<
Analisis Industri Kehutanan Di Indonesia

Analisis Industri Kehutanan Di Indonesia

      


 

Menurut Kemenhut, kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB telah menurun selama dekade terakhir dari 1,03%  di tahun 2001 menjadi 0,63% di tahun 2013. Meskipun proporsi terhadap ekonomi nasional relatif kecil, sektor kehutanan memainkan peranan besar di Indonesia. Pertama, sektor kehutanan sangatlah penting karena kawasan pengushaan hutan yang relatif luas dibandingkan dengan sektor lainnya. Pada awal tahun 1990-an, konsesi HPH mencakup setidaknya lebih dari sepertiga luas daratan Indonesia (lebih dari 60 juta hektar), walau kini konsesi kehutanan telah berkurang menjadi sekitar 34,84 juta hektar. (Perlu dicatat bahwa industri kehutanan juga menerima kayu dari konversi hutan untuk berbagai penggunaan lahan misalnya kebun sawit yang mencapai 10 juta hektar pada tahun 2013).

Kedua, di kawasan hutan seluas di atas, tingginya tingkat korupsi dan burukya manajemen kehutanan telah mengancam keberlanjutan ekonomi dan lingkungan, mendorong kebijakan-kebijakan yang merugikan negara baik itu dengan melemahkan hak dan partisipasi masyarakat. Termasuk juga berpotensi menyebabkan kerugian negara dari sektor kehutanan (estimasi kerugian mencapai setidaknya Rp 25 triliun per tahun) yang dibutuhkan untuk pembangunan.

Ketiga, perubahan yang terjadi dalam sektor tersebut menyebabkan pergolakan ekonomi yang besar. Industri kehutanan sedang beralih dari sistem tebang pilih di hutan alam ke hutan tanaman yang melibatkan praktek tebang habis dalam pembukaan lahan hutan (termasuk juga untuk perkebunan kelapa sawit). Peralihan ini didorong oleh penurunan persediaan kayu, yang dapat ditelusuri kembali akibat kebijakan memprioritaskan peningkatan kapasitas industri bukan pada kelestarian suplai bahan baku kayu dari hutan. “Promosi” bagi industri pulp dan kertas juga semakin meningkatkan ketidakseimbangan antara supply and demand yang telah terjadi di sektor kehutanan Indonesia; ketimpangan ini pula yang mendorong praktek penebangan liar. Menurut Kementerian Kehutanan, pada tahun 2006 kekurangan persediaan bahan baku sebanyak 40 juta meter3 dipenuhi dari kayu yang ditebang secara ilegal.

 

Sekilas Menilik Industri Kehutanan Dunia

Produk kehutanan dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok utama yaitu pulp, paper dan sawn timber. Eksportir produk kehutanan terbesar dunia masih didominasi negara maju seperti Kanada, Swedia, Finlandia dan Russia sebagai 4 besar. Kecuali Russia yang memiliki lahan hutan yang relatif luas, ketiga negara lainnya tidak memiliki lahan seluas Brazil misalnya yang hanya menampati posisi 8 dunia. Dominasi negara maju dapat terjadi karena utilisasi kapasitas produksi yang lebih tinggi dan efektif. Sehingga dari lahan yang relatif “terbatas” bisa menghasilkan volume produksi yang lebih tinggi.

Di antara semua negara produsen kehutanan terbesar dunia, Swedia adalah yang paling berorientasi ekspor. 85 persen produksi pulp & paper dan 70 persen produksi sawn timber mereka dilempar ke pasar ekspor terutama ke kawasan Eropa. Hanya 25% ekspor pulp & paper dan 35% ekspor sawn timber Swedia yang keluar dari Eropa. Yang patut dikagumi adalah Swedia hanya memiliki lahan hutan sekitar 1 % dari total luas hutan dunia (sekitar 39.5 juta hektar) namun menghasilkan 6% volume produksi sawn timber dunia, 3% produksi kertas dunia dan 6% produksi pulp dunia. Industri kehutanan Swedia termasuk efisien dan produktif. Karena jika dilihat lebih jauh, hanya sekitar 39% total lahan hutan di Swedia yang dimiliki dan dikelola secara intensif oleh perusahaan (25% swasta dan 14% BUMN).

