<
Apa Jadinya Kalau Pemilu 2019 Gunakan E-Voting Untuk Memilih, Ini Kata Mendagri

Apa Jadinya Kalau Pemilu 2019 Gunakan E-Voting Untuk Memilih, Ini Kata Mendagri

 


Bandung, Mahasiswa Indonesia,- Kontestasi politik akan dimulai kembali di tahun 2019 namun, kontestasi politik kali ini tidak hanya memilih satu pasangan calon melainkan masyarakat harus menentukan atau mencoblos untuk Pemilihan Presiden (PILPRES) dan Pemilihan Legislatif (PILEG) tentunya ini sangat menyita waktu dan perhatian yang lebih untuk penyelenggara pemilu maupun untuk peserta pesta demokrasi.

Namun apa jadinya kalau Pemilihan Umum 2019 nanti, menggunakan E-Voting kemungkinan besar Pemilu 2019 tak akan berbeda jauh seperti ajang pencarian bakat di Televisi.

Entah datang dari sebelah mana kabar Pemilu 2019 memungkinkan untuk menggunakan E-Voting, pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, untuk pemilu 2019 tidak mungkin menggunakan teknologi e-Voting, karena hal itu tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  (Pemilu).

“Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah sangat jelas dan tegas, bahwa suara sah adalah dengan cara mencoblos. Tidak diatur mengenai e-Voting, jadi tidak mungkin Pemilu 2019 pakai e-Voting,” kata Mendagri, di Jakarta, Selasa (11/9).

Lalu bagaimana dengan penggunaan Noken yang selama ini dilakukan dalam pemilu khusus untuk beberapa wilayah di Papua, Mendagri menegaskan, dalam UU Pemilu tidak ada ruang untuk penggunaan noken.

“Sistem pada Pemilu 2019 adalah one man one vote, dengan cara mencoblos surat suara,” ujar Mendagri.

Kasuistik

Sementara Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar, menambahkan, Pasal 353 UU Pemilu mengatur beberapa poin. Bahwa pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

“Poin b, juga ditegaskan bahwa Pemberian suara untuk Pemilu  dilakukan dengan mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota,” kata Bahtiar.

Selanjutnya, pada Pasal 353 UU Pemilu, ayat 1 poin c, disebutkan bahwa mencoblos satu kali pada nomor, nama, atau foto calon untuk Pemilu anggota DPD.

Untuk sistem noken, Bahtiar menjelaskan bahwa sistem noken telah disahkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 47/81/PHPU.A/VII/2009 dengan menyesuaikan budaya masyarakat asli Papua. Sistem ini sudah diberlakukan lama, bahkan pada Pemilu 2014 juga sudah menggunakan noken.

“Penggunaan sistem noken mengakomodir putusan MK Nomor 47/81PHPU.A/VII/ tahun 2009 untuk menghormati budaya lokal dan menghindari konflik,” jelas Bahtiar.

Disampaikan pula bahwa UU Pemilu tidak dinormakan terkait noken karena ini sifatnya kasuistik. KPU Papua yang menentukan daerah mana saja yang menggunakan noken dengan harapan tiap pemilu jumlah daerahnya berkurang. Secara teknis pengaturan noken, lanjut Bahriar, akan diatur di dalam PKPU.

Sumber Setkab

Irsan


.