<
Komnas HAM dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Bentuk Sekolah Ramah HAM Untuk Atasi Pelanggaran HAM di Sekolah

Komnas HAM dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Bentuk Sekolah Ramah HAM Untuk Atasi Pelanggaran HAM di Sekolah

 


Bandung, Mahasiswa Indonesia – Pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang tak jarang terjadi di sekolah, membuat Komnas HAM melakukan kerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Kerja sama yang dilakukan di antara kedua pihak disosialisasikan melalui sebuah seminar berjudul “Identifikasi Pelanggaran HAM dan Solusinya”. Seminar ini diselenggarakan di Fave Hotel Braga, Bandung pada Selasa (28/8/2018).

Dalam seminar ini, pembicara yang hadir adalah Korban Pelanggaran HAM di Sekolah (Testimoni siswa SMA/SMK/Siswa Inklusi), Muhammad Rifki Nugroho (Riset: Pencegahan Pelanggaran HAM di SMA/SMK Kota Bandung), Beka Ulung Hapsara (Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan: Program SRHAM sebagai Solusi Menghapus Pelanggaran HAM di Sekolah), Dinas Pendidikan Jawa Barat (Tanggung Jawab Sekolah dalam Pemenuhan
HAM Warga Sekolah), dan Tenaga Pendidik (Metode Pembelajaran yang Kreatif dan Menyenangkan).

Kerja sama yang dilakukan oleh Komnas HAM dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat adalah mengenai solusi untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran HAM yang mungkin terjadi di sekolah. Solusi tersebut adalah membuat Sekolah Ramah HAM (Human Rights Friendly School), yaitu sekolah yang mengintegrasikan nilai-nilai HAM untuk dijadikan prinsip-prinsip inti dalam organisasi dan pengelolaan sekolah. Nilai atau prinsip HAM tersebut akan menjadi pusat dari proses pembelajaran dan pengalaman serta hadir di semua sendi-sendi kehidupan sekolah tersebut. Konsep SRHAM berisi 4 area kunci dan 10 prinsip.

Seminar ini dihadiri oleh sebanyak 60 peserta perwakilan dari SMA, SMK, dan Sekolah Luar Biasa di Kota Bandung yang mengidentifikasikan pelanggaran-pelanggaran HAM yang sering terjadi di sekolah. Seperti aturan sekolah yang proses pembuatannya tidak memperhatikan Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga kekerasan yang masih terjadi di sekolah-sekolah.

“Saya berharap setelah tahu ada berbagai bentuk atau jenis pelanggaran HAM, sekolah segera menghentikannya dan tidak mengulangi kembali,” ujar Komisioner Beka Ulung Hapsara.

Kerja sama ini dibuat untuk mengondusifkan sekolah sebagai sarana pendidikan agar nantinya siswa-siswa dapat menjadi insan yang benar-benar memahami pendidikan dan nantinya berguna untuk bangsa. (mli)


.