Patriarki: Perempuan dan Panggung Politik

Oleh: Faruq Hidayat*

"Perempuan akan selalu dibawah laki-laki kalau yang diurusi hanya baju dan kecantikan’’
(soe hok gie)

Mahasiswa.co.id - Kesan "lebay" mungkin yang akan pertama kali kita rasakan dari kalimat Soe Hok Gie di atas. Namun ketika kita sedikit menoleh ke belakang, kita akan menemukan setumpuk jawaban mengapa baju dan kecantikan adalah salah satu indikator kalah dan keterbelakangnya perempuan daripada laki-laki. Sudah sangat jelas bahwa pikiran perempuan semestinya melampaui kecantikan maupun pakaian. Akan lebih baik lagi jika wanita memperluas kiprah kecerdasan dan wawasannya.

Kecerdasan dan kepiauaian memang lebih menawan daripada gincu merah merona dan bedak yang tebal. Kedalaman berpikir lebih utama untuk dilihat dibandingkan dengan alis hasil sulaman. Tidak akan cukup jika hanya bermodal cantik, perempuan harus mampu memperluas ruang sempit dan gerak diplomatis.

Era hari ini menuntut semua orang untuk mampu bersaing melawan derasnya arus globalisasi. Perempuan sebagai aktor utama dalam melahirkan generasi berbudi luhur dan berilmu harus mampu membangun pola komunikasi dan konsolidasi kekuatan-kekuatan.

Sejarah mencatat kontribusi gerakan perempuan dalam wujud organisasi pergerakan pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan sangatlah signifikan. Sebut saja, Poetri Mardika di Jakarta (1912), Aisyiyah di Yogyakarta (1917), Wanita Susilo di Pemalang (1918), dan Poetri Boedi Sejati (Surabaya, 1919). Bahkan pada era tahun 1950-an tercatat ada organisasi keperempuanan yang sangat progresif di zamannya, yaitu Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) yang disinyalir merupakan metamorfosa dari Gerakan Wanita Sedar (Gerwis).

Kini sudah saatnya aktivitas politik perempuan sudah membumi. Kemuliaan "kepentingan" sebagai tujuan dari sebuah aktivitas politik, ilmu yang cukup untuk melakukan diplomasi dan konsolidasi serta kekuatan karakter dari para aktor politik adalah warisan leluhur yang sangat berharga bagi kita. Visi kebangsaan, ilmu yang cukup dan kekuatan karakter merupakan prasyarat mutlak yang harus ada agar politik dan aktornya tidak terjebak pada kubangan hitam.

Lalu, sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan kita hari ini ketika nampak dari dunia politik adalah catatan hitam kelam, dan gambar-gambar yang suram? Pertanyaan mendasar yang barangkali butuh jawaban.

Belum lagi tntangan berat bagi perempuan Indonesia saat ini, dengan masih adanya keraguan di kalangan masyarkat tertentu apakah perempuan mampu menjalankan fungsi dan perannya di roda politik. Persoalan yang dihadapi perempuan lebih disebabkan kendala sosial budaya yang tidak memberi akses dan kesempatan menduduki posisi sentral dan strategis di lembaga-lembaga politik, meskipun aspek kemampuan intelegensi, manajerial dan kemampuan kepemimpinan perempuan Indonesia memiliki kualitas yang sangat memadai.

Indonesia adalah negara yang berdaulat dan telah berkomitmen dengan tegas memberikan hak dan pengakuan yang sama bagi setiap warga negaranya, perempuan ataupun laki-laki akan berbagai hak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa terkecuali. Hak-hak politik perempuan ditetapkan melalui instrumen hukum maupun dengan meratifikasi berbagai konvensi yang menjamin hak-hak politik tersebut.

Hak ini dibutuhkan dengan keterwakilan perempuan di panggung politik dan lembaga-lembaga politik formal, walaupun seperti yang kita ketahui jumlahnya kini masih sangat rendah dibandingkan dengan laki-laki. Hal demikian menjadi wajar, karena dunia politik diasosasikan dengan ranah politik yang relatif dekat dengan laki-laki, mengingat kehidupan sosial tidak bisa dipisahkan dari akar budaya sebab mayoritas masyarakat masih kental dengan budaya patriarki.

Budaya patriarki merespon perempuan pada peran-peran domestik seperti peran pengasuhan, pendidik dan penjaga moral. Perempuan dipandang sebatas pengurus dapur, sumur, dan kasur. Sementara peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga, pengambil keputusan dan pencari nafkah.

Apabila perempuan masuk pada gelanggang politik maka akan dianggap kurang pantas atau bahkan tak etis, sebab arena politik dianggap dunia yang keras, sarat dengan persaingan. Rendahnya partisipasi perempuan di bidang politik disebabkan karena kendala kultural, strukrural dan anggapan-anggapan yang bias gender.

Saat ini sudah saatnya perempuan ikut andil mengoptimalkan peranannya di tubuh politik formal untuk benar-benar mengubah kebijakan yang akan berorientasi terhadap kemajuan bangsa, termasuk pemenuhan hak-hak perempuan.

Faruq Hidayat adalah mahasiswa aktif STKIP PGRI Sumenep, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini sedang menjabat sebagai Wakil Presiden Mahasiswa BEM STKIP PGRI Sumenep.