radiogram menitipkan jabatannya kepada Mr. Syafruddin dengan instruksi untuk membentuk kabinet dan menggantikan Bung Karno untuk memegang kuasa Pemerintah Pusat. Syafruddin yang menyanggupi akhirnya pemerintahan saat itu disebut dengan Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Langkah ini, walaupun ada pro dan kontranya, tetap diantisipasi oleh Bung Karno dengan membuat surat kepada Duta Besar RI di New Delhi, India, dr. Sudarsono dan juga staf Kedutaan RI L.N. Palar serta Menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis untuk berjaga-jaga bila Syafruddin mengalami kegagalan dalam memimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, karena ketiga orang tersebut tidak mengetahui bahwa pada tanggal 19 Desember 1948 diadakan Sidang Kabinet untuk membentuk PDRI di Bukittinggi dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai pimpinannya.

Bila Syafruddin gagal, maka ketiga orang yang telah disurati oleh Bung Karno diberi insruksi untuk membentuk Exile government of Republic Indonesia di New Delhi, India. Kemudian pada tanggal 21 Desember 1948 empat menteri kepercayaan Bung Karno melakukan rapat yang hasilnya disampaikan kepada para petinggi militer, seperti Gubernur Militer dan Gubernur sipil dan Residen di Jawa. Pesan tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Pusat saat itu ada di tiga menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, dan Menteri Perhubungan.

Diasingkannya Pimpinan RI

Pada tanggal 22 Desember 1948, tepatnya pukul 07.00 WIB, perintah datang dari Kolonel D.R.A. van Langen untuk membawa pergi pimpinan ri ke Pelabuhan Udara Yogyakarta karena akan diberangkatkan ke suatu tempat yang tidak disebutkan. Bahkan pilot pesawat pengebom B-25 yang dimiliki Belanda tidak mengetahui arah tujuannya sebelum ia membuka surat yang ada di dalam pesawat. Pilot pun dilarang untuk memberi tahu penumpang ke mana pesawat ini akan pergi. Di perjalanan, pesawat mendarat beberapa kali. Pertama, pesawat tersebut mendarat di Pelabuhan Udara Kampung Dul Pangkalpinang (yang sekarang bernama Bandara Depati Amir). Di sini, para penumpang baru menyadari bahwa mereka akan diasingkan ke Pulau Bangka. Tetapi Bung Karno, Sutan Sjahrir, dan Haji Agus Salim (saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri) dibawa untuk meneruskan perjalanan ke Medan, Sumatera Utara, tepatnya untuk diasingkan ke Brastagi dan Parapat. Secara terpisah, rombongan lain yang terdiri dari Bung Hatta, RS. Soerjadarma (Kepala Staf Angkatan Udara), MR. Assaat (Ketua KNIP), dan MR. AG. Pringgodigdo (Sekretaris Negara), diturunkan di pelabuhan udara Kampung Dul Pangkalpinang dan kemudian digiring ke Bukit Menumbing Mentok yang dikawal truk tentara Belanda dan juga mendapat pengawalan pasukan khusus Belanda, yaitu Corps Speciale Troepen.

Di Yogyakarta sendiri, Jenderal Soedirman merespon tindakan Belanda dengan melakukan Gerilya bersama dengan A. H. Nasution yang saat itu menjadi Panglima Tentara. Mereka menggunakan strategi wingate, yaitu menyusup ke belakang garis musuh untuk membentuk kantong-kantong gerilya di seluruh Jawa sehingga menjadi medan yang sangat luas. Mereka bergerilya bersama pasukan Siliwangi. Mereka bergerak pada tanggal 19 Desember 1948 dari Jawa tengah menuju daerah-daerah kantong gerilya di Jawa Barat. Perjalanan ini kemudian disebut dengan Long March Siliwangi.

Kekacauan yang terjadi di Indonesia akibat serangan Belanda melalui Agresi Militer Belanda II, membuat dunia memperhatikan kondisi Indonesia. Dunia internasional, terutama Amerika Serikat, dan juga Dewan PBB memberi kecaman kepada Belanda dan menganjurkan kedua pihak untuk melakukan perundingan untuk menghentikan kekacauan tersebut. Perundingan Roem Royen diusulkan sebagai pengantar nantinya menuju Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda.

Perundingan Roem Royen

Perjanjian ini dimulai dari tanggal 14 April 1948 dan selesai pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari nama perwakilan masing-masing pihak. Muhammad Roem yang mewakili Indonesia dengan didampingi Ali Sastro Amijoyo, Dr. Leimena, Ir. Juanda, Prof. Supomo, dan Latuharhary. Belanda diwakili oleh Dr. J. Herman van Royen bersama dengan Blom, Jacob, dr. Van, dr. Gede, Dr. P. J. Koets, Van Hoogstratendan dan Dr. Gieben.

United Nations Comission for Indonesia (UNCI) hadir sebagai penengah antara kedua pihak. UNCI diketuai oleh Merle Cochran dari Amerika Serikat. Perundingan ini mendatangkan Bung Hatta yang sempat diasingkan dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Hasil dari perundingan ini adalah sebagai berikut:

  1. Angkatan bersenjata Republik Indonesia harus menghentikan semua aktivitas gerilya
  2. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri Konferensi Meja Bundar (KMB)
  3. Kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke kota Yogyakarta
  4. Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tahanan perang dan politik
  5. Belanda menyetujui Republik Indonesia sebagian dari Negara Indonesia Serikat
  6. Kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat
  7. Belanda dan Indonesia akan mendirikan sebuah persekutuan dengan dasar sukarela dan persamaan hak
  8. Belanda memberikan semua hak, kekuasaan dan kewajiban kepada Indonesia.

(M. Luthfi Indrawan)

.

TAG(S): ROEM ROYEN



KONTAK REDAKSI MAHASISWA INDONESIA:

Ruko Paskal Hyper Square Blok C29 lantai 2-3

JL. Pasir kaliki NO. 25-27, Bandung

© 2018 Oleh PT Media Abhiseva Indonesia

SOSIAL MEDIA:

Official Account Line: @mahasiswa.co.id

Instagram : mahasiswa.co.id

Facebook : mahasiswa.co.id

Twitter : @mahasiswacoid