Ribka Marsauli Simanjuntak1, Ismayanti2, Irma Riskiana3, Art. Tala Sari4,
1234Mahasiswa Magister Sains Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University
Mahasiswa.co.id - Pemerintah Indonesia tengah bersiap menyambut tahun 2025 dengan keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tetap akan berada di jalur yang positif. Di tengah derasnya arus globalisasi dan tantangan ekonomi dunia yang kian kompleks, Indonesia menunjukkan sikap yang tidak hanya bertahan, tetapi juga optimistis. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional tetap berada pada kisaran 5% untuk tahun 2025, meskipun bayang-bayang ketegangan perdagangan global terus menghantui. Proyeksi tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani saat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan pada hari Selasa, 1 Juli 2025. “Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2025 pada kisaran 4,7 hingga 5,0 untuk semester kedua. Sehingga secara keseluruhan (pertumbuhan) antara 4,7 hingga 5,0,” Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2025 pada kisaran 4,7 hingga 5,0 untuk semester kedua. Sehingga secara keseluruhan (pertumbuhan) antara 4,7 hingga 5,0,” ujarnya.
Pemerintah juga memperkirakan Tingkat inflasi pada semester II 2025 akan berada di rentang 2,2 hingga 2,6 persen. Sedangkan nilai tukar rupiah diprediksi akan bergerak antara Rp. 16.300 hingga Rp. 16.800 per dolar AS. Dalam paparannya, bendahara negara mengatakan kondisi ekonomi di kuartal II sangat dipengaruhi oleh Presiden Donal Trump serta konflik yang sedang berlangsung di wilayah Timur Tengah. Sri Mulyani menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap risiko global agar target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 % dapat tercapai secara optimal.
Sikap ini bukan tanpa alasan. Data dan pengalaman menunjukkan bahwa fondasi ekonomi Indonesia cukup kuat. Tahun 2024 lalu, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,03% menurut Badan Pusat Satatistik (BPS). Target pemerintah untuk tahun ini adalah 5,2%. Angka ini memang tidak jauh berbeda, namun mencerminkan konsistensi dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah berbagai tekanan eksternal. Namun, bukan berarti jalan menuju pertumbuhan ini mulus. Salah satu tantangan utama yang kini dihadapi adalah ketegangan dagang dengan Amerika Serikat. Dalam beberapa pekan terakhir, isu rencana pemberlakuan tarif tinggi oleh Presiden Donald Trump terhadap produk-produk ekspor Indonesia menyita perhatian publik dan pasar. Besaran tarif yang diusulkan, yakni hingga 32%, tentu bukan hal sepele dan dapat berdampak langsung pada kinerja ekspor serta perekonomian nasional secara keseluruhan.
Merespon hal ini, delegasi pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah bertolak ke Washington untuk melakukan negosiasi langsung. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menawarkan peningkatan impor barang dari AS, seperti gas elpiji dan gandum, serta berjanji untuk mengurangi hambatan non-tarif. Tujuannya satu: mencegah penerapan tarif tambahan dan menjaga hubungan dagang yang saling menguntungkan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mengambil bagian penting dalam diplomasi ini. Dalam konferensi pers yang diadakan bersama Dewan Stabilitas Sistem Keuangan, ia menyatakan bahwa pemerintah secara aktif melakukan mitigasi dini terhadap potensi tekanan eksternal. Termasuk, menjaga komunikasi terbuka dengan Amerika Serikat dan mempercepat upaya deregulasi di sektor perdagangan. “Pemerintah akan aktif melakukan mitigasi awal, termasuk komunikasi intensif dengan pemerintah AS. Deregulasi dan perlindungan terhadap permintaan domestik juga menjadi prioritas,” ujar Sri Mulyani.
Namun, dinamika politik dalam negeri AS menambah lapisan ketidakpastian dalam negosiasi ini. Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) telah menegaskan bahwa keputusan akhir berada di tangan Presiden Trump. Artinya, meskipun telah dilakukan negosiasi teknis secara mendalam, hasil akhirnya sangat bergantung pada pertimbangan politis di Gedung Putih. Jika skenario buruk terjadi dan tarif benar-benar diterapkan, dampaknya diperkirakan bisa memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,3 hingga 0,5 persen poin. Angka ini mungkin terdengar kecil, namun dalam konteks ekonomi nasional, efeknya bisa terasa luas, mulai dari penurunan ekspor, melemahnya nilai tukar rupiah, hingga berkurangnya minat investasi asing.
