Setiap akhir tahun, ketika pemerintah daerah mengumumkan kenaikan upah minimum, perbincangan tentang "UMR" selalu ramai. Para pekerja menanti angka baru, pengusaha menghitung beban biaya, dan pemerintah berusaha menjaga keseimbangan di antara keduanya. Namun banyak orang belum tahu bahwa istilah UMR sebenarnya sudah tidak dipakai secara resmi, dan aturan di baliknya terus berubah.
Dari UMR ke UMP dan UMK
UMR (Upah Minimum Regional) dikenal sejak 1970-an sebagai batas terendah upah yang boleh dibayarkan di suatu wilayah. Istilah itu berganti sejak terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum. Sejak itu dikenal tiga istilah:
- UMP (Upah Minimum Provinsi), berlaku di seluruh wilayah satu provinsi.
- UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota), berlaku di tingkat kabupaten atau kota dan umumnya lebih tinggi dari UMP.
- Upah minimum sektoral, berlaku untuk sektor industri tertentu.
Meski sudah berganti, masyarakat tetap akrab dengan sebutan UMR. Karena itu, ketika orang bertanya "berapa UMR di kota ini?", yang dimaksud biasanya UMK atau UMP yang berlaku.
Mengapa Ada Upah Minimum?
Tujuan utamanya adalah jaring pengaman. Tanpa batas bawah, pekerja dengan posisi tawar lemah bisa dibayar sangat rendah. Konstitusi sendiri menjamin hak ini. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan Pasal 28D ayat (2) menjamin hak atas imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
Aturan pelaksanaannya tersebar di beberapa regulasi, yaitu UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan. Pelanggaran terhadap ketentuan upah minimum dapat dikenai sanksi bagi pengusaha.
Siapa yang Menentukan?
Upah minimum ditetapkan gubernur melalui keputusan gubernur. Sebelum itu, Dewan Pengupahan Daerah, yang beranggotakan unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, dan akademisi, membahas serta memberi rekomendasi. Dewan Pengupahan Daerah menghitung kenaikan, sementara gubernur menetapkan UMP, UMK, dan upah sektoral. Dengan skema ini, upah minimum tidak ditentukan sepihak, meski dalam praktik sering diwarnai tarik-menarik kepentingan.
Perubahan Rumus dari Masa ke Masa
Cara menghitung upah minimum sudah beberapa kali berganti.
1. PP No. 78 Tahun 2015 memakai rumus berbasis inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sehingga kenaikannya cenderung seragam dan terprediksi.
2. PP No. 36 Tahun 2021 (turunan UU Cipta Kerja) memperkenalkan batas atas dan batas bawah upah minimum yang dihitung dari kondisi ekonomi daerah.
3. PP No. 51 Tahun 2023 menetapkan rumus inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan indeks alfa dengan rentang 0,1–0,3.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023 (dibacakan 31 Oktober 2024) menegaskan perlunya melibatkan Dewan Pengupahan dan memperhatikan kebutuhan hidup layak.
5. PP No. 49 Tahun 2025 menjadi aturan terbaru.
Pada 2025, kenaikan UMP ditetapkan serentak 6,5 persen di seluruh Indonesia. Ini kebijakan khusus yang kemudian digantikan rumus baru untuk 2026.
Aturan Terbaru: PP 49/2025
PP No. 49 Tahun 2025 adalah perubahan kedua atas PP 36/2021. Rumus dasarnya tidak berubah; yang berubah hanya angka alfa, dari rentang 0,1–0,3 menjadi 0,5–0,9. Nilai penyesuaian tetap dihitung dengan inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa).
Secara sederhana, alfa mencerminkan seberapa besar kontribusi pekerja dalam pertumbuhan ekonomi yang diperhitungkan. Semakin tinggi alfa, semakin besar kenaikan upah. Ada pula ketentuan pengaman: jika hasil hitungan nol atau negatif, upah minimum yang ditetapkan sama dengan upah tahun berjalan.
Soal waktu, PP ini ditetapkan Presiden pada 17 Desember 2025 dan langsung berlaku, dengan tenggat penetapan UMP 2026 paling lambat 24 Desember 2025. PP ini juga mencantumkan bahwa gubernur dapat menetapkan UMK dan upah minimum sektoral.
2Bagaimana Hasilnya di Daerah?
Karena rumus memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah, kenaikan 2026 tidak seragam. Dua contohnya:
- UMP DKI Jakarta 2026 naik 6,17 persen menjadi sekitar Rp5,73 juta.
- UMP Nusa Tenggara Timur 2026 naik 5,45 persen menjadi Rp2.455.898.
Selisih nominal yang besar mencerminkan perbedaan biaya hidup dan struktur ekonomi tiap wilayah. Itulah alasan upah minimum tidak bisa dipukul rata secara nasional.
Pro dan Kontra
Komentar 0