Potensi perempuan wirausaha mulai tersorot melalui dukungan pembentukan Women SMEs Unpad-Nauraa Center yang didukung Kementerian PPN/Bappenas 2026. Berdasarkan Berita Kerja Bappenas maret 2026 Perempuan wirausaha di Indonesia pada kenyataannya ada sekitar 37% dari sekitar 56,7 juta wirausaha. Selain itu, sebagian besar perempuan wirausaha masih bergerak pada skala mikro dan sektor informal dengan nilai tambah relatif rendah.
Angka tersebut memperlihatkan paradoks yang sering luput mengenai narasi mengenai “perempuan berdaya lewat bisnis” meskipun demikian angka tersebut menunjukkan bahwa perempuan wirausaha memiliki potensi yang menjanjikan. Di satu sisi, kewirausahaan menjadi jalan pembuka bagi perempuan untuk memperoleh penghasilan dan memiliki kendali lebih besar atas pekerjaannya. Di sisi lain, bisnis menjadi pekerjaan tambahan yang harus diselipkan perempuan di antara memasak, mengurus anak, membersihkan rumah, dan merawat anggota keluarga.
Hal ini menjadi tanda tanya besar mengenai perempuan wirausaha yang disebut sebagai ‘Pahlawan Keluarga’ karena mampu menjalani bisnis sekaligus urusan rumah. Munculnya pertanyaan mengenai “Apakah fleksibilitas itu benar-benar kebebasan? atau justru menjadi bentuk lain dari beban kerja yang tidak terlihat?”
Bisnis di Sela-Sela Mengurus Rumah
Perempuan wirausaha lebih menyukai usaha berbasis rumah karena memiliki fleksibilitas yang dapat memberikan pendapatan sekaligus memungkinkan menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Masalahnya fleksibilitas perempuan ini dianggap sebagai keuntungan tanpa menghitung biaya waktu dan tenaga kerjanya. Berdasarkan data dalam survei World Bank diketahui bahwa setelah bekerja perempuan masih menghabiskan sekitar 19,7 jam per minggu untuk pekerjaan rumah sedangkan laki-laki sekitar 6 jam per minggu. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan wirausaha tidak selalu memiliki “jam kerja fleksibel” tetapi menunjukkan jam kerja yang tidak memiliki batas serta beban ganda karena bekerja dan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga.
Fenomena beban ganda pada perempuan wirausaha bukan sekedar persoalan individual semata. Berdasarkan data survei ILO pada 2023 terhadap 2,217 responden di 34 provinsi menemukan bahwa 79,3% responden perempuan yang memiliki pasangan atau keluarga mengalami beban ganda. Selain itu 68,3 persen responden laki-laki menyatakan bahwa wajar saja bila perempuan meninggalkan pekerjaan berbayarnya demi tanggung jawab mengurus keluarga dan menariknya 66,2% responden perempuan mempunyai gagasan yang serupa.
Di sinilah istilah ‘Pahlawan Keluarga’ perlu dilihat secara kritis. Pujian tersebut dapat terdengar positif tetapi dapat menjadi bumerang yang menganggap perempuan harus kuat dan bertanggung jawab atas bisnis, pendapatan, dan keluarga. Hal ini dapat menjadi persoalan struktural dan pembagian kerja yang tidak seimbang.
Ketika Fleksibilitas Berubah Menjadi Jebakan
Kewirausahaan sering dipromosikan sebagai solusi untuk perempuan yang kesulitan memasuki pasar kerja formal. Bisnis rumahan misalnya, memungkinkan seseorang menentukan sendiri waktu kerja dan lokasi usaha. Namun, fleksibilitas tidak selalu berarti kondisi kerja yang lebih baik. Laporan Global Entrepreneurship Monitor 2024/2025 menunjukkan bahwa pada 2024, 21% perempuan di seluruh dunia yang menutup bisnis menyebut alasan keluarga atau pribadi dibandingkan 14,3 persen laki-laki. Berdasarkan data tersebut, perempuan 47 persen lebih mungkin menutup bisnis karena alasan keluarga atau pribadi dibandingkan laki-laki.
Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa keberlangsungan bisnis perempuan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menjual produk atau mengelola keuangan. Kondisi keluarga dan tanggung jawab perawatan juga dapat menentukan apakah sebuah bisnis dapat bertahan.
Bahkan dalam konteks ketenagakerjaan yang lebih luas, persoalan tersebut masih terlihat di Indonesia. Survei ILO–IBCWE yang dilakukan pada Oktober–November 2025 dan melibatkan 493 responden menemukan bahwa tanggung jawab pengasuhan menjadi salah satu hambatan utama perkembangan karier perempuan. Pada kelompok manajemen puncak, 42,1 persen responden menyebut tanggung jawab pengasuhan sebagai hambatan utama kemajuan karier perempuan.
Dengan demikian, masalah perempuan dalam dunia usaha tidak dapat disederhanakan menjadi “kurang percaya diri” atau “kurang pintar mengelola bisnis”. Ada persoalan waktu, akses terhadap layanan perawatan, norma sosial, modal, jaringan, dan kesempatan untuk mengembangkan usaha.
Modal Tidak Hanya Soal Uang
Hambatan lain datang dari sisi pembiayaan dimana perempuan yang ingin mengembangkan bisnis membutuhkan modal untuk membeli bahan baku, peralatan, memperluas produksi, membayar pekerja, melakukan pemasaran, hingga mengadopsi teknologi. Namun menurut laporan Asian Development Bank mengenai wirausaha perempuan di Indonesia, Filipina, dan Vietnam menunjukkan bahwa UMKM milik perempuan menghadapi hambatan pembiayaan yang lebih besar. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari kondisi institusi keuangan, tetapi juga praktik sosial dan persepsi terhadap perempuan.
Komentar 0