Pasar pulp dunia meningkat sebesar 1% pada 2009. Namun jika dilihat secara detail, produk pulp berbasis softwood (yang di dominasi produsen asal Amerika Utara) cenderung menurun, sementara yang berbasis hardwood cenderung meningkat. Kalau melihat berdasarkan wilayah, pasar Eropa, Amerika Serikat dan Jepang mengalami penurunan, sementara China justru meningkat permintaannya lebih dari 40% karena dipicu terus bertumbuhnya kapasitas manufaktur kertas di negara tersebut. Sekitar 40% area hutan di China dikuasai oleh negara dan BUMN-nya, namun penebangan berlebihan, ketidakjelasan fungsi BUMN kehutanan China antara misi perlindungan dan pemanfaatan komersial dan ditambah dengan ¾ wilayah yang tanamannya belum mencapai usia tebang optimal membuat produktivitas lahan pemerintah menjadi rendah.

 

Keadaan Industri Kehutanan Indonesia

Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia memiliki peningkatan yang paling tinggi dalam berkurangnya luas hutan. Hilangnya tutupan hutan tersebut berkontribusi pada emisi karbon yang tinggi, karena pembukaan lahan sering ditempuh dengan metode pembakaran. Pembukaan lahan yang dilakukan oleh industri pulp dan kertas adalah salah satu penyebab utama terjadinya deforestasi, yang kemudian berkontribusi pada emisi karbon dalam jumlah luar biasa karena menggantungkan operasionalnya pada lahan gambut.

Hasil dari kalkulasi “neraca kayu” yang serupa telah memicu pandangan skeptis kalangan akademisi. Hal ini dikarenakan adanya laju peningkatan yang tinggi pada persediaan kayu “legal” yang dilaporkan oleh Kementerian Kehutanan; di mana volume kayu HTI yang dilaporkan telah berlipat ganda sebanyak dua kali lipat dari tahun 1999 hingga 2000, kemudian meningkat sebanyak dua kali lipat lagi antara tahun 2002 hingga 2005, dan selanjutnya melonjak lagi sebanyak dua kali lipat untuk ketiga kalinya sejak tahun 2005 hingga 2008 (meningkat dari 2 juta m3/tahun menjadi 5 juta m3/tahun, lalu menjadi 14 m3/tahun, dan kemudian menjadi 22 juta m3/tahun).

Banyak peneliti yang mempertanyakan kredibilitas data lonjakan yang begitu tinggi pada persediaan legal dari perkebunan kayu tersebut. Terlebih lagi, volume kayu yang dihasilkan dari pembukaan lahan izin penebangan kayu (IPK) telah menurun drastis di tahun 2011 (dari 14,3 juta m3 menjadi hanya 600.000 m3), sedangkan suplai kayu yang dilaporkan dari sumber-sumber lainnya menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Anomali seperti ini menimbulkan banyak keraguan terhadap validitas dari laporan-laporan Kementerian Kehutanan.

Kebutuhan industri perkayuan Indonesia diperkirakan 70 juta meter kubik pertahun dengan kenaikan rata-rata sebesar 14,2%/tahun. Sedangkan produksi kayu bulat diperkirakan hanya sebesar 25 juta meter kubik per tahun atau dengan kata lain terjadi defisit sebesar 45 juta meter kubik. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya daya dukung hutan sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan kayu. Produk utama hutan adalah kayu yang kemudian dimanfaatkan untuk keperluan domestik dan juga dikonversi menjadi produk kayu olahan untuk ekspor.

