Lewati ke konten utama
Menu
Media Mahasiswa — Mahasiswa.co.id

UMR (Upah Minimum Regional)

Ilustrasi UMR (Upah Minimum Regional) yang menggambarkan keadilan upah, kesejahteraan buruh, biaya hidup, produktivitas, dan tantangan ekonomi daerah di Indonesia.
Ilustrasi kebijakan UMR (Upah Minimum Regional) yang menggambarkan keseimbangan antara hak pekerja, kesejahteraan buruh, dan kemampuan dunia usaha dalam menghadapi perubahan ekonomi daerah. Foto: Ilustrasi AI (gambar buatan)

Setiap akhir tahun, ketika pemerintah daerah mengumumkan kenaikan upah minimum, perbincangan tentang "UMR" selalu ramai. Para pekerja menanti angka baru, pengusaha menghitung beban biaya, dan pemerintah berusaha menjaga keseimbangan di antara keduanya. Namun banyak orang belum tahu bahwa istilah UMR sebenarnya sudah tidak dipakai secara resmi, dan aturan di baliknya terus berubah.

Dari UMR ke UMP dan UMK

UMR (Upah Minimum Regional) dikenal sejak 1970-an sebagai batas terendah upah yang boleh dibayarkan di suatu wilayah. Istilah itu berganti sejak terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum. Sejak itu dikenal tiga istilah:

- UMP (Upah Minimum Provinsi), berlaku di seluruh wilayah satu provinsi.

- UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota), berlaku di tingkat kabupaten atau kota dan umumnya lebih tinggi dari UMP.

- Upah minimum sektoral, berlaku untuk sektor industri tertentu.

Meski sudah berganti, masyarakat tetap akrab dengan sebutan UMR. Karena itu, ketika orang bertanya "berapa UMR di kota ini?", yang dimaksud biasanya UMK atau UMP yang berlaku.

Mengapa Ada Upah Minimum?

Tujuan utamanya adalah jaring pengaman. Tanpa batas bawah, pekerja dengan posisi tawar lemah bisa dibayar sangat rendah. Konstitusi sendiri menjamin hak ini. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan Pasal 28D ayat (2) menjamin hak atas imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Aturan pelaksanaannya tersebar di beberapa regulasi, yaitu UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan. Pelanggaran terhadap ketentuan upah minimum dapat dikenai sanksi bagi pengusaha.

Siapa yang Menentukan?

Upah minimum ditetapkan gubernur melalui keputusan gubernur. Sebelum itu, Dewan Pengupahan Daerah, yang beranggotakan unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, dan akademisi, membahas serta memberi rekomendasi. Dewan Pengupahan Daerah menghitung kenaikan, sementara gubernur menetapkan UMP, UMK, dan upah sektoral. Dengan skema ini, upah minimum tidak ditentukan sepihak, meski dalam praktik sering diwarnai tarik-menarik kepentingan.

Perubahan Rumus dari Masa ke Masa

Cara menghitung upah minimum sudah beberapa kali berganti.

1. PP No. 78 Tahun 2015 memakai rumus berbasis inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sehingga kenaikannya cenderung seragam dan terprediksi.

2. PP No. 36 Tahun 2021 (turunan UU Cipta Kerja) memperkenalkan batas atas dan batas bawah upah minimum yang dihitung dari kondisi ekonomi daerah.

3. PP No. 51 Tahun 2023 menetapkan rumus inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan indeks alfa dengan rentang 0,1–0,3.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023 (dibacakan 31 Oktober 2024) menegaskan perlunya melibatkan Dewan Pengupahan dan memperhatikan kebutuhan hidup layak.

5. PP No. 49 Tahun 2025 menjadi aturan terbaru.

Pada 2025, kenaikan UMP ditetapkan serentak 6,5 persen di seluruh Indonesia. Ini kebijakan khusus yang kemudian digantikan rumus baru untuk 2026.

Aturan Terbaru: PP 49/2025

PP No. 49 Tahun 2025 adalah perubahan kedua atas PP 36/2021. Rumus dasarnya tidak berubah; yang berubah hanya angka alfa, dari rentang 0,1–0,3 menjadi 0,5–0,9. Nilai penyesuaian tetap dihitung dengan inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa).

Secara sederhana, alfa mencerminkan seberapa besar kontribusi pekerja dalam pertumbuhan ekonomi yang diperhitungkan. Semakin tinggi alfa, semakin besar kenaikan upah. Ada pula ketentuan pengaman: jika hasil hitungan nol atau negatif, upah minimum yang ditetapkan sama dengan upah tahun berjalan.

