Di atas kertas, perekonomian Indonesia tampak baik-baik saja. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap berada di atas 5 persen belum sepenuhnya mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat. Pelemahan rupiah, kenaikan harga pangan, dan tekanan biaya pinjaman menjadi tantangan nyata bagi daya beli rumah tangga. Di tengah optimisme pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, masyarakat justru menghadapi tekanan ekonomi yang semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok yang meningkat, nilai tukar rupiah yang melemah, serta biaya pinjaman yang relatif tinggi menjadi persoalan yang tidak dapat diabaikan. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara capaian pertumbuhan ekonomi secara makro dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi triwulan II-2026 sebesar 5,29 persen secara tahunan, dengan pertumbuhan kumulatif semester I-2026 mencapai 5,45 persen. Bank Dunia pun memperkirakan ekonomi nasional masih mampu tumbuh 5,2 persen sepanjang 2026 (Kabarbursa, 2026). Akan tetapi, kabar baik dari ruang konferensi pers itu belum sepenuhnya sejalan dengan suasana di pasar tradisional, di toko kelontong, dan di meja makan keluarga Indonesia.
Tekanan pertama datang dari nilai tukar. Sepanjang Oktober 2026 rupiah bergerak di sekitar Rp17.900 hingga Rp18.000 per dollar AS, bahkan sempat menyentuh kisaran Rp18.070 pada 22 Oktober 2026 (Databoks, 2026). Untuk meredam gejolak, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga acuan total 100 basis poin pada Mei–Juni dan kini menahan BI-Rate di level 5,75 persen (Kontan, 2026b). Rupiah yang lemah membuat barang impor, bahan baku industri, hingga pakan ternak menjadi lebih mahal, sementara suku bunga tinggi membuat cicilan kredit rumah tangga dan pinjaman usaha kecil ikut terasa berat.
Tekanan kedua datang dari harga kebutuhan pokok. Inflasi tahunan pada September 2026 naik ke 3,28 persen, lebih tinggi dibanding 2,65 persen pada September 2025, dengan komoditas pangan seperti cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan beras sebagai penyumbang utama (Kontan, 2026a). Seluruh provinsi mengalami inflasi, dan kesenjangannya cukup lebar: Sulawesi Utara mencatat inflasi 7,59 persen, jauh di atas Sumatera Selatan yang sebesar 2,55 persen (BCA Sekuritas, 2026). Bagi keluarga berpenghasilan rendah yang sebagian besar uangnya habis untuk makan, kenaikan harga pangan jauh lebih menyakitkan daripada yang tergambar dalam angka rata-rata nasional.
Masalahnya, kenaikan harga ini tidak diimbangi oleh pendapatan yang tumbuh sepadan. Kajian Damayanti dkk. (2026) menemukan bahwa daya beli masyarakat Indonesia terutama ditentukan oleh pendapatan per kapita, bukan oleh kemudahan bertransaksi lewat dompet digital. Artinya, promo belanja, diskon daring, atau bantuan sesaat tidak cukup untuk menjaga daya beli dalam jangka panjang. Ketika harga pangan naik, rupiah melemah, dan biaya pinjaman meningkat, sementara gaji relatif tetap, masyarakat terpaksa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, atau menguras tabungan.
Karena itu, keberhasilan ekonomi tidak cukup diukur dari angka pertumbuhan di atas lima persen. Pemerintah perlu memperkuat stabilisasi harga pangan melalui distribusi dan cadangan pangan yang merata di setiap daerah, menjaga kepercayaan pasar agar rupiah kembali stabil, serta mendorong penciptaan lapangan kerja yang layak agar pendapatan masyarakat ikut naik. Pertumbuhan ekonomi baru benar-benar berarti ketika manfaatnya sampai ke pasar dan terasa di dompet rakyat, bukan berhenti sebagai angka dalam rilis statistik.
Penulis :
• Putri Prima Rahma Sarwahita, S. P.
Komentar 0