Hasil produksi kayu hutan Indonesia (logging) cenderung mengalami peningkatan hingga 128% pada tahun 2007 jika dibandingkan dengan tahun 2000 atau meningkat 44,51% (yoy) meskipun sempat tumbuh negatif 10,03% (yoy) pada tahun 2006. Dan nilai produksi ini terus meningkat terlihat dari meningkatnya pertumbuhan subsektor kehutanan pada PDB hingga tahun 2009 sebesar 1,51% (yoy). Meskipun produksi kayu (logging) ini terus meningkat, namun produksi kayu olahan seperti kayu lapis dan kayu gergaji justru mengalami penurunan. Pada tahun 2007 ketika produksi kayu tumbuh 44,51% (yoy), produksi kayu lapis dan kayu gergaji justru turun masing-masing 9,38% dan 22,68%. Celah yang semakin besar antara hasil produksi kayu olahan (kayu lapis, kayu gergaji, dll) dengan hasil produksi bahan input yaitu kayu gelondongan (logging) menunjukkan pengelolaan hutan yang buruk. Illegal logging dan penyelundupan kayu gelondongan ke luar negeri masih menjadi permasalahan terkait celah yang semakin besar tersebut.

Kinerja produk kayu olahan yang menurun juga ditunjukkan oleh nilai ekspor yang terus tumbuh negatif sejak tahun 2006 hingga 2009. Selain itu, nilai ekspor beberapa komoditas hasil produk turunan kayu lainnya seperti potongan kayu, kertas dan gabus juga tidak memberikan kontribusi yang signifikan total ekspor bahkan cenderung turun. Penurunan ekspor ini disebabkan oleh relatif turunnya harga komoditas produk olahan kayu ini di pasar dunia. Selain pengaruh harga komoditas di pasar dunia, penurunan nilai ekspor disebabkan oleh pemanfaatan hasil hutan lebih diutamakan untuk memenuhi konsumsi dalam negeri yang cenderung meningkat meskipun tidak signifikan. Konsumsi kayu olahan ini mencapai 68,29% pada tahun 2007 jika dibandingkan dengan tahun 2000.

Secara ekonomi, konsep produksi pada Industri kehutanan (forestry industry) mempunyai karakteristik khusus. Pertama, output yang dihasilkan adalah hasil pelepasan sumber daya alam (natural resources). Output tersebut bisa tanpa dilakukan proses lebih lanjut (primary commodity) seperti unprocessed sawnwood atau juga yang melalui proses lanjutan (final good) untuk sampai ke pasar, misalnya hard sawnwood dan plywood.

Karakter kedua adalah tersedianya bahan produksi industri kehutanan sangat bergantung pada tata kelola lahan hutan karena berkaitan dengan tempo proses pembaharuan pohon (renewable lag). Setidaknya perlu waktu 5-8 tahun agar kayu siap ditebang sejak penanaman kawasan hutan. Sampai periode tersebut, seolah tidak ada aktivitas produksi selain perawatan hutan apabila tata kelola pembaharuan hutan tidak dilakukan secara segmentasi waktu bergilir berdasarkan kawasan (kawasan hutan dibagi menjadi beberapa bagian mengikuti umur pematangan tanaman). Jika terjadi keterlambatan dalam proses pembaharuan hutan melalui reboisasi jelas akan mengganggu alur produksi output berupa kayu (sawnwood).

Ada pergeseran tren permintaan dunia terhadap output hutan. Harga kayu tanpa olahan mengalami penurunan, seringkali terkena isu lingkungan hidup dan pembalakan liar (illegal logging) menyebabkan produk kayu olahan sulit memasuki pasar tanpa hambatan. Sementara harga kayu olahan seperti hard sawnwood dan plywood terus mengalami kenaikan. Industri pengolahan kayu nampaknya tidak berani menanggung beban eksternalitas negatif akibat masalah lingkungan hidup dan penegakan hukum. Tidak mudah menangkal tindakan melawan hukum terutama di kawasan yang jauh dari jangkauan karena membedakan antara pembalakan resmi dan tidak resmi bukan perkara mudah.

Namun, terdapat perihal yang mengundang pertanyaan terkait akurasi data diatas. APKI melaporkan sebanyak 1,9 kali lipat produksi pulp (38 juta ton kering) lebih banyak daripada yang dilaporkan oleh Kementerian Kehutanan RI. Terlebih lagi, APKI melaporkan produksi pulp yang lebih besar daripada jumlah pasokan kayu yang mampu dipenuhi dari hutan tanaman industri, sebagaimana yang dilaporkan sendiri oleh industri (garis hijau pada ).

