Hari Pendidikan Nasional 2026: Program Makan Bergizi Gratis Disorot, Antara Niat Baik dan Risiko Tata Kelola

Baturaja, Mahasiswa.co.id — Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 tidak hanya diisi dengan upacara dan pidato seremonial, tetapi juga diwarnai diskursus kritis mengenai arah kebijakan pendidikan nasional. Salah satu yang menjadi sorotan adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang saat ini tengah digencarkan sebagai upaya meningkatkan kualitas belajar siswa melalui pemenuhan gizi.

Program tersebut pada dasarnya dirancang untuk membantu peserta didik, khususnya dari kelompok rentan, agar memiliki kondisi fisik yang lebih baik dalam mengikuti proses pembelajaran. Pemerintah menilai intervensi gizi penting karena berkaitan langsung dengan konsentrasi dan perkembangan kognitif siswa di sekolah.

Namun, di lapangan, sejumlah pemerhati pendidikan mulai mempertanyakan efektivitas sekaligus tata kelola program tersebut. Akbar Vega Fernando, pemerhati pendidikan di Baturaja, menyatakan bahwa MBG tidak boleh hanya dilihat sebagai solusi instan tanpa mempertimbangkan risiko implementasi yang kompleks.

“Program ini memang memiliki niat baik, tetapi harus diakui bahwa skala anggaran dan rantai distribusinya sangat panjang. Tanpa sistem pengawasan yang kuat, potensi penyimpangan selalu ada,” ujarnya saat ditemui pada peringatan Hardiknas, Jumat (2/5).

Menurutnya, persoalan tidak berhenti pada risiko administrasi semata. Ia menyoroti kemungkinan ketidaksesuaian kualitas makanan, distribusi yang tidak merata, hingga lemahnya kontrol di daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur. Hal ini dinilai dapat mengurangi efektivitas program, bahkan berpotensi menimbulkan ketimpangan baru antarwilayah.

Lebih jauh, Akbar mengingatkan agar kebijakan pendidikan tidak terjebak pada pendekatan populis yang hanya berorientasi pada dampak jangka pendek. Ia menilai bahwa pendidikan seharusnya tetap berfokus pada penguatan kualitas pembelajaran, bukan sekadar intervensi bantuan yang bersifat tambahan.

“Gizi memang penting, tetapi itu adalah penunjang. Pendidikan tetap harus berorientasi pada pembangunan karakter, kemampuan berpikir kritis, dan kemandirian siswa,” katanya.

Di sisi lain, dukungan terhadap program MBG juga cukup kuat. Sejumlah pihak menilai kebijakan ini merupakan langkah konkret negara dalam menjawab persoalan dasar yang selama ini dihadapi siswa, terutama terkait akses terhadap makanan bergizi. Mereka berpendapat bahwa siswa yang sehat secara fisik akan lebih siap menerima materi pelajaran.

Pengamat kebijakan publik menyarankan agar pemerintah memperkuat mekanisme transparansi dan evaluasi berkala dalam pelaksanaan MBG. Pengawasan lintas sektor, pelibatan masyarakat, serta keterbukaan data dinilai menjadi kunci untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.

Momentum Hardiknas 2026 pun menjadi refleksi bahwa pembangunan pendidikan tidak bisa disederhanakan dalam satu kebijakan tunggal. Diperlukan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari peningkatan kualitas guru, pembaruan kurikulum, hingga pemerataan akses pendidikan di seluruh daerah.

Perdebatan mengenai MBG pada akhirnya menunjukkan bahwa kebijakan publik selalu berada di antara idealisme dan realitas implementasi. Program ini bisa menjadi langkah progresif jika dijalankan dengan baik, tetapi juga berisiko menimbulkan persoalan baru jika tidak dikelola secara transparan dan akuntabel.

Hari Pendidikan Nasional tahun ini pun menjadi pengingat bahwa arah pendidikan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh niat baik kebijakan, tetapi juga oleh ketepatan strategi dan integritas dalam pelaksanaannya.