Membaca Gejolak Kenaikan Pajak dari Kacamata Lingkungan dan Sosial, Rakyat Menjerit, Ekosistem Terlupakan!

Oleh : Alialudin Hamzah (Pemerhati Lingkungan Hidup/Ketua Umum PB Liga Mahasiswa Islam Indonesia)

Mahasiswa.co.id - Gelombang keresahan rakyat kembali pecah di berbagai daerah di Indonesia. Kali ini, ledakannya tertuju pada manuver tidak sehat oleh pemerintah yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sejak Agustus 2025 lalu.

Bagaimana tidak, tarif pajak melesat tajam dalam waktu cepat, bahkan angkanya gila-gilaan hingga tak masuk akal. Di Kabupaten Pati, pajak naik 250%, Semarang 400%, Cirebon 1.000%, dan Jombang 1.202%.

Lebih ironis, kenaikan ini terjadi di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sedang tertekan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi nasional pada Juli 2025 mencapai 2,37% (year-on-year), dengan inflasi bulanan 0,30%. Lonjakan ini didorong oleh harga beras dan biaya pendidikan, sehingga penambahan beban pajak membuat rakyat semakin terpojok.

Hal tersebut menjadi tamparan keras bagi petani, pedagang kecil, dan pemilik rumah sederhana. Rakyat yang tadinya pas-pasan kini dipaksa membayar lebih, bahkan sampai nekat memprotes dengan membawa koin ke kantor pajak sebagai simbol perlawanan. Tatkala rakyat diperas, pemerintah daerah terlihat kompak. Ada apa sebenarnya? Apakah ada instrumen terselubung di balik kebijakan serentak ini?

Ironisnya, respons pemerintah pusat setengah hati. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Agustus 2025, alih-alih menyelesaikan masalah, justru menambah kegaduhan. Isinya hanya berupa imbauan, tanpa mekanisme sanksi, tanpa solusi fiskal alternatif, dan tanpa keberpihakan pada rakyat kecil. Hasilnya, pajak tetap mencekik, sementara daerah berdalih defisit akibat pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU). Pemerintah pusat seakan cuci tangan. Apakah ada kesengajaan?

Pajak yang Lupa Tujuan

Sejatinya, pajak adalah instrumen keadilan sosial yang dipungut dari yang kuat untuk melindungi yang lemah. Konstitusi jelas mengatur, sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 Pasal 23A, bahwa "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Prinsip ini mengandung asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan bagi rakyat.

Namun kenyataannya terbalik. Yang kecil justru diperas, yang besar bebas dapat pengampunan pajak dari pemerintah. Pajak yang mestinya dikenakan pada spekulan tanah, korporasi besar, dan pemilik lahan luas, justru menghantam kaum tani, buruh, dan pedagang kecil. Apakah pemerintahan sedang merampok rakyatnya sendiri?

Data bicara lantang. Pati punya rasio pajak daerah (tax ratio) hanya 0,73% pada 2024, jauh di bawah rata-rata nasional 10–12%. Anehya, kontribusi PBB-P2 di Pati mencapai lebih dari 20% penerimaan pajak daerah (rata-rata nasional hanya 12,6%). Artinya, sejak lama daerah menggantungkan pendapatan pada rakyat kecil. Saat tarif dinaikkan drastis, yang runtuh pertama adalah dapur rakyat.

Ketika Pajak Melupakan Lingkungan

Pajak atas tanah seharusnya berfungsi ganda: sebagai pendapatan fiskal sekaligus regulasi tata ruang. Dalam teori ecotax, pajak bisa mengendalikan alih fungsi lahan, melindungi tanah produktif, dan menekan spekulasi.

Tapi faktanya, PBB-P2 malah buta fungsi. Sawah-sawah subur hilang hingga 100 ribu–150 ribu hektar per tahun, berubah jadi kompleks perumahan elit, tambang, atau industri.

Padahal di negara maju, pajak tanah digunakan sebagai pengendali spekulasi dan pelindung lahan produktif. Korea Selatan dan Jepang menerapkan land value tax, sementara Uni Eropa memakai eco-tax untuk mendanai konservasi. Indonesia justru sebaliknya.

Faktanya, produksi padi jatuh dari 59,7 juta ton (2017) menjadi 54,3 juta ton (2022). Hilangnya 100 ribu hektar sawah berarti 174 ribu ton gabah lenyap setiap tahun. Artinya, pajak malah memeras perut rakyat dan meruntuhkan ketahanan pangan nasional.