Dalam laporan terakhir yang dipublikasikannya pada tahun 2010, APKI mencatat kapasitas terpasang industri pulp sebanyak 7,9 juta ton. Akan tetapi, pabrik pulp tidak beroperasi pada kapasitas penuh, dan hanya memproduksi 6,3 juta ton pulp. Sementara, Kementerian Kehutanan justru melaporkan produksi yang lebih rendah yaitu hanya sejumlah 5,4 juta ton pulp. Perbedaan pada laporan produksi di tahun 2010 ini mencapai 900 ribu ton atau setara dengan kebutuhan 4,2 juta m3 kayu bulat. Artinya, 23 persen lebih besar daripada seluruh volume kayu yang dipanen dari HTI, sebagaimana dilaporkan oleh industri pada tahun tersebut.

Berhubung data produksi kayu lapis tidak tersedia secara langsung dari APKINDO (Indonesian Wood Panel Producers Association), ada alternatif lain yaitu melihat data Fenton (1996) yang mengutip data APKINDO antara periode 1989 – 1993. Hampir mirip dengan laporan APKI, selama lima tahun tersebut, data produksi yang dilaporkan oleh APKINDO selalu lebih tinggi antara 10 hingga 16 persen dari angka yang dilaporkan oleh Kementerian Kehutanan. Hal ini samakin mempertegas simpulan bahwa angka-angka konsumsi kayu domestik milik Kementerian Kehutanan cenderung lebih rendah dari yang sebenarnya.

Selain penyediaan kayu, industri kehutanan sebenarnya berpeluang dikembangkan pada usaha turunan dengan penyediaan produk-produk lain, seperti misalnya pemberian sewa hak-hak pengelolaan hutan dan lahan yang dialihfungsikan ke perkebunan, industri agro dan bahan baku manufaktur atau industri (pulp). Transformasi bisnis inti industri kehutanan dari penyediaan kayu menjadi pengelola lahan (landlord) harus diikuti dengan tata kelola hutan yang teguh pada aturan main. Misalnya, pembaharuan sumber (resource renewability) hutan tetap harus dilakukan bilamana hak pengelolaan hutan tersebut nantinya berakhir. Namun, ada kemungkinan terjadi dua problem dasar. Pertama, problema tragedy of common dapat terjadi di sini, yakni pada luas managed forests yang konstan tetapi pelaku pengelolaan hutan bertambah justru akan semakin menurunkan produktivitas lahan hutan.

Konsep tata ruang lahan hutan harus ditetapkan dan dipatuhi oleh para penyewa (tenant) agar tidak terjadi dampak negatif menyebar (negative spill over) yang justru membuat usaha alih fungsi hutan merusak ekosistem dan terjerumus dalam isu lingkungan hidup. Konsep tata ruang tersebut tidak hanya condong pada total penghasilan tetapi secara jangka panjang menghasilkan nilai tambah ekonomis yang meningkat dari produk-produk yang dihasilkan dalam kawasan alih fungsi hutan, seperti meningkan ekspor dan investasi CPO dan kontribusi ekspor produk perkebunan. Konsep tata ruang ini menjadi kunci transformasi industri kehutanan Indonesia untuk memanfaatkan lahan kawasan secara lebih produktif.

 

Implikasi Industrilasi Bagi BUMN Kehutanan

Sebagai respon dari stagnasi harga kayu mentah dan olahan sebagai produk utama industri kehutanan di pasar dunia mendorong industri kehutanan Indonesia yang memiliki lahan kawasan luas untuk melakukan transformasi usaha. Transformasi usaha ini harus dapat bersifat komplementer dengan produk pokok untuk menghindari biaya peralihan yang besar dan berhentinya penyerapan tenaga kerja. Transformasi usaha menjadi langkah pengembangan usaha yang mengarah pada produk bernilai tambah lebih tinggi dan tetap mempertimbangkan keunggulan kawasan tropis serta lingkungan hidup.Transformasi bagi industri kehutanan paling tepat adalah membuka kawasan usaha agro terpadu melalui pengalihan alih fungsi hutan yang tetap mempertimbangan keseimbangan ekosistem dan taat lingkungan hidup.

