Makan Gratis, Rakyat Kritis: Dilema Makan Bergizi Gratis

Oleh: Alif Abrilian Muhammad
Universitas Negeri Yogyakarta, prodi Sastra Indonesia

Mahasiswa.co.id - Program MBG sejatinya berawal dari ide yang mulia. Memastikan anak-anak Indonesia agar tercukupi nutrisinya. Banyak kajian yang memang mengatakan bahwa pemenuhan nutrisi dapat meningkatkan cara kerja otak agar siap untuk menerima materi dari guru. Berawal dari premis tersebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu langkah dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. MBG pada dasarnya juga mengusung sebuah logika welfare universalism: negara hadir langsung menyediakan kebutuhan dasar bagi seluruh anak sekolah, tanpa adanya seleksi berbasis kemiskinan. Pendekatan universal dalam beberapa negara selalu diperdebatkan, tetapi di Indonesia pilihan ideologis ini jarang diperbincangkan.

Program rezim Prabowo-Gibran ini dirancang sebagai salah satu solusi untuk menekan tingginya angka stunting di Indonesia. Dikutip dari SSGI, angka stunting di Indonesia mencapai 19,8% pada 2024. Angka ini cenderung turun dari 21,5% pada tahun 2023. Namun, meskipun mengalami penurunan hal ini masih tergolong tinggi.

Program MBG yang seharusnya mempunyai tujuan mulia ini nyatanya menuai pro-kontra saat pelaksanaannya karena besarnya anggaran yang harus dialokasikan hingga memotong anggaran sana-sini. Program MBG diproyeksikan mencapai Rp71 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Kini, pada 2026, BGN menegaskan anggaran MBG mencapai Rp268 triliun. Angaran yang fantastis sekali. Selain anggaran yang membengkak, program MBG juga mempunyai kontroversi-kontroversi yang membayanginya, seperti dugaan-dugaan korupsi, makanan yang kurang layak, sampai berita keracunan makanan di beberapa sekolah.

Data terbaru Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 1.242 orang diduga menjadi korban keracunan makan bergizi gratis sepanjang Januari 2026. Ini bukanlah sebuah angka-angka insiden kebersihan yang hanya dipandang sebelah mata. Dengan besarnya anggaran yang telah digelontorkan, sistem tata kelolan program MBG perlu dipertanyakan.
Dikutip dari The Conversation faktor utama penyebab keracunan massal merupakan lemahnya penerapan standar keamanan pelaksaan MBG yang terpusat dan tergolong "kejar tayang". Hal ini diperkuat dengan pengakuan dari Badan Gizi Nasional (BGN) , yakni tercatat hampir 80% kasus keracunan terjadi disebabkan karena mitra pelaksana (SPPG) tidak mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP). Pengakuan ini membuktikan bahwa masalah dari program MBG bukan dari kucuran dana nya, tetapi terdapat pada kelalaian terhadap berjalannya program ini.

Seiring dengan terus bertambahnya kasus keracunan, pemerintah melalui Presiden Prabowo mengklaim bahwa program MBG tetap berhasil dengan tingkat keberhasilan mencapai 99,9%, dengan hanya sekitar 0,0007% penerima yang terdampak keracunan. Klaim ini secara matematis memang tampak meyakinkan. Namun, angka 0,0007% itu adalah ribuan nyawa manusia. Nyawa anak-anak tak bersalah yang terdampak program dari rezim. Apakah keselamatan anak dapat dianggap sebagai "biaya yang dapat ditoleransi" demi keberhasilan program secara keseluruhan? Dalam kebijakan publik, terutama ini adalah kebutuhan dasar, yakