Perempuan Pesisir, Penggerak Ekonomi: Potret Kewirausahaan dan Dinamika Usaha Lokal

Laut sering kali diceritakan melalui keberanian nelayan yang berangkat melaut, besarnya hasil tangkapan, dan potensi ekonomi yang menjanjikan. Ada bagian dari cerita ekonomi pesisir yang tidak selalu mendapatkan perhatian setara: para perempuan yang menyortir ikan, mengolah hasil tangkapan, mengeringkan rumput laut, menjual hasil laut, hingga mengelola usaha untuk menopang kehidupan keluarganya. Di banyak wilayah pesisir Indonesia, pekerjaan perempuan berlangsung sejak hasil laut tiba di daratan hingga produk tersebut sampai ke tangan konsumen. Mereka bukan sekadar membantu aktivitas ekonomi keluarga, melainkan turut menciptakan nilai tambah dari sumber daya kelautan. Kontribusi tersebut belum selalu diikuti pengakuan sebagai pelaku usaha yang mandiri, akses pembiayaan yang memadai, maupun kesempatan untuk menentukan arah pengembangan ekonomi lokal.

Perempuan pesisir bekerja dalam berbagai tahapan rantai nilai ekonomi kelautan dan perikanan. Sebagian perempuan juga terlibat dalam budidaya rumput laut, perdagangan hasil laut, penyediaan makanan bagi wisatawan, serta pengembangan usaha yang mengangkat identitas budaya daerah. Aktivitas tersebut memperlihatkan bahwa ekonomi pesisir tidak hanya bergantung pada proses penangkapan ikan, tetapi juga pada kemampuan masyarakat mengolah, mendistribusikan, dan meningkatkan nilai jual sumber daya laut. Besarnya peran perempuan dalam ekonomi nasional memberikan konteks penting bagi pengembangan kewirausahaan di wilayah pesisir. Sekitar 64,5% usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia dimiliki atau dikelola oleh perempuan, sebagaimana dikutip dalam Laporan Perekonomian Indonesia 2024 yang diterbitkan BPS. Angka tersebut mencerminkan besarnya keterlibatan perempuan dalam aktivitas kewirausahaan, meskipun tidak secara khusus menunjukkan jumlah wirausaha perempuan yang tinggal di wilayah pesisir.

Potret Wirausaha Perempuan di Wilayah Pesisir Indonesia

Keterlibatan perempuan dalam perikanan budidaya, mereka terlibat dalam pemeliharaan komoditas, penanganan hasil panen, serta pengolahan produk. Sementara itu, pada komoditas rumput laut, perempuan berpotensi mengembangkan usaha pengeringan, pengolahan, pengemasan, dan pemasaran produk turunan. Besarnya peran sektor ini terlihat dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), terdapat lebih dari 3 juta pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Sekitar 90% diantaranya merupakan usaha mikro dan kecil. Komposisi pelaku usaha tersebut mencakup nelayan, pembudidaya, petambak garam, pemasar, dan pengolah hasil perikanan.

Data tersebut memperlihatkan besarnya ruang ekonomi yang dapat dikembangkan masyarakat pesisir, termasuk melalui usaha yang dikelola perempuan. Namun, data agregat ini belum memisahkan jumlah pengusaha perempuan pesisir secara nasional. Karena itu, penguatan kewirausahaan perempuan memerlukan pendataan yang lebih terperinci, terutama berdasarkan jenis usaha, wilayah, kepemilikan usaha, pendapatan, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Peran perempuan juga tidak seharusnya dinilai hanya berdasarkan jumlah pekerjaan yang mereka lakukan. Kontribusi tersebut perlu dilihat dari sejauh mana perempuan memperoleh pendapatan, memiliki kendali atas hasil usaha, dapat menentukan arah pengembangan bisnis, dan memperoleh pengakuan sebagai pelaku ekonomi.

Dari Laut, Rumah, hingga Pasar

Perempuan memiliki posisi penting dalam rantai nilai kelautan dan perikanan. Peran para perempuan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi perikanan tidak berhenti pada proses penangkapan, tetapi berlanjut melalui berbagai aktivitas pascapanen yang melibatkan tenaga dan keterampilan perempuan. Pemberdayaan perempuan pesisir di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, juga dilakukan melalui pelatihan inovasi pengolahan ikan dan hasil laut. Peningkatan keterampilan belum otomatis meningkatkan kemandirian ekonomi maupun daya tawar perempuan. Sebagian peserta masih menghadapi keterbatasan kesempatan dan beban peran domestik sehingga tidak dapat mengembangkan usaha sesuai keterampilan yang telah diperoleh (Syafitri 2021).

Keberhasilan pemberdayaan seharusnya tidak hanya dilihat dari kemampuan membuat produk, tetapi juga dari kemampuan menjualnya secara berkelanjutan, memperoleh keuntungan yang layak, dan menentukan penggunaan pendapatan. Besarnya aktivitas ekonomi kelautan juga terlihat pada data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Berdasarkan data KUSUKA 2024, terdapat lebih dari tiga juta pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan Indonesia, dengan sekitar 90% diantaranya merupakan usaha mikro dan kecil. Kelompok ini mencakup nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pemasar, dan pengolah hasil perikanan (KKP 2026). Angka tersebut menggambarkan luasnya ruang ekonomi yang menopang masyarakat pesisir. Namun, data agregat itu tidak dapat langsung digunakan untuk menyimpulkan jumlah perempuan pelaku usaha pesisir. Justru di sinilah pentingnya pendataan berdasarkan jenis kelamin, jenis pekerjaan, kepemilikan usaha, dan tingkat pendapatan agar kontribusi perempuan dapat terlihat lebih akurat.