 

Mencari model BUMN kehutanan yang berhasil tidaklah mudah, karena industri kehutanan dunia baik di bidang pulp and paper maupun bidang olahan kayu (sawn timber) didominasi oleh swasta. Di negara maju seperti Amerika Serikat, penguasaan dan pengelolaan negara atas lahan hutan lebih diutamakan untuk fungsi perlindungan lingkungan atau militer. Sementara di Eropa memang terdapat beberapa BUMN kehutanan seperti di Swedia dengan Sveaskog AB, yang merupakan BUMN dengan 100% kepemilikan negara namun bisnis komersialnya tidak besar dan berpusat pada pariwisata. Finlandia memiliki Metsähallitus, BUMN yang mengelola sekitar 12 Juta hektar lahan, namun hanya 3.4 Juta hektar diantaranya (25%) yang dikelola untuk keperluan komersial, sisanya untuk konservasi. Di Jerman pengelolaan hutan negara ditangani oleh general forest administration yang juga berfungsi sebagai pengawas pengelolaan hutan swasta, fungsi organisasi inipun lebih menitikberatkan pada perlindungan hutan

 

Melihat pengalaman bisnis dan kinerja perusahaan BUMN Kehutanan Indonesia hingga saat ini masih berfokus pada bidang Forestry yang terdiri dari penyediaan hasil kayu (lumber), forest management yang terkait dengan pengelolaan waktu tanam dan tebang serta pemeliharaan hutan dan aktivitas rebosiasi hutan (reforestation). Sementara, pengembangan diversifikasi lebih mengarah kepada pemanfaatan hasil hutan non kayu, pariwisata dan pengolahan kayu menjadi produk akhir furniture, komponen pintu, dan jendela. Untuk itu BUMN kehutanan kedepan lebih berpotensi mengembangkan usahanya mengikuti arah pengembangan yang selama ini dilakukan hanya dalam fokus yang lebih jelas dan skala yang lebih besar. Intinya bisnis yang dijalankan harus dapat mencakup seluruh kegiatan rantai pasokan.

 

Kajian Terhadap Fase 1 dari Peta Jalan Kementerian Kehutanan untuk Merevitalisasi Industri Kehutanan Indonesia

 

Pada tahun 2007, Kementerian Kehutanan mengidentifikasi adanya dua permasalahan kunci terkait persediaan kayu Indonesia, yakni: “1) Kurangnya persediaan bahan baku; [dan] 2) Kapasitas yang berlebih.”49 Meskipun fase pertama (2007-2014) dari Peta Jalan tersebut sudah berakhir, kedua permasalahan tersebut masih berlaku. Analisis Kementerian Kehutanan memberikan indikasi bahwa “tingkat konsumsi kayu bulat ilegal” mencapai 20,3 juta m3; dimana pada tahun 2005, 46 persen dari persediaan kayu adalah kayu ilegal. Pada tahun 2014, analisis dari kajian ini memberikan indikasi bahwa kesenjangan persediaan kayu masih bertahan di angka setidaknya 20 juta m3 (lebih dari 30%). Hal ini tentu mengkhawatirkan mengingat pasokan kayu yang lestari saat ini belum ada, sebagai akibat dari ketergantungan pada kayu hutan alam dari pembukaan lahan sebagai sumber kayu, dan HTI yang performanya masih di bawah standar.

Dengan kapasitas terpasang industri yang berlebih, penggunaan bahan baku kayu saat ini sebetulnya telah melebihi persediaan legal. Bahkan dalam laporan terakhirnya, APKI menyatakan bahwa sektor pulp dan kertas hanya beroperasi pada kapasitas 80 persen. Jika sektor tersebut mampu beroperasi pada kapasitas penuh, maka penggunaan kayu akan bertambah lagi sebesar 10 juta m3. Pembangunan pabrik baru hanya akan memperparah masalah pasokan kayu yang sudah defisit. Jika peningkatan pasokan kayu legal tidak terjadi, dan pabrik beroperasi pada kapasitas penuh, ditambah pula dengan segera beroperasinya pabrik pulp APP yang baru di Sumatera Selatan, dan akan munculnya pabrik baru di Kalimantan dan Papua, maka kekurangan pasokan kayu akan meningkat sebanyak 44 juta m3. Dalam skenario ini, lebih dari 59 persen konsumsi kayu yang dibutuhkan oleh industri primer akan berasal dari sumber-sumber yang ilegal.