Pajak yang seharusnya membela rakyat dan bumi malah jadi instrumen pengabaian ekosistem. Para pemilik modal besar jarang disentuh fiskal progresif, sementara petani kecil dipaksa bayar lebih mahal. Sebuah kebijakan timpang yang melukai nalar keadilan. Di mana hati nurani pemerintah?

Gejolak Sosial dan Runtuhnya Legitimasi

Apa yang terjadi di Pati, Jombang, Semarang, hingga Cirebon hanyalah potret kerentanan fiskal daerah di seluruh Indonesia. Ketika transfer pusat dikurangi, jalan pintas yang diambil adalah menaikkan pajak tanpa memperhitungkan daya tahan rakyat.

Ada kisah nyata rakyat yang menjerit. Seorang petani di Pati, misalnya, mengaku: "Saya hanya punya sawah seperempat hektar. Pajak dulu Rp150 ribu, sekarang naik jadi Rp500 ribu. Uang dari mana? Hasil panen tidak cukup untuk biaya hidup." Kisah ini menggambarkan bahwa kenaikan pajak telah mengancam dapur rakyat.

Padahal teori fiscal social justice menegaskan bahwa pajak harus jadi alat redistribusi, mengurangi ketimpangan, dan melindungi kelompok paling rentan. Tapi kenyataannya, PBB-P2 justru memicu gejolak sosial, menggerus kepercayaan publik, dan membuka krisis legitimasi pemerintah. Apakah pemerintah sadar bahwa pajak tak adil adalah taruhan atas kepercayaan rakyat?

Saatnya Menata Ulang

Dalam situasi ini, jalan keluar perlu dicari untuk mewujudkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan lagi ada imbauan kosong yang memperkeruh keadaan, seolah pemerintah tidak mampu berpikir solutif atas masalah keuangan daerah maupun negara. Pemerintah harus berani menata ulang PBB-P2 dengan prinsip progresif, berpihak pada rakyat kecil, dan berorientasi ekologis.

Petani, buruh, dan pemilik rumah sederhana harus dilindungi dengan pajak rendah. Sementara korporasi besar, spekulan tanah, dan pengembang harus membayar lebih tinggi. Lahan produktif diberi keringanan, sedangkan lahan spekulatif atau perusak ekosistem ditarik pajak maksimal.

Seperti kata Henry George sejak abad ke-19, nilai tanah meningkat bukan karena jerih payah individu, melainkan karena pembangunan kolektif masyarakat. Maka, yang menikmati keuntungan besar dari kenaikan nilai tanah harus menanggung beban lebih untuk rakyat banyak.

Kasus Pati adalah peringatan keras bahwa pajak tanah adalah masalah fiskal sekaligus masalah ruang hidup rakyat, keberlanjutan ekosistem, dan masa depan pangan Indonesia.

Hari ini kita menyaksikan rakyat menjerit karena pajak tak adil. Esok, bila ekosistem terus diabaikan, kita akan kehilangan sawah, pangan, dan ruang hidup yang layak. Sudah waktunya pajak kembali ke fungsi sejatinya. Hentikan segala bentuk yang memeras rakyat, mari lindungi bumi dan manusia, lindungi ruang hidup dan sesama kita.

Sumber Data & Referensi

1. Badan Pusat Statistik (BPS) – Berita Resmi Statistik: Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Juli 2025.
https://www.bps.go.id

2. Badan Pusat Statistik (BPS) – Statistik Pertanian: Produksi Padi Indonesia 2017–2022.
https://www.bps.go.id

3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23A.

4. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) – Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Penyesuaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), 14 Agustus 2025.

5. Pemerintah Kabupaten Pati – Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah 2024, khususnya rasio pajak daerah.

6. Kementerian Keuangan RI – Data Rasio Pajak Daerah dan Nasional 2024.
https://www.kemenkeu.go.id

7. Food and Agriculture Organization (FAO) – Land Use and Agricultural Transformation in Asia, 2022.

8. OECD Tax Policy Studies – Environmental Taxation in OECD Countries: Land Value Tax and Eco-Tax Experiences, 2021.

9. Henry George (1879) – Progress and Poverty: An Inquiry into the Cause of Industrial Depressions and of Increase of Want with Increase of Wealth.

10. Berbagai pemberitaan media nasional (Kompas, Tempo, Detik, dan Bisnis Indonesia) terkait protes kenaikan PBB-P2 di Pati, Jombang, Semarang, dan Cirebon, Agustus 2025.