Berusaha Tidak Selalu Berarti Berdaya

Besarnya kontribusi perempuan dalam ekonomi nasional memberikan konteks penting bagi pembahasan kewirausahaan pesisir. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2024 menyebutkan bahwa sekitar 64,5 persen pelaku UMKM Indonesia adalah perempuan, atau sekitar 37 juta orang. Angka ini menunjukkan pentingnya perempuan dalam kegiatan kewirausahaan nasional, tetapi tidak secara khusus menggambarkan perempuan yang bekerja di wilayah pesisir (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2024). Sementara itu, data KKP yang disajikan dalam dokumen Peta Jalan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender 2026 memperlihatkan perbedaan komposisi laki-laki dan perempuan pada sejumlah kelompok pelaku utama sektor kelautan dan perikanan. Data tersebut menunjukkan jumlah perempuan tercatat lebih besar pada kelompok pemasar ikan dan pengolah ikan, sedangkan laki-laki mendominasi kelompok penangkap ikan dan pembudidaya ikan. Data ini merupakan potret kelompok yang tercatat dalam sumber tersebut, bukan gambaran menyeluruh seluruh pekerja perempuan di sektor kelautan dan perikanan Indonesia (KKP 2026). Perbedaan itu memperlihatkan mengapa pengamatan terhadap perempuan pesisir tidak cukup hanya berpusat pada aktivitas melaut. Perempuan juga hadir dalam perdagangan, pengolahan, distribusi, dan kegiatan lain yang menentukan nilai ekonomi hasil laut.Keberhasilan pemberdayaan seharusnya tidak hanya dilihat dari kemampuan membuat produk, tetapi juga dari kemampuan menjualnya secara berkelanjutan, memperoleh keuntungan yang layak, dan menentukan penggunaan pendapatan.

Persoalan ini berkaitan pula dengan akses terhadap modal dan pengakuan kelembagaan. Komnas Perempuan menyoroti pentingnya mengakui perempuan nelayan dan perempuan pesisir sebagai subjek hukum yang mandiri dalam rantai ekonomi kelautan dan perikanan. Lembaga tersebut juga mendorong penguatan akses terhadap pendataan, pembiayaan, perlindungan sosial, asuransi, dan program pemberdayaan, termasuk bagi perempuan pengolah ikan yang tidak memiliki agunan atas nama sendiri (Komnas Perempuan 2026). Ketika identitas perempuan tidak tercatat sebagai pelaku usaha, akses terhadap program bantuan dan pembiayaan dapat menjadi lebih sulit. Ketika pekerjaan pengolahan dan pemasaran dianggap hanya sebagai kegiatan tambahan untuk membantu suami, kontribusi ekonomi perempuan juga berisiko tidak memperoleh pengakuan yang setara. Karena itu, perempuan pesisir tidak cukup diposisikan sebagai penerima manfaat program. Mereka perlu diakui sebagai pelaku ekonomi yang memiliki hak untuk mengakses sumber daya, mengambil keputusan, dan menikmati hasil pembangunan.

Festival sebagai Ruang Tumbuh Wirausaha Perempuan Pesisir

Festival pesisir menjadi ruang bagi perempuan untuk memperkenalkan produk lokal, mempromosikan usaha, dan memperluas jaringan pemasaran. Produk olahan ikan, rumput laut, makanan tradisional, dan kerajinan dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi potensi daerah. Namun, manfaat festival bergantung pada kesempatan berjualan dan keberlanjutan pemasaran setelah acara berakhir. Sejumlah festival di Indonesia menunjukkan bahwa budaya bahari dapat menjadi peluang untuk mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan pesisir.

1. Festival Wowine-Wakatobi, Sulawesi Tenggara

Festival Wowine mengangkat peran perempuan Wakatobi sebagai penggerak ekonomi, penjaga budaya maritim, dan pelestari sumber daya laut. Peran tersebut diwujudkan melalui pengembangan UMKM, pengolahan hasil perikanan, pelestarian tradisi lokal seperti Hekente, serta peningkatan kapasitas perempuan dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung aktivitas ekonomi. Festival ini juga menjadi ruang penguatan inklusi ekonomi, identitas, dan kepemimpinan perempuan pesisir (Sumber: sultra,antaranews).

1. Festival Layar Puan Pesisir-Banyuwangi, Jawa Timur

Festival Layar Puan Pesisir mengangkat peran perempuan sebagai penopang ekonomi keluarga nelayan, penjaga ketahanan pangan, dan pelestari budaya lokal. Melalui seminar, pelatihan, pemutaran film, produksi karya seni, serta pengenalan kuliner khas seperti rujak kelang, festival ini menjadi ruang bagi perempuan untuk mengekspresikan pengetahuan, pengalaman, dan identitas mereka dalam kehidupan masyarakat pesisir (Sumber: radarbanyuwangi,jawapos).

1. Perempuan Pesisir Merawat (Ibu) Bumi dan Laut-Demak, Jawa Tengah

Festival yang diinisiasi oleh gerakan perempuan nelayan Puspita Bahari ini menegaskan peran perempuan sebagai penggerak perlindungan lingkungan dan keadilan iklim. Melalui aksi lingkungan, pertunjukan budaya, dan dialog, perempuan pesisir menyuarakan dampak abrasi, banjir rob, dan perubahan iklim sekaligus memperjuangkan pengakuan atas kerja, hak, dan keterlibatan perempuan dalam pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan (Sumber: environment,leeds).

—Perempuan pesisir bukan sekadar bagian dari ekonomi. Mereka adalah salah satu penggeraknya—