<
Anggaran 2018 Belum Turun, Yudi Latif Mundur dari Kepala BPIP -

Anggaran 2018 Belum Turun, Yudi Latif Mundur dari Kepala BPIP -

      


Bandung, Media Mahasiswa – Juru bicara Presiden Johan Budi membenarkan bahwa Presiden Joko Widodo telah mengetahui rencana pengunduran diri Yudi Latif dari jabatannya sebagai kepala BPIP.

Surat pengunduran Yudi Latif sudah diterima Sekretaris Kabinet dan Menteri Sekretaris  Negara jumat (08/06).

Surat tersebut sudah ditandatangani Yudi Latif pada tanggal 7 Juni dan baru diterima di istana hari jumat lalu. Oleh karena itulah Presiden Joko Widodo belum menentukan sikap mengenai pengunduran diri Yudi Latif.

Keputusan Yudi Latif terjadi tidak lama setelah munculnya kontroversi di masyarakat perihal gaji Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri, yang nominalnya cukup mencengangkan yakni sebesar Rp 112 juta per bulan.

Akan tetapi Yudi tidak menyebutkan perihal polemik terkait gaji tersebut. Dia hanya menjelaskan tentang anggaran negara untuk BPIP.

“Lembaga penyemai Pancasila ini baru menggunakan anggaran negara untuk program sekitar 7 Milyar rupiah.”

Anggaran 2018 Belum Turun

Yudi juga mengungkapkan, semenjak didirikan juli 2017 anggaran baru turun bulan november, dan 15 desember dana kementrian/lembaga tersebut harus segera berakhir.

“Praktis, kami hanya punya waktu satu bulan untuk menggunakan anggaran negara. Adapun anggran untuk tahun 2018, sampai saat ini belum juga turun”.

Ungkap pria kelahiran tahun 1964 tersebut.

“Apalagi dengan anggaran yang menginduk pada salah satu kedeputian di Seskab kinerja UKP-PIP dinilai dari rekomendasi yang diberikan kepada Presiden.”

tambahnya.

“Kemampuan mengoptimalkan kreasi tenaga pun terbatas”

tambahnya lagi.

Belum Mendapat Hak Keuangan

Seluruh personil di jajaran Dewan Pengarah dan Pelaksana belum mendapatkan hak keuangan, tulis Yudi.

“Mengapa? karena menunggu perpres tentang hak keuangan ditandatangani Presiden”

Perpres tentang hal ini tidak kunjung keluar, kemungkinan besar hal itu terjadi adanya pikiran yang berkembang di rapat-rapat Dewan Pengarah, untuk mengubah bentuk kelembagaan dari Unit Kerja Presiden menjadi Badan tersendiri.

Perubahan dari UKP-PIP ke BPIP

Yudi mengungkapkan bahwa konsekuensi yang terjadi akibat perubahan unit yang dipimpinnya, yang semula UKP-PIP (Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila menjadi BPIP.

“Harus dikatakan bahwa transformasi dari UKP-PIP menjadi BPIP membawa perubahan besar pada struktur organisasi, peran dan fungsi lembaga” ungkapnya.

“Juga dalam relasi antara Dewan Pengarah dan Pelaksana. Sementara itu memerlukan tipe kecakapan, kepribadian serta perhatian dan tanggung jawab yang berbeda.” tambah lebih lanjut

Dalam keterangan selanjutnya, Yudi mengungkapkan:

“Pemimpin-pemimpin baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan.”

Sekarang, manakala proses transisi kelembagaan menuju BPIP hampir tuntas, adalah momen yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan.

Saat mengumumkan pembentukan UKP-PIP Juli 2017, Presiden Joko Widodo mengatakan tujuannya adalah untuk menghadapi makin menguatnya kelompok serta ideologi islam yang ekstrem.

tim akan terdiri dari seorang ketua, tiga deputi, dan sembilan orang dewan pengarah.

Beberapa nama masuk menjadi dewan pengarah antara lain Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum MUI, KH Ma’ruf Amin, Din Syamsudin, Syafii Maarif, serta mantan Wapres Try Sutrisno.

Sumber: https://goo.gl/NdjdvX


TAG(S): BPIP, YUDI LATIF



.