 

Kesimpulan

Analisis terhadap tren persediaan dan penggunaan kayu ini, mengingatkan pentingnya akuntabilitas terhadap data dan informasi kehutanan dengan detil. Perbedaan signifikan antara laporan Kementerian Kehutanan dan APKI terhadap produksi pulp, misalnya, merupakan salah satu indikasi rendahnya kredibilitas data.

Sektor kehutanan masih mengalami kendala untuk mencapai target-target Peta Jalan Kementerian Kehutanan tahun 2007. Data yang berasal dari pihak Kementerian sendiri memberikan indikasi minimnya aspek keberlanjutan dari persediaan kayu. Perbaikan akan pemantauan persediaan dan penggunaan bahan baku kayu oleh industri sangat diperlukan. Inisiatif-inisiatif yang bertujuan untuk mereformasi sektor kehutanan seperti yang sedang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan, termasuk juga yang dibantu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus terus didukung. Terutama yang diarahkan pada upaya pembenahan birokrasi melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, sekaligus menutup peluang-peluang terjadinya kerugian negara.

Mengingat buruknya pencatatan terhadap konsumsi bahan baku sebagaimana telah dibahas sepanjang bagian tulisan ini memberikan indikasi terjadinya kerugian negara, yang bukan tidak mungkin disebabkan oleh rente ilegal yang dihasilkan dengan cara suap maupun pemerasan. Kajian Kerentanan Korupsi Pada Sistem Perizinan Pemanfaatan Hutan yang dilakukan oleh KPK pada tahun 2014 menunjukkan persoalan regulasi yang terjadi pada setiap sendi perizinan baik itu HPH maupun HTI memungkinkan terjadinya peluang korupsi tersebut.

Kementerian Kehutanan perlu melakukan kajian menyeluruh terkait kemajuan yang telah dibuat selama tahap pertama implementasi Peta Jalan tahun 2007. Tanpa diragukan lagi, tindakan korektif sangat diperlukan. Harus diakui bahwa Peta Jalan yang ada tidak mempertimbangkan perlunya menghindari peningkatan kapasitas pengolahan industri hingga persediaan kayu legal yang mencukupi telah tercapai. Konteks tersebut mengarahkan kesimpulan bahwa hingga saat ini, kedua persoalan baik itu ketidakcukupan persediaan bahan baku dan kapasitas pengolahan yang berlebih tidak pernah dapat dijawab. Oleh karena itu, Kementerian Kehutanan harus melarang peningkatan kapasitas industri.

 

 

Referensi:

  • Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, 2014. “Arahan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Disampaikan dalam Workshop Temu Usaha dalam Rangka Evaluasi Kinerja Penanaman dan Peluang Dukungan Investasi Hutan Tanaman Tahun 2014.”
  • Kementerian Pertanian RI. 2012. “Dirjen Perkebunan: Luasan dan Produksi Perkebunan Kelapa Sawit” – https://goo.gl/kLcjjZ
  • Koalisi Anti Mafia Hutan (4 Mei 2012) APP, APRIL dan Korupsi –  https://goo.gl/rJGVAW
  • Human RightsWatch.2009.”Wlid Money: The human rights consequences of illegal logging and corruption in Indonesia’s forestry sector.” New York: HRW. New York:HRW. – https://goo.gl/k3wfBj
  • Obidzinski, K. and M. Chaudhury. 2009. “Transition to Timber Plantation Based Forestry in Indonesia.” International Forestry Review II (1): 79. – https://goo.gl/qicZ2B
  • Hansen, M.C. et al. 2013. “High-Resolution Global Maps of 21st Century Forest Cover Change.” Science. 342:850-853. doi:10:1126/science.1244693
  • UNEP dan INTERPOL. 2012. “Green Carbon, Black Trade: Illegal Logging, tax fraud and laundering in the world’s tropical forests. A rapid response assessment.” United Nations Environment Programme, Norway. – https://goo.gl/LCGMp7

 


.