Meski demikian, pemerintah tetap menjaga nada optimistis. Pasalnya, kontribusi ekspor Indonesia ke Amerika Serikat terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) secara keseluruhan hanya sekitar 2%. Selain itu, Indonesia telah cukup berpengalaman dalam menghadapi guncangan ekonomi global, seperti saat pandemi COVID-19 maupun krisis moneter global sebelumnya. Salah satu menjadi perhatian justru adalah efek psikologis dan sentimen pasar. Sejak pengumuman tarif oleh Trump awal April lalu, pasar keuangan Indonesia mengalami arus keluar modal. Rupiah pun sempat mengalami tekanan terhadap dolar AS. Kendati demikian, Bank Indonesia diyakini masih memiliki ruang kebijakan yang cukup untuk menjaga stabilitas moneter. Intervensi di pasar valas, pengaturan suku bunga, serta langkah stabilisasi lainnya akan menjadi senjata utama bank sentral untuk menenangkan pasar.
Di sisi lain, Sri Mulyani dan delegasi Indonesia juga memanfaatkan forum tahunan IMF dan Bank Dunia di Washington untuk memperkuat jaringan kerja sama internasional. Dalam salah satu pertemuan bilateral, ia bertemu dengan Menteri Keuangan Tiongkok, Lan Foan. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat hubungan ekonomi Indonesia-Tiongkok, termasuk di bidang perdagangan dan investasi.
Upaya pemerintah dalam menjaga hubungan dagang tidak hanya tertuju pada Amerika dan China. Indonesia juga mulai melirik peluang pasar baru di Asia Selatan, Afrika, dan Timur Tengah. Diversifikasi mitra dagang menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada negara-negara tertentu. Dengan demikian, Indonesia akan lebih tahan terhadap tekanan global yang bersifat unilateral. Langkah lainnya yang tengah ditempuh adalah memperkuat permintaan domestik. Di tengah ketidakpastian eksternal, konsumsi rumah tangga dan investasi dalam negeri menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Pemerintah memastikan bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga melalui pengendalian inflasi, subsidi energi yang tepat sasaran, dan program jaring pengaman sosial.
Transformasi ekonomi juga terus dikejar. Program hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan UMKM, serta akselerasi digitalisasi menjadi fondasi untuk menciptakan sumber pertumbuhan baru. Dengan membangun industri bernilai tambah, Indonesia tidak hanya memperluas pasar kerja dalam negeri, tetapi juga meningkatkan daya saing produknya di pasar global.
Presiden Prabowo Subianto sendiri telah memasang target ambisius, yakni membawa Indonesia tumbuh hingga 8% pada tahun 2029. Target ini hanya dapat tercapai jika pemerintah mampu menjaga stabilitas makroekonomi sambil terus mendorong produktivitas, efisiensi birokrasi, dan keterbukaan ekonomi. Meski tantangan besar di depan mata, Indonesia memiliki banyak potensi yang bisa dioptimalkan. Populasi besar dengan kelas menengah yang terus tumbuh, sumber daya alam yang melimpah, serta stabilitas politik yang relatif terjaga menjadi modal utama untuk mengarungi gejolak global.
Optimisme yang ditunjukkan pemerintah bukan sekadar retorika. Di baliknya ada kerja keras diplomasi, kebijakan fiskal dan moneter yang terukur, serta strategi pembangunan jangka panjang yang terus disempurnakan. Dalam dunia yang terus berubah, kemampuan untuk beradaptasi, berinovasi, dan membangun kepercayaan menjadi kunci utama. Tahun 2025 memang belum berjalan, tetapi peta perjalanannya sudah mulai digambar. Jika pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat mampu berjalan bersama dalam satu visi, maka bukan hanya target 5% yang bisa dicapai, tetapi juga harapan untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi utama dunia di masa depan.
Komentar 0