<
Presidential Threshold Dibahas MK Hari Ini, Hakim: Bukan Hal yang Baru

Presidential Threshold Dibahas MK Hari Ini, Hakim: Bukan Hal yang Baru

 


Bandung, Mahasiswa Indonesia – Hari ini (9/7/2018), Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan judicial review (JR) atas presidential threshold (PT) 20 persen Pilpres 2019. Sidang ini digelar dalam rangka menanggapi gugatan yang diajukan oleh lima pemohon yang menyatakan sebagai perwakilan warga Indonesia.

Saat sidang, majelis hakim menyoroti salah satu hal yang dibahas, yaitu tentang batu uji dari gugatan. Dalam gugatannya, pemohon meminta agar Pasal 222 UU Pemilu agar diuji dan dinyatakan bertentangan dengan Pancasila.

Hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna menanggapinya dengan mengatakan bahwa tidak ada ketentuan baru terkait penggunaan batu uji. Justru menurutnya satu-satunya hal yang dapat dijadikan batu uji hanyalah Pancasila.

“Batu uji tetap sama, mengenai Pancasila, tidak ada ketentuan lain dari UU. Yang dijadikan bahan batu uji hanya Pancasila sebagai batu ujinya. Bukan hal yang baru, tapi yang baru menjadikan Pancasila tanpa dikaitkan dengan UU itu yang baru,” tegas Gede dalam persidangan di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (9/7/2018), dilansir dari detik.com.

Ia juga menjelaskan bahwa Pancasila sebagai batu uji tidak dapat dikaitkan dengan pasal pada undang-undang.

“Satu-satunya batu uji adalah Pancasila, tidak dikaitkan dengan pasal di UU. Kalau itu sudah jadi hal yang ditekankan,” lanjutnya.

Permohonan gugatan yang diajukan oleh Effendi Gazali, Reza Indragiri Amriel, Ahmad Wali Radhi, Khoe Seng Seng, dan Usman berisi sebagai berikut:

Mengajukan Pasal 222 UU Pemilu untuk diuji dan dinyatakan bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara, Pancasila, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Pembukaan UUD 1945. Belum pernah dilakukan oleh pemohon mana pun kepada MK. Dengan demikian, ini jelas merupakan penggunaan batu uji baru dengan alasan baru. (mli)

Sumber: detik.com

gambar: bbc


.