Makan Bergizi Gratis: Solusi Gizi atau Masalah Baru?

Mahasiswa.co.id - Setelah berjalan lebih dari satu tahun, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai memperlihatkan dinamika yang semakin kompleks. Di satu sisi, program ini dipuji sebagai langkah konkret negara dalam memperbaiki gizi dan mendukung kualitas pendidikan anak-anak. Namun di sisi lain, berbagai persoalan muncul di lapangan, mulai dari tata kelola anggaran hingga dampaknya terhadap pelaku usaha kecil di sekitar sekolah. Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting: apakah MBG benar-benar menjadi solusi gizi, atau justru melahirkan masalah baru?

Memasuki 2026, skala Program Makan Bergizi Gratis semakin membesar. Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp335 triliun untuk program ini, sebagaimana disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai retret kabinet. Besarnya anggaran tersebut menjadikan MBG sebagai salah satu program sosial dengan pembiayaan terbesar dalam APBN. Di tengah keterbatasan fiskal dan banyaknya kebutuhan sektor lain, kondisi ini menuntut perencanaan yang matang serta pengawasan yang ketat.

Di Balik Anggaran Triliunan
Besarnya anggaran MBG menuntut tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab. Sayangnya, pelaksanaan program ini masih menghadapi berbagai celah pengawasan. Salah satu contoh yang mencuat adalah kasus penipuan terhadap pengusaha katering di Kediri, Jawa Timur, yang dijanjikan menjadi pemasok makanan bergizi gratis. Alih-alih memperoleh keuntungan, para pelaku usaha justru mengalami kerugian finansial.

Kasus tersebut mencerminkan lemahnya sistem verifikasi dan pengawasan dalam proses kemitraan. Program berskala nasional seperti MBG sangat rentan terhadap penyalahgunaan apabila tidak dibarengi mekanisme kontrol yang kuat. Jika persoalan ini terus berulang, kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah berpotensi semakin tergerus.

Apa Manfaat Nyata bagi Siswa?
Terlepas dari berbagai persoalan tersebut, manfaat MBG tetap tidak bisa diabaikan. Program ini berpotensi meningkatkan asupan gizi siswa serta membantu menjaga konsentrasi belajar selama jam sekolah. Bagi keluarga berpendapatan rendah, makan siang gratis juga dapat mengurangi beban pengeluaran harian.

Namun, implementasi MBG sejauh ini belum sepenuhnya merata. Program ini masih lebih banyak berjalan di wilayah perkotaan dan Pulau Jawa, sementara daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) justru menghadapi persoalan gizi yang lebih serius. Ketimpangan ini menunjukkan perlunya penyesuaian kebijakan agar manfaat MBG dapat dirasakan secara lebih adil.

Ketika Pedagang Kecil Mulai Tersisih
Dampak lain yang jarang disorot adalah tekanan terhadap pelaku usaha kecil di sekitar sekolah. Sejak MBG berjalan, sejumlah kantin sekolah dan pedagang kaki lima mengalami penurunan omzet yang signifikan. Bagi siswa, makan siang gratis memang mengurangi kebutuhan jajan. Namun bagi pedagang kecil, kebijakan ini justru menghilangkan sumber pendapatan utama mereka.

Dalam beberapa kasus, penurunan omzet mencapai lebih dari separuh pendapatan harian, sementara biaya sewa dan operasional tetap harus ditanggung. Selain itu, ketentuan pengadaan perlengkapan makan tertentu turut meningkatkan biaya operasional dan berpotensi menciptakan ketergantungan pada pihak tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan publik, meskipun bertujuan baik, tetap dapat menimbulkan dampak negatif jika tidak dirancang secara inklusif.

Perlu Pembenahan, Bukan Penghentian
Melihat berbagai persoalan tersebut, Program Makan Bergizi Gratis sejatinya tidak perlu dihentikan, melainkan dibenahi. Pelibatan pedagang kantin sekolah dan UMKM lokal sebagai bagian dari rantai penyediaan makanan dapat menjadi alternatif solusi. Pendekatan ini tidak hanya menjaga keberlangsungan usaha kecil, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal.

Selain itu, pelaksanaan MBG sebaiknya dilakukan secara bertahap dan berbasis kebutuhan. Daerah dengan tingkat gizi buruk tinggi, keterbatasan infrastruktur, serta peluang ekonomi rendah seharusnya menjadi prioritas utama. Pengawasan oleh lembaga terkait juga perlu diperkuat untuk mencegah penipuan, penyalahgunaan anggaran, dan praktik tidak transparan.

Program Makan Bergizi Gratis memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dijalankan dengan tata kelola yang adil, transparan, dan inklusif. Tanpa perbaikan tersebut, kebijakan yang diniatkan sebagai solusi justru berisiko melahirkan persoalan sosial dan ekonomi baru.

Oleh: Abdau Badawi
Mahasiswa Ekonomi Pembangunan UPN ”Veteran” Jakarta