Soal waktu, PP ini ditetapkan Presiden pada 17 Desember 2025 dan langsung berlaku, dengan tenggat penetapan UMP 2026 paling lambat 24 Desember 2025. PP ini juga mencantumkan bahwa gubernur dapat menetapkan UMK dan upah minimum sektoral.

2Bagaimana Hasilnya di Daerah?

Karena rumus memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah, kenaikan 2026 tidak seragam. Dua contohnya:

- UMP DKI Jakarta 2026 naik 6,17 persen menjadi sekitar Rp5,73 juta.

- UMP Nusa Tenggara Timur 2026 naik 5,45 persen menjadi Rp2.455.898.

Selisih nominal yang besar mencerminkan perbedaan biaya hidup dan struktur ekonomi tiap wilayah. Itulah alasan upah minimum tidak bisa dipukul rata secara nasional.

Pro dan Kontra

Dari sisi pengusaha, kenaikan upah berarti kenaikan biaya produksi. Kadin mengingatkan risiko lonjakan biaya tenaga kerja seiring berlakunya PP baru. Sebaliknya, Apindo menyatakan dunia usaha menghormati keputusan Presiden menetapkan PP Pengupahan sebagai dasar upah minimum 2026. Kekhawatiran utamanya ada pada usaha kecil dan padat karya yang margin keuntungannya tipis.

Dari sisi pekerja, kenaikan upah dibutuhkan agar daya beli terjaga di tengah naiknya harga kebutuhan pokok. Namun tidak semua serikat pekerja puas. Sebagian pihak menerima rumusnya namun menolak PP-nya karena merasa tidak dilibatkan dalam perumusan.

Dari sisi pemerintah, aturan ini disebut sebagai hasil upaya menyeimbangkan kepentingan buruh dengan masukan sektor industri.

Hal yang Sering Terlewat

Pertama, upah minimum bukan standar gaji untuk semua orang. Menurut PP 36/2021, ketentuan ini berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pekerja yang lebih lama seharusnya digaji berdasarkan struktur dan skala upah di perusahaan.

Kedua, jutaan pekerja informal, seperti pedagang kecil, buruh harian lepas, dan pekerja gig, berada di luar jangkauan perlindungan upah minimum. Kebijakan ini lebih banyak menyentuh pekerja formal.

Ketiga, upah minimum bukan angka kebutuhan hidup ideal. Ia adalah batas bawah. Banyak keluarga di kota besar menilai angkanya belum sebanding dengan biaya sewa, transportasi, dan pendidikan.

Penutup

UMR, atau lebih tepatnya UMP dan UMK, adalah instrumen penting untuk melindungi pekerja sekaligus menjaga iklim usaha. Aturannya terus berubah mengikuti dinamika ekonomi dan tekanan politik. Tantangannya ada pada pelaksanaan: memastikan kenaikan upah benar-benar diterima pekerja, tidak membebani usaha kecil secara berlebihan, dan menjangkau mereka yang bekerja di sektor informal.

Daftar Referensi

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2).

2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

3. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

4. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

5. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

6. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP 36/2021.

7. Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP 36/2021.

8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum.

9. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023.

10. Bisnis.com, "Sah! UMP DKI Jakarta 2026 Naik 6,17%, Tembus Rp5,72 Juta," 24 Desember 2025.

11. Bisnis.com, "Tok! UMP NTT 2026 Resmi Naik 5,45%, Jadi Rp2,45 Juta," 24 Desember 2025.

12. Bisnis.com, "Prabowo Beri Tenggat Gubernur Tetapkan UMP 2026 Paling Lambat 24 Desember 2025," 21 Desember 2025.

13. CNBC Indonesia, "PP Pengupahan Baru Resmi Terbit, Ini Aturan Lengkap-Titik Perubahannya," 18 Desember 2025.

14. CNN Indonesia, "Menakar Kelayakan Rumus UMP 2026: Buruh Sejahtera atau Tetap Nelangsa?" 18 Desember 2025.

15. Fortune Indonesia, "Rumus Penetapan Kenaikan Upah 2026 Resmi Berlaku," Desember 2025.

Tim Penulis : Nissya Audia, Audita Amalia, Atanasia Sarnia

Universitas Pamulang

Ruang Pembaca

Komentar 0

Belum ada komentar Jadilah yang pertama menyampaikan pendapat.