A. LATAR BELAKANG
Hutan memiliki peran yang penting bagi kehidupan karena menjadi bagian utama dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Hutan berfungsi sebagai tempat hidup tumbuhan dan hewan, sehingga dapat menjaga keanekaragaman hayati. Selain itu, hutan berperan dalam mengatur tata air serta mengurangi risiko terjadinya banjir dan erosi. Tumbuhan memiliki kemampuan untuk menyerap karbon dioksida dan menyimpan karbon yang ada di Bumi. Hal ini membantu mengurangi pemanasan global serta mengurangi dampak perubahan iklim. Tidak hanya berperan secara ekologis, hutan menjadi sumber penghidupan masyarakat yang masih bergantung pada keberadaan hutan. Oleh karena itu, pelestarian hutan harus sangat diperhatikan mengingat peran dan manfaatnya bagi kehidupan manusia sehari-hari (Badan Pusat Statistik, 2019).
Di Indonesia, perkebunan kelapa sawit merupakan satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian baik dalam negeri maupun luar negeri. Kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan baku produk untuk kebutuhan pangan maupun non-pangan, membuka lapangan pekerjaan, dan menjadi sumber pendapatan bagi sebagian masyarakat, karena kelapa sawit di Indonesia menjadi komoditas unggulan yang berpengaruh terhadap alur perekonomian dan pembangunan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021). Tidak sedikit perluasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Meskipun perkebunan kelapa sawit memberikan banyak manfaat bagi kehidupan, perluasannya tetap perlu diperhatikan. Perluasan tersebut menyebabkan berkurangnya fungsi hutan, hilangnya habitat hewan dan terganggunya keseimbangan ekosistem. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan (2025), deforestasi netto Indonesia pada tahun 2024 mencapai sekitar 175,4 ribu hektare, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sekitar 121,1 ribu hektare. Meskipun angka tersebut mencakup berbagai penyebab deforestasi dan tidak seluruhnya disebabkan oleh perkebunan kelapa sawit, data ini menunjukkan bahwa kehilangan tutupan hutan masih menjadi persoalan yang perlu diperhatikan. Konflik penggunaan lahan yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan pelanggaran hak yang dimiliki masyarakat.
Persoalan ini tidak hanya bersifat ekologis dan ekonomis, tetapi juga berkaitan dengan manusia sebagai pengambil keputusan. Nilai, kebutuhan, persepsi, sikap, kebiasaan, serta pengaruh sosial berpengaruh dalam mengambil keputusan untuk membuka atau mempertahankan lahan perkebunan kelapa sawit. Misalnya, petani yang bergantung pada hasil sawit untuk memenuhi kebutuhan keluarga mungkin lebih mengutamakan peningkatan pendapatan, sementara pihak yang memiliki kepedulian lingkungan cenderung mempertimbangkan dampak pembukaan hutan. Penelitian Cahyadi et al. (2021) terhadap 242 petani sawit di Kampar, Riau, menunjukkan bahwa sikap, persepsi terhadap kemampuan melakukan tindakan, dan perilaku sebelumnya berpengaruh positif terhadap niat petani untuk menerapkan praktik perkebunan berkelanjutan.
Pengetahuan mengenai lingkungan saja belum tentu cukup untuk mendorong perilaku yang bertanggung jawab terhadap alam. Dalam psikologi lingkungan, hubungan manusia dan lingkungan berlangsung secara timbal balik. Perilaku manusia terhadap alam dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial, seperti persepsi, nilai, kebutuhan atau tujuan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana konflik antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan memengaruhi perilaku manusia dalam mengambil keputusan dengan tetap mempertimbangkan tanggung jawab terhadap alam (Gifford & Nilsson, 2014).
B. PEMBAHASAN
1. Alih Fungsi Hutan dan Dampaknya Bagi Berbagai Pihak
Alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit merupakan perubahan penggunaan lahan yang sebelumnya berupa hutan alam, tempat berbagai jenis tumbuhan dan hewan hidup serta berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem, menjadi area perkebunan untuk kegiatan produksi kelapa sawit. Hal ini menjadi perhatian karena dapat mengurangi luas tutupan hutan, menghilangkan habitat satwa, serta mengganggu keseimbangan ekosistem. Padahal, hutan memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan, seperti mengatur tata air dan menyerap karbon yang membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, kegiatan alih fungsi hutan perlu diperhatikan agar pengembangan perkebunan tetap berjalan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
Pemanfaatan perkebunan kelapa sawit menjadi sebuah keuntungan bagi sebagian pihak yang mendapat keuntungan dari hasil perkebunan tersebut. Contohnya, sebuah perusahaan membuka hutan alam untuk dijadikan perkebunan sawit. Perusahaan memperoleh lahan produksi dan keuntungan dari penjualan sawit. Pekerja memperoleh upah, sedangkan petani mungkin mendapatkan peluang pendapatan. Pemerintah berperan dalam mendorong pembangunan melalui perkebunan kelapa sawit sekaligus mengawasi penggunaan lahan dan menjaga lingkungan, sedangkan konsumen mendapatkan manfaat dari produk olahan sawit. Namun, setiap pihak memiliki sumber daya dan posisi tawar yang berbeda. Perusahaan umumnya memiliki modal dan akses lahan lebih besar dibandingkan dengan petani kecil dan masyarakat sekitar hutan. Sementara itu, pekerja bergantung pada upah dan konsumen memiliki pilihan dalam menggunakan produk. Perbedaan ini membuat manfaat dan dampak ekspansi sawit tidak dirasakan secara merata oleh semua pihak.
