*Oleh Ainul Marziah, Mahasiswi Sistem Informasi pada Universitas Malikussaleh
Mahasiswa.co.id - Sejak penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada bulan Februari 2025, kebijakan efisiensi anggaran mulai diterapkan di banyak perguruan tinggi, termasuk Universitas Malikussaleh (Unimal). Namun, di balik narasi efisiensi ini, berbagai dampak nyata justru muncul dan menghambat pertumbuhan serta perkembangan mahasiswa.
Dampak Langsung pada Fasilitas dan Layanan Mahasiswa
Salah satu dampak paling terasa adalah hilangnya fasilitas dasar seperti WiFi kampus, yang sangat vital untuk mendukung pembelajaran di era digital. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, M.Hum., menuturkan bahwa efisiensi anggaran pemerintahan saat ini mengandung sejumlah pertentangan.
"Di satu sisi, niatnya baik untuk mengurangi pemborosan. Namun di sisi lain, jumlah kabinet yang sangat besar justru menunjukkan ketidakefisienan. Undang-Undang Kementerian Negara memang mengizinkan hingga 46 kementerian, tetapi jumlah menteri dan pejabat setingkat menteri saat ini melebihi 100, yang jelas berlawanan dengan prinsip efisiensi itu sendiri," jelasnya pada Jumat (21/2).
Akibat pemangkasan anggaran, mahasiswa kini harus mengandalkan paket internet pribadi yang sering kali kurang memadai karena lemahnya sinyal di area kampus. Padahal, penguasaan teknologi merupakan kebutuhan utama untuk menghadapi dunia kerja digital. Kondisi ini memperlebar kesenjangan digital antara mahasiswa dari keluarga mampu dan kurang mampu, sebab tidak semua dapat membeli paket data tambahan atau perangkat pendukung.
Selain itu, pemangkasan anggaran juga menghambat program pengembangan diri seperti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), Program Mahasiswa Wirausaha (PMW), dan Kampus Merdeka, yang sebelumnya menjadi sarana penting untuk membangun portofolio, mengasah soft skill, dan menyalurkan kreativitas. Kini, banyak mahasiswa harus menerima kenyataan bahwa mimpi dan rencana mereka terhambat, dan meskipun berusaha mencari peluang di luar kampus, keterbatasan fasilitas tetap menjadi kendala utama.
Penurunan Kualitas Pendidikan dan Beban Mental
Keterbatasan fasilitas juga memaksa mahasiswa menjalani pembelajaran secara otodidak. Minimnya dukungan kampus membuat mahasiswa harus mencari materi perkuliahan sendiri, memperdalam teori secara mandiri, bahkan melakukan praktik lapangan dari rumah masing-masing. Praktikum yang seharusnya dilakukan dengan alat laboratorium kini hanya berupa simulasi atau laporan, tanpa pengalaman riil. Hal ini jelas menjadi kemunduran besar dalam kualitas pendidikan berbasis pengalaman. Selain itu, mahasiswa yang seharusnya bisa berdiskusi dan berkolaborasi secara langsung, kini lebih sering belajar sendiri, sehingga interaksi sosial dan kemampuan kerja tim juga ikut tergerus.
Ironisnya, di tengah tuntutan untuk berprestasi, adaptif, dan menguasai berbagai keterampilan, fasilitas penunjang justru semakin dikurangi. Banyak mahasiswa yang harus membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan susah payah bekerja paruh waktu, berhemat, bahkan berutang, namun tetap tidak mendapatkan layanan pendidikan yang layak. Situasi ini menambah beban mental dan menimbulkan rasa frustrasi di kalangan mahasiswa. Tidak sedikit yang merasa kecewa dan kehilangan motivasi belajar, bahkan ada yang mempertimbangkan untuk cuti atau berhenti kuliah karena merasa tidak mendapatkan manfaat yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan.
Transparansi dan Kepercayaan yang Dipertaruhkan
Kekhawatiran lain yang muncul adalah minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran kampus. Informasi mengenai apa saja yang dipangkas dan bagaimana prioritas keuangan ditentukan jarang diumumkan secara terbuka. Padahal, transparansi sangat penting untuk menjaga kepercayaan sivitas akademika terhadap pengelola kampus. Ketertutupan ini berpotensi menimbulkan kecurigaan dan memperburuk hubungan antara mahasiswa dan pihak kampus. Jika dibiarkan, situasi ini bisa memicu aksi protes atau penurunan kepercayaan secara kolektif, yang pada akhirnya merugikan reputasi institusi pendidikan itu sendiri.
Langkah Efisiensi yang Ideal dan Partisipatif
Efisiensi anggaran sebenarnya bisa menjadi langkah positif jika dilakukan secara adil, transparan, dan terencana. Kampus dapat mulai mengidentifikasi sektor-sektor yang benar-benar bisa dihemat tanpa mengorbankan layanan utama mahasiswa, seperti penghematan listrik, efisiensi ruang kelas, penghapusan program non-esensial, atau penyederhanaan birokrasi. Bukan memangkas hak-hak mahasiswa atas pembelajaran yang layak. Selain itu, kampus seharusnya lebih aktif mencari solusi kreatif untuk memperkuat pembiayaan, seperti menjalin kerja sama dengan dunia industri, alumni, atau lembaga donor. Kemitraan ini tidak hanya meringankan beban kampus, tetapi juga membuka peluang baru bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman profesional sejak dini.
Pentingnya Keterlibatan Mahasiswa
Suara mahasiswa harus dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan strategis, terutama terkait anggaran. Mahasiswa perlu diberi ruang berdialog secara terbuka melalui audiensi atau forum diskusi kampus. Dengan melibatkan mahasiswa, kampus dapat membangun iklim demokrasi yang sehat dan menciptakan rasa memiliki yang kuat di antara sivitas akademika. Mahasiswa Unimal sebagai agen perubahan memiliki tanggung jawab moral untuk terus bersuara, mengkritik dengan cerdas, dan menawarkan solusi konkret. Bentuk keterlibatan ini dapat dilakukan melalui Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), forum diskusi, hingga publikasi opini di media kampus. Gerakan yang konstruktif akan membuka peluang perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada mahasiswa, serta memperkuat solidaritas dan rasa tanggung jawab bersama.
Penutup
Kampus bukan hanya tempat menimba ilmu, melainkan juga ruang untuk membangun karakter, memperluas jaringan sosial, dan mempersiapkan masa depan. Kebijakan efisiensi anggaran seharusnya tidak menjadi alasan untuk mematikan semangat tumbuh mahasiswa. Sebaliknya, efisiensi harus dijalankan dengan prinsip partisipasi, transparansi, dan keadilan. Hanya dengan begitu, pendidikan tinggi dapat tetap menjadi pilar kemajuan bangsa, bukan sekadar institusi administratif yang mengabaikan para pewaris masa depan.
Komentar 0