Ketika Generasi Muda Berhenti Percaya: Krisis Demokrasi atau Evolusi Demokrasi?

Mahasiswa.co.id - Di atas kertas, demokrasi Indonesia tampak sehat: 55% pemilih pada Pemilu 2024 berasal dari generasi muda. Tapi di balik angka itu, ada ironi: mereka memilih tanpa benar-benar percaya. Inilah wajah baru politik generasi muda; aktif, tapi skeptis. Angka ini tampak menggembirakan, seolah anak muda sedang mengambil alih masa depan demokrasi. Namun di sisi lain, berbagai survei menunjukkan tingkat kepercayaan generasi muda terhadap sistem politik justru rendah.

Menurut survei Katadata Insight Center (2023), memang 87,2% anak muda mengaku ikut mencoblos dalam pemilu, tapi hanya 3,2% yang bergabung dengan partai politik dan 16% yang pernah mengikuti pendidikan politik. Keterlibatan mereka berhenti di bilik suara, jarang masuk ke ruang pengambilan keputusan. Berdasarkan survei IDN Research Institute (2023), 59% Gen Z menyatakan ketidakpuasan terhadap demokrasi di Indonesia. Namun, penelitian Tinambunan dkk. (2024) menunjukkan sisi lain dari fenomena yang sama: meskipun kritis terhadap praktik politik konvensional, Gen Z memiliki potensi besar untuk memperkuat demokrasi melalui partisipasi digital dan isu-isu sosial. Artinya, ketidakpuasan itu bukan tanda apatisme, melainkan dorongan untuk mencari bentuk baru partisipasi politik yang lebih jujur dan terbuka.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa partisipasi tinggi tidak selalu berarti kepercayaan tinggi. Banyak anak muda memilih karena merasa wajib, bukan karena percaya sistem akan berubah. Mereka aktif, tapi juga ragu. Mereka memilih, tapi sekaligus meragukan apakah suaranya benar-benar berpengaruh.

Generasi muda tumbuh di masa ketika janji demokrasi terasa semakin jauh dari kenyataan. Mereka menyaksikan korupsi yang terus berulang, politik uang yang diwajarkan, dan kebijakan pemerintah yang sering kali lebih berpihak pada kelompok-kelompok yang berkuasa. Demokrasi yang seharusnya menjadi ruang kesetaraan, kini tampak seperti tong kosong. Maka wajar bila mereka bersikap skeptis. Bukan karena mereka apatis, tapi karena mereka kecewa.

Namun, di balik keraguan ini, ada bentuk baru keterlibatan yang sedang tumbuh. Generasi muda tidak lagi percaya pada pelaku politik, tapi mereka masih percaya pada nilai-nilai demokrasi. Mereka menggunakan media sosial untuk memantau sidang DPR, menyimpan janji-janji pejabat, menyoroti kebijakan yang dianggap tidak terbuka, atau mendorong perubahan lewat petisi online. Dunia digital kini menjadi ruang politik baru yang lebih bebas, cepat, dan tidak terikat hierarki.

Di sinilah penulis melihat dua kemungkinan. Pertama, jika ketidakpercayaan ini dibiarkan tanpa perubahan dalam politik, maka ketidakpercayaan ini bisa berkembang menjadi krisis kepercayaan yang melemahkan demokrasi. Ketika generasi muda berhenti percaya, demokrasi kehilangan penerusnya dan ruang publik akan mudah dikuasai oleh “mereka” yang pandai memanfaatkan kekecewaan untuk memperkuat kekuasaan.

Kedua, krisis kepercayaan juga bisa menjadi tanda bahwa demokrasi sedang didorong untuk berubah. Ketika generasi muda menolak cara lama berpolitik, mereka sebenarnya sedang menuntut bentuk baru partisipasi yang lebih jujur dan terbuka. Demokrasi tidak mati, tapi sedang berevolusi.

Masa depan demokrasi mungkin tidak lagi ditentukan di gedung parlemen saja, melainkan juga di ruang digital, di petisi online atau bahkan di unggahan panjang yang membahas kebijakan publik. Keterlibatan politik kini hadir dalam bentuk baru. Lebih spontan, lebih kritis, dan lebih menuntut transparansi.

Generasi muda mungkin berhenti percaya pada demokrasi yang dijalankan hari ini, tapi bukan berarti mereka berhenti memperjuangkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Mungkin inilah masa perubahan demokrasi, ketika kekecewaan bukan menjadi tanda kehancuran, tapi tanda bahwa generasi muda masih peduli dan ingin memperbaiki.

Penulis: Dina Dinata
Mahasiswa Program Studi Tadris Biologi di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon