Oleh: Farah Arthanevia Abidin
Program Studi Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Mahasiswa.co.id - Pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah salah satu pilar utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan gedung bertingkat memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kemajuan negara ini. Infrastruktur yang baik tidak hanya meningkatkan konektivitas antar daerah, tetapi juga mendorong efisiensi dalam distribusi barang dan mobilitas penduduk. Namun, kita tidak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa pembangunan infrastruktur yang masif ini sering kali membawa dampak serius terhadap lingkungan. Ini adalah dilema besar yang harus dihadapi dalam setiap langkah pembangunan. Infrastruktur yang dibangun tanpa memperhatikan kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem sering kali berujung pada kerusakan yang tidak bisa diperbaiki dengan mudah.
Sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa, Indonesia berisiko besar mengalami kerusakan lingkungan yang cukup parah akibat proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap alam. Seharusnya, dalam setiap proyek pembangunan, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas utama. Dalam artikel ini, saya akan membahas bagaimana pembangunan infrastruktur di Indonesia sering kali mengabaikan lingkungan, pentingnya peraturan yang ada, serta perlunya partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan.
Pembangunan infrastruktur di Indonesia memiliki dampak besar terhadap lingkungan, salah satunya adalah perubahan fungsi lahan. Misalnya, pembangunan jalan tol sering mengonversi lahan pertanian dan hutan menjadi jalan raya. Hal ini mengurangi ruang terbuka hijau dan habitat alami yang penting bagi kehidupan flora dan fauna. Jika lahan pertanian digantikan jalan, produksi pangan bisa terganggu, yang dapat memengaruhi ketahanan pangan. Contoh pembangunan jalan tol di Pulau Jawa menunjukkan perubahan signifikan pada penggunaan lahan. Banyak lahan pertanian dan hutan yang kini telah berubah menjadi jalan raya. Meskipun jalan tol memudahkan transportasi, hal ini juga menurunkan kualitas lingkungan. Penggantian lahan ini mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air, meningkatkan risiko banjir, dan merusak ekosistem yang sudah ada.
Selain itu, pembangunan gedung bertingkat di kota-kota besar juga berdampak besar pada lingkungan. Gedung-gedung tinggi memerlukan banyak energi untuk pendinginan, pencahayaan, dan peralatan elektronik. Di Indonesia yang beriklim tropis, penggunaan AC yang berlebihan memperburuk emisi gas rumah kaca, seperti karbon dioksida (CO₂), yang dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil. Ini memperburuk pemanasan global. Pembangunan gedung juga mengurangi ruang terbuka hijau yang berfungsi menyerap CO₂. Sebagai contoh, pembangunan gedung di Jakarta telah mengurangi banyak taman dan area hijau yang sebelumnya membantu menyejukkan kota dan menjaga kualitas udara. Tanpa ruang hijau, kota-kota besar menjadi lebih panas, menciptakan fenomena “pulau panas” yang meningkatkan suhu kota. Akibatnya, konsumsi energi semakin tinggi karena orang lebih sering menggunakan pendingin udara.
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan salah satu instrumen yang diatur oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 untuk melindungi lingkungan dari dampak buruk pembangunan. Proses AMDAL mewajibkan setiap proyek besar untuk melakukan analisis dampak terhadap berbagai aspek lingkungan, termasuk kualitas udara, air, tanah, serta keanekaragaman hayati. Dalam konteks ini, kita bisa melihat AMDAL sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap pembangunan infrastruktur memperhitungkan dampaknya terhadap alam dan masyarakat sekitar.
Namun, meskipun AMDAL sudah diatur dalam peraturan hukum, penerapannya di lapangan sering kali tidak maksimal. Banyak proyek yang tetap berjalan meskipun hasil AMDAL menunjukkan dampak buruk terhadap lingkungan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, termasuk lemahnya pengawasan, kurangnya komitmen dari pihak pengembang, dan ketidaktegasan dalam penegakan hukum. Kelemahan dalam penerapan AMDAL ini memperlihatkan betapa sulitnya menyeimbangkan antara pembangunan yang cepat dan perlindungan terhadap lingkungan.
Saya berpendapat bahwa untuk mencapai keberlanjutan dalam pembangunan infrastruktur, proses AMDAL harus diperkuat dengan pengawasan yang lebih ketat. Setiap proyek pembangunan harus benar-benar mempertimbangkan hasil AMDAL dan menerapkan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk meminimalkan kerusakan lingkungan.
Pemerintah dan lembaga pengawas harus mampu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur mematuhi regulasi ini dan bertanggung jawab atas dampak yang timbul. Salah satu hal yang sering terabaikan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah partisipasi aktif masyarakat. Sebagian besar proyek besar sering kali direncanakan tanpa melibatkan masyarakat yang akan terdampak langsung. Dalam banyak kasus, masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perencanaan atau pengambilan keputusan mengenai proyek yang akan dilaksanakan di wilayah mereka. Padahal, partisipasi masyarakat dalam perencanaan proyek sangat penting, baik untuk kepentingan mereka sendiri maupun untuk memastikan bahwa proyek tersebut tidak merusak lingkungan.

Komentar 0