<
Mengingat Komitmen Jokowi dalam Pemberantasan Korupsi

Mengingat Komitmen Jokowi dalam Pemberantasan Korupsi

 


Pada beberapa waktu ini suasana di tataran elite pemerintah kita bisa dibilang cukup panas. Lebih tepatnya kita bisa analogikan seperti “saling lempar bola panas” (meminjam istilah Pak Fahri Hamzah). Isu sosial ekonomi seperti tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial hingga kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport McMoRan tetap menjadi tajuk yang hangat diperdebatkan oleh tataran elite pemerintah kita. Hal ini berlangsung di seluruh lini termasuk media sosial yang paling sering dijangkau masyarakat. Sehingga obrolan masyarakat pun teralih cukup jauh dan fragmentasi masyarakat tidak bisa dihindari lagi.

Presiden Joko Widodo sebagai Common Enemy pun sempat mengeluhkan kabar tentang bagaimana media sosial itu dimanfaatkan oleh para oposisi guna mengevaluasi kinerjanya di akhir periode. Ini membuktikan bahwa evaluasi tersebut cukup berdampak karena membuat presiden sendiri jengah mendengarnya. Dibalik semua isu-isu yang naik ke publik yakni ketimpangan sosial ekonomi, kesenjangan sampai kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport McMoRan, sebenarnya ada permasalahan yang paling harus disoroti oleh segenap masyarakat sebagai grashroot persoalan yakni korupsi. Bahwa upaya pemberantasan korupsi di era pemerintahan saat ini bisa dibilang bukan menjadi prioritas utama. Presiden Joko Widodo cenderung lebih berfokus pada kebijakan ekonomi dengan menumbuhkan iklim perekonomian yang ramah investasi dan pembangunan fisik berupa infrastruktur yang begitu cepat sebagai salah satu faktor penunjangnya.

Sebagai bentuk komitmen yang kurang dalam upaya pemberantasan korupsi juga terbukti dengan pembentukan tim saber pungli baru dilakukan di tahun ketiga pemerintahan. Ditambah dengan masifnya pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah sebagai ladang bagi korupsi alhasil intensitas korupsi masih cukup tinggi terjadi di era Presiden Joko Widodo seperti kasus Direktorat Pajak, Kejaksaan, Kementrian Perhubungan dan Kementerian Desa. Selain itu sedikitnya 18 kepala daerah tertangkap tangan oleh KPK karena terlibat korupsi. Bahkan pemberian remisi atau pengurangan masa tahanan untuk koruptor masih terjadi di era pemerintahan Jokowi meskipun kebijakan ini dinilai tidak mendukung pemberantasan korupsi (mengutip uraian data dari tulisan Emerson Yuntho kepada dw.com (06/12/17) [1]. Selain intensitas kasus korupsi yang tinggi, intensitas pelemahan korupsi pun banyak terjadi di tahun pemerintahan Joko Widodo.

Yang terakhir yakni masuknya tindak pidana korupsi dalam RKUHP yang berpotensi pengalihan tanggung jawab dan pelemahan isntitusi pemberantas korupsi KPK dalam kinerjanya, belum mendapat respon bahkan langkah konkret dari pemerintah. Bahkan kecilnya komitmen pemberantasan korupsi juga terlihat terhadap penyelidikan kasus penyiraman air keras kepada Pak Novel Baswedan. Padahal sejak terjadinya kasus pada 11 April 2017 terhitung hingga saat ini sudah 1 tahun lebih belum ada itikad baik dari presiden untuk segera membentuk TGPF, malah tim khusus penyelidikan kasus penyiran pak Novel Baswedan saat ini hanya terbatas dari inisiasi-inisiasi lembaga negara lain. Lalu bertolak dari kecilnya komitmen tersebut bagaimana nanti dengan nasib masyarakat  yang ada di tataran paling bawah? Tentu apabila rendahnya komitmen pemerintah kita dalam pemberantasan korupsi saja kecil bagaimana dengan harapan bahwa negara akan menjawab seluruh kebutuhan masyarakat?

Permasalahan yang akan muncul juga seperti tahun-tahun sebelumnya, akibat korupsi yang masih menjadi masalah kultura,l tentu kesenjangan ekonomi, ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik seperti pendidikan kesehatan bahkan kesejahteraan sosial sebagai hak dasar pun akan tetap sulit. Bahkan bertolak dari minimnya komitmen pemberantasan korupsi kia boleh berspekulasi bahwa pilkada, pileg sampai pilpres tidak akan membawa perubahan-perubahan positif bagi negara. Sebatas momentum ceremonial lima tahunan tentang bagaimana mengganti kepala daerah, aktor di parlemen sampai kepala negara. Bahwa yang perlu dikontrol oleh masyarakat sebenarnya bukan siapa calon yang lebih pantas memimpin seluruh lini di seluruh negara akibat isu yang diperdebatkan oleh seluruh elite pemerintah kita, tetapi isu dan komitmen upaya pemberantasan korupsinya. Bahwa korupsi merupakan permasalahan yang sangat dekat dengan masyarakat dan menjadi grashroot persoalan dari seluruh lini kebutuhan masyarakat.

Sumber :

  1. https://m.dw.com/id/pemberantasan-korupsi-di-era-pemerintahan-jokowi/a-41561122

Penulis : Faris Fauzan Abdi

Institusi : Universitas Muhammadiyah Malang


.