Hukum di Era AI: Ketika Mesin Semakin Pintar, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Dosen Pengampu: Luluk Ulfa Hasanah

Mahasiswa.co.id - Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan kini bukan lagi sekadar teknologi yang dahulu hanya dibayangkan hadir pada masa depan. Perlahan, AI telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari manusia.

Teknologi ini dapat digunakan untuk membantu menulis, membuat gambar, menerjemahkan bahasa, menganalisis data, mencari informasi, hingga menyelesaikan berbagai pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan waktu cukup lama.

Kemudahan tersebut membuat penggunaan AI berkembang sangat cepat di berbagai bidang. Namun, di balik manfaat yang ditawarkan, muncul persoalan lain yang tidak kalah penting, yaitu mengenai tanggung jawab hukum.

Apa yang terjadi apabila keputusan yang dibuat dengan bantuan AI ternyata merugikan seseorang? Siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah pengembang sistem AI, perusahaan yang menggunakannya, orang yang mengoperasikannya, atau pihak lain yang mengambil keputusan berdasarkan rekomendasi AI?

Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan kecerdasan buatan tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknologi. AI juga telah memasuki wilayah hukum, etika, privasi, dan perlindungan hak manusia.

Hukum Tidak Boleh Tertinggal dari Teknologi

Salah satu tantangan terbesar dalam menghadapi perkembangan AI adalah perbedaan kecepatan antara inovasi teknologi dan pembentukan regulasi.

Teknologi dapat berkembang dalam hitungan bulan, bahkan minggu. Sementara itu, pembentukan aturan hukum membutuhkan proses yang jauh lebih panjang karena harus melalui kajian, penyusunan, pembahasan, hingga penetapan.

Indonesia juga mulai memberikan perhatian lebih besar terhadap regulasi kecerdasan buatan. Pemerintah membahas kerangka yang berkaitan dengan etika AI serta peta jalan pengembangan kecerdasan artifisial nasional.

Perhatian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan AI tidak lagi dipandang hanya sebagai persoalan teknis. Negara perlu memastikan bahwa perkembangan teknologi tetap berjalan dalam batas yang dapat melindungi kepentingan masyarakat.

Namun, regulasi terhadap AI juga tidak seharusnya dibuat untuk menghentikan inovasi.

Hukum justru dibutuhkan untuk memberikan kepastian mengenai batas penggunaan teknologi, tanggung jawab para pihak, perlindungan masyarakat, dan mekanisme penyelesaian ketika penggunaan AI menimbulkan kerugian.

Dengan demikian, hukum dan inovasi tidak perlu ditempatkan sebagai dua hal yang saling bertentangan. Keduanya harus berjalan beriringan.

Ketika AI Menghasilkan Kesalahan, Siapa Bertanggung Jawab?

Bayangkan sebuah perusahaan menggunakan sistem AI untuk membantu mengambil keputusan tertentu.

Sistem tersebut menganalisis berbagai data kemudian memberikan rekomendasi. Manajemen perusahaan selanjutnya menggunakan rekomendasi tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan.

Persoalan muncul ketika keputusan itu ternyata menyebabkan kerugian bagi seseorang.

Dalam kondisi seperti ini, mengatakan bahwa “AI yang salah” tentu tidak cukup.

AI bukan manusia dan saat ini tidak diperlakukan sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana seseorang atau badan hukum.

Karena itu, tanggung jawab tidak dapat begitu saja dialihkan kepada mesin.

Prinsip mengenai kecerdasan buatan yang dikembangkan UNESCO juga menempatkan manusia dan badan hukum sebagai pihak yang tetap memegang tanggung jawab serta akuntabilitas atas penggunaan AI.

Hal tersebut menjadi penting karena semakin canggih sebuah teknologi, semakin besar pula kemungkinan manusia terlalu bergantung pada hasil yang diberikan sistem.

Padahal, AI pada dasarnya tetap merupakan alat.

AI dapat membantu proses analisis dan pengambilan keputusan, tetapi manusia harus tetap memiliki kemampuan untuk menilai, memeriksa, menerima, atau menolak rekomendasi yang dihasilkan.

Dengan kata lain, penggunaan algoritma tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan pertanggungjawaban hukum.

Data Pribadi Bukan Sekadar Bahan Bakar AI

Selain masalah tanggung jawab, perkembangan AI juga menimbulkan persoalan besar mengenai perlindungan data pribadi.

Sistem AI membutuhkan data agar dapat belajar, mengenali pola, dan menghasilkan jawaban. Semakin besar serta semakin beragam data yang digunakan, semakin banyak pula kemampuan yang dapat dikembangkan.

Namun, di dalam kumpulan data tersebut dapat terdapat informasi pribadi bahkan informasi sensitif milik seseorang.

Karena itu, masyarakat perlu mengetahui bagaimana informasi mengenai dirinya dikumpulkan, digunakan, disimpan, dan diproses oleh suatu sistem AI.

Penggunaan teknologi tidak boleh menghilangkan hak seseorang atas data pribadinya sendiri.

