<

Media Abal-Abal Rusak Kepercayaan Masyarakat Kepada Pers

 


Jakarta, Mahasiswa Indonesia – Sejak tahun 2017, banyak media yang tanpa mutu bermunculan. Fenomena ini menurut Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar akan mengancam kebebasan pers.

Menurut Ahmad, fenomena tidak bermutunya media baru dan juga wartawan yang tidak profesional dapat disebut ‘Jurnalisme Anarkis’. Fenomena ini dianggap mengancam kebebasan pers karena media-media tersebut tidak berpihak pada fakta tetapi pada kepentingan politik tertentu. Wartawanyang bertugas pun seakan tak paham dengan kode etik jurnalistik dalam melakukan kegiatan peliputan.

“Anarkis karena mereka tidak ada aturan, bahkan menentang aturan yang telah dilakukan Dewan Pers, seperti pendataan media,” kata Ahmad di gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (19/1/2018), dilansir dari detik.com.

Media-media mediokertersebut juga biasanya tak lolos verifikasi yang dilakukan Dewan Pers. Karyawannya pun tak dapat diupah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Media tersebut biasanya tidak lolos verifikasi, tidak mampu menggaji wartawannya 13 kali gaji selama setahun, dan sesuai standarnya minimal UMP,” ujar Ahmad.

Ahmad berpendapat bahwa kemunculan media medioker ini membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media menurun.

“Akhirnya masyarakat tidak percaya. Ini yang justru membahayakan kondisi kebebasan pers sendiri, padahal nilainya sangat mahal,” lanjutnya.

Menurut data yang ia miliki, ada sebanyak 43 ribu media online di Indonesia pada 2017. Dari 43 ribu itu, hanya 40 perusahaan media online yang terverifikasi di Dewan Pers.

“Yang tercatat ada 950 perusahaan pers terverifikasi, sedangkan yang lolos verifikasi dan faktual baru 171 perusahaan pers,” ungkapnya.

Adapun 171 perusahaan pers yang dimaksud mencakup 101 media cetak, 22 media televisi, 8 media radio, dan 40 media online.

Terkait permasalahan media abal-abal, Ketua Dewan Pers Yosep Prasetyo mengaku bahwa pihaknya telah menerima sebanyak 400 aduan pelanggaran kode etik jurnalistik sepanjang 2017, sedangkan pada tahun sebelumnya sebanyak 650 aduan.

“Ini aduan terbanyak bila dibandingkan negara lain. Di Finlandia saja hanya ada 3 atau 4 saja. Kami akan meminta ke Kominfo untuk memperkuat kesekretariatan kami sehingga membantu penanganan aduan masyarakat,” kata Yosep. (mli)

Sumber: detik.com

.

KONTAK REDAKSI MAHASISWA INDONESIA:

Ruko Paskal Hyper Square Blok C29 lantai 2-3

JL. Pasir kaliki NO. 25-27, Bandung

© 2018 Oleh PT Media Abhiseva Indonesia

SOSIAL MEDIA:

Official Account Line: @mahasiswa.co.id

Instagram : mahasiswa.co.id

Facebook : mahasiswa.co.id

Twitter : @mahasiswacoid