Namun, risiko ekologis ketika terjadi ekspansi yaitu hilangnya keanekaragaman hayati dan fragmentasi habitat, degradasi kualitas serta kesuburan tanah, gangguan tata air berupa banjir, kekeringan, dan erosi, peningkatan emisi karbon serta percepatan perubahan iklim, dan meningkatnya risiko bencana ekologis. Selain itu, pihak yang paling terdampak dari ekspansi tersebut adalah masyarakat sekitar hutan, baik dari aspek ekonomi, lingkungan, maupun sosial. Menurut Suryadi et al. (2020), ekspansi perkebunan kelapa sawit menimbulkan dampak terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat. Dari aspek lingkungan, ekspansi sawit dapat mengurangi keragaman sumber pangan alami, seperti buah, ikan, sayuran, dan hewan buruan, serta menurunkan ketersediaan air, terutama pada musim kemarau. Dari aspek ekonomi, terjadi perubahan mata pencaharian masyarakat yang sebelumnya bekerja sebagai petani ladang, pekebun karet, dan nelayan menjadi petani kelapa sawit. Hal ini menyebabkan pendapatan rumah tangga semakin bergantung pada usaha perkebunan sawit. Selain itu, luas lahan yang dikuasai turut memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, dari aspek sosial, ekspansi perkebunan sawit dapat memicu konflik serta pergeseran norma adat dan nilai-nilai kehidupan masyarakat. Kepentingan mengenai sumber daya dan pilihan setiap kelompok tidak sama. Artinya, apa yang menjadi keputusan serta pandangan masyarakat terkait perubahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit tergantung pada kebutuhan dan tujuan individu itu sendiri. Keputusan tersebut dipengaruhi oleh bagaimana suatu individu atau kelompok memaknai hutan, melihat kebutuhannya, nilai, persepsi risiko serta norma yang ada di lingkungannya.
2. Konflik Nilai dalam Perspektif Disonansi Kognitif
Menurut teori disonansi kognitif yang dikemukakan oleh Leon Festinger (1957), seseorang dapat mengalami ketidaknyamanan psikologis ketika keyakinan, sikap, atau perilakunya tidak selaras. Ketidaksesuaian tersebut dapat mendorong seseorang untuk mencari cara agar konflik dalam dirinya berkurang. Dalam persoalan ini, disonansi kognitif dapat terjadi ketika seseorang menyadari pentingnya peran hutan, namun ia tetap mendukung ekspansi lahan karena kebutuhan ekonomi atau tekanan di sekitarnya. Contohnya, ketika seorang petani menyadari bahwa hutan penting bagi ketersediaan air dan habitat satwa, petani tersebut tetap mendukung pengembangan kebun sawit demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Dari contoh tersebut, terdapat konflik antara kepeduliannya terhadap lingkungan dan keputusan demi memenuhi kebutuhan ekonominya. Untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut, seseorang dapat mengubah perilaku, mengubah pandangan, atau mencari pembenaran atas tindakannya (Festinger, 1957; Bosone et al., 2022). Namun, tidak semua pihak mengalami disonansi kognitif karena keputusan mereka juga dapat dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi, tuntutan pekerjaan, dan kebijakan yang berlaku.
3. Faktor Psikologis yang Memengaruhi Keputusan Penggunaan Lahan
Menurut Theory of Planned Behavior yang dikemukakan oleh Ajzen (1991), niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Ketiga faktor tersebut membantu menjelaskan bagaimana seseorang mengambil keputusan dalam bertindak. Sikap sangat berkaitan dengan penilaian atau persepsi seseorang terhadap suatu tindakan. Seseorang yang memahami pentingnya hutan mungkin memiliki sikap positif terhadap pelestariannya dan memilih praktik perkebunan yang tidak merusak hutan. Keputusan seseorang dalam memilih antara pelestarian hutan dan pengembangan lahan sawit juga dipengaruhi oleh norma subjektif atau dorongan sosial, misalnya, petani memutuskan untuk menerapkan perkebunan ramah lingkungan yang dipengaruhi oleh dukungan keluarga, kelompok, kebijakan tempat kerja, dan lain sebagainya. Persepsi kontrol perilaku berkaitan dengan sejauh mana seseorang merasa mampu melakukan suatu tindakan. Petani mungkin memiliki keinginan untuk menerapkan praktik perkebunan berkelanjutan, tetapi keterbatasan modal, informasi, teknologi, dan akses bantuan dapat membuat tindakan tersebut sulit dilakukan. Oleh karena itu, keputusan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, melainkan juga oleh faktor eksternal yang menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan.
Sebagai tambahan, konflik antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan juga dapat dipahami melalui teori struktur kepribadian yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, yaitu id, ego, dan superego (Freud, 1923/1961). Dalam permasalahan ini, id dapat digambarkan sebagai dorongan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh keuntungan ekonomi. Sementara itu, ego berperan dalam mempertimbangkan kondisi nyata dan konsekuensi dari tindakan yang akan diambil, termasuk dampaknya terhadap lingkungan. Di sisi lain, superego berkaitan dengan nilai moral dan tanggung jawab seseorang dalam menjaga kelestarian hutan. Ketiga struktur tersebut dapat menggambarkan adanya pertimbangan antara dorongan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, kondisi yang dihadapi, dan nilai moral dalam menentukan tindakan. Dengan demikian, keputusan seseorang dalam memanfaatkan hutan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan, tetapi juga perlu mempertimbangkan tanggung jawab terhadap lingkungan.
Komentar 0