Prinsip yang dikembangkan UNESCO juga menempatkan privasi dan perlindungan data sebagai salah satu unsur penting dalam tata kelola kecerdasan buatan. Prinsip tersebut berjalan bersama transparansi, akuntabilitas, pengawasan manusia, keadilan, serta pencegahan diskriminasi.

Artinya, kemajuan teknologi seharusnya tidak membuat manusia kehilangan kontrol terhadap informasi mengenai dirinya sendiri.

AI dalam Dunia Peradilan

Dunia hukum dan peradilan juga memiliki peluang untuk memanfaatkan AI.

Teknologi dapat membantu pencarian dokumen hukum, pengelolaan perkara, penyusunan informasi, analisis dokumen, pencarian putusan terdahulu, hingga pekerjaan administratif.

Apabila digunakan dengan tepat, teknologi dapat membantu pekerjaan di bidang hukum menjadi lebih cepat dan efisien.

Namun, penggunaannya dalam sistem peradilan membutuhkan kehati-hatian yang jauh lebih besar karena keputusan dalam proses hukum dapat berhubungan langsung dengan hak, kebebasan, harta benda, bahkan masa depan seseorang.

UNESCO juga telah mengembangkan pedoman mengenai penggunaan AI dalam pengadilan dan tribunal dengan menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, dan pengawasan manusia.

Dalam prinsip tersebut, AI ditempatkan sebagai alat bantu, bukan pengganti manusia dalam menjalankan fungsi peradilan.

Hal ini sangat penting.

Seorang hakim tidak dapat hanya mengikuti rekomendasi sistem komputer karena dianggap lebih cepat, modern, atau memiliki kemampuan menganalisis data dalam jumlah besar.

Putusan hukum membutuhkan pemeriksaan fakta, penafsiran norma, pertimbangan terhadap keadaan suatu perkara, serta tanggung jawab yang melekat pada manusia yang mengambil keputusan tersebut.

AI dapat membantu proses peradilan menjadi lebih efisien, tetapi teknologi tidak seharusnya menggantikan inti dari proses hukum itu sendiri.

Jangan Sampai Hukum Hanya Menjadi Penonton

Persoalan utama dalam menghadapi AI sebenarnya bukan memilih antara menerima atau menolak teknologi.

Perdebatan tersebut terlalu sederhana.

Tantangan yang lebih penting adalah bagaimana hukum dapat mengatur penggunaan AI secara tepat tanpa mematikan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Regulasi mengenai kecerdasan buatan setidaknya perlu memberikan kejelasan tentang tanggung jawab, perlindungan data pribadi, transparansi sistem, keamanan, pencegahan diskriminasi, pengawasan manusia, serta mekanisme penyelesaian ketika penggunaan AI menimbulkan kerugian.

Namun, keberadaan regulasi saja belum cukup.

Masyarakat juga membutuhkan literasi AI.

Pengguna perlu memahami bahwa jawaban atau rekomendasi yang diberikan kecerdasan buatan tidak selalu benar.

AI dapat menghasilkan informasi yang tidak akurat, kehilangan konteks, bahkan menghasilkan kesimpulan yang bias apabila data atau proses yang digunakan memiliki masalah.

Karena itu, kemampuan manusia untuk memeriksa, membandingkan, dan menilai hasil dari AI tetap diperlukan.

Manusia Harus Tetap Menjadi Pusat

Pada akhirnya, secanggih apa pun teknologi yang dikembangkan, manusia tetap menjadi subjek utama dalam sistem hukum.

AI dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat. Teknologi ini mampu mempercepat pekerjaan, membantu penelitian, memperluas akses terhadap informasi, serta meningkatkan efisiensi dalam berbagai bidang.

Namun, berbagai manfaat tersebut tidak boleh mengorbankan hak, kebebasan, privasi, keadilan, dan martabat manusia.

Pengelolaan kecerdasan buatan karena itu harus tetap menempatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai dasar.

Transparansi, keadilan, akuntabilitas, keamanan, dan pengawasan manusia harus tetap menjadi bagian dari perkembangan teknologi.

Pertanyaan utama pada era kecerdasan buatan pada akhirnya bukan sekadar, “Seberapa cerdas mesin dapat berkembang?”

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:

“Seberapa mampu hukum memastikan bahwa kecerdasan mesin tetap digunakan untuk kepentingan manusia?”

Jika hukum mampu menjawab tantangan tersebut, AI tidak harus dipandang sebagai ancaman terhadap dunia hukum.

Sebaliknya, teknologi dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan keadilan.

Teknologi boleh terus berkembang sejauh kemampuan manusia menciptakannya.

Namun, ketika teknologi mulai bersentuhan dengan hak, kebebasan, dan kehidupan seseorang, harus tetap terdapat batas hukum yang jelas.

Sebab pada akhirnya, mesin dapat membantu mengambil keputusan, tetapi tanggung jawab terhadap manusia tidak boleh ikut diserahkan kepada mesin.