Benarkah Mahasiswa KIP-K Harus Selalu Terlihat Miskin?

Penulis : Defina Indriani

Mahasiswa.co.id - Di media sosial, saya kerap menjumpai konten yang menyoroti gaya hidup mahasiswa penerima KIP-K. Komentar-komentar seperti “gayanya hedon”, “mahasiswa kip-k kok barangnya branded?”, atau “salah sasaran ya ini?” muncul dengan mudah. Ukurannya pun sederhana: nongkrong di kafe, memiliki gawai yang dinilai cukup mahal, atau sesekali ikut liburan bersama teman. Dari potongan-potongan itu, muncul kesimpulan besar mahasiswa KIP-K dianggap tidak hidup sesuai standar penerima bantuan.

Sebagai mahasiswa yang hidup dan berinteraksi langsung di lingkungan kampus dan melihat keadaan secara nyata, saya merasa penilaian tersebut terlalu cepat. Saya tidak sedang membenarkan perilaku boros atau penyalahgunaan dana pendidikan. Jika itu memang terjadi, tentu perlu evaluasi serius. Namun, menyamaratakan seluruh mahasiswa KIP-K sebagai hedon menurut saya adalah cara pandang yang dangkal dan cenderung menghakimi.

Ada satu hal yang sering luput dari diskusi publik: mahasiswa KIP-K tetaplah mahasiswa. Mereka berada di lingkungan sosial yang sama, menghadapi tuntutan pergaulan yang sama, dan hidup di tengah budaya kampus yang kini sangat dipengaruhi media sosial. Standar “hidup wajar” hari ini sudah banyak bergeser. Nongkrong tidak selalu berarti foya-foya, tetapi sering kali menjadi ruang diskusi, tempat mengerjakan tugas, bahkan sarana menjaga relasi sosial.

Di era digital, penampilan kerap menjadi identitas. Satu unggahan Instagram atau video TikTok bisa membentuk persepsi publik, padahal tidak pernah menampilkan keseluruhan realita. Kita tidak tahu apakah secangkir kopi itu hasil menabung berhari-hari, traktiran teman, atau satu-satunya hiburan setelah tekanan akademik yang panjang.

Yang membuat saya resah adalah adanya tuntutan tidak tertulis bahwa mahasiswa KIP-K seolah wajib terus terlihat kekurangan. Seakan-akan menerima bantuan berarti harus hidup dalam citra serba kurang. Tidak boleh terlihat menikmati hidup. Tidak boleh ikut tren. Tidak boleh memiliki barang yang layak. Padahal, tujuan utama KIP-K adalah memberikan akses pendidikan yang setara, bukan menempelkan label kemiskinan secara permanen.

Di sisi lain, saya juga tidak menutup mata bahwa penyalahgunaan dana bisa saja terjadi. Fakta ini penting diakui agar diskusi tetap jujur. Namun, fokus utama seharusnya berada pada penguatan sistem pengawasan dan literasi keuangan mahasiswa, bukan pada penghakiman berbasis penampilan. Mengomentari gaya hidup seseorang di media sosial tidak serta-merta menyelesaikan persoalan, justru sering kali memperpanjang stigma.

Budaya flexing di kalangan mahasiswa tidak muncul begitu saja. Ia tumbuh dari tekanan sosial, algoritma media sosial, dan standar hidup yang terus dinaikkan. Dalam situasi ini, mahasiswa KIP-K berada pada posisi yang lebih rentan: di satu sisi dituntut berprestasi dan mandiri, di sisi lain harus menghadapi sorotan publik yang mudah menghakimi.

Menurut saya, diskusi tentang KIP-K perlu diarahkan pada hal-hal yang lebih substansial: apakah bantuan ini benar-benar menunjang keberlanjutan studi, apakah pendampingan bagi penerima sudah memadai, dan bagaimana kampus berperan dalam membangun kesadaran pengelolaan keuangan yang sehat. Bukan semata-mata soal siapa yang terlihat hedon dan siapa yang dianggap pantas.

Selain itu, penting bagi kita untuk menyadari bahwa persoalan ekonomi tidak selalu tampak secara kasat mata. Kondisi seseorang tidak bisa diukur hanya dari barang yang dipakai atau tempat yang dikunjungi. Banyak mahasiswa penerima KIP-K yang tetap berjuang memenuhi kebutuhan dasar, menekan pengeluaran, dan mengatur keuangan dengan ketat di balik apa yang terlihat di media sosial.
Pendidikan seharusnya menjadi alat untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan alasan untuk terus mengurung seseorang dalam stereotip. Mahasiswa KIP-K tidak perlu dipaksa terlihat miskin agar layak dibantu. Mereka, seperti mahasiswa lainnya, berhak tumbuh, belajar, dan hidup dengan bermartabat.

Penulis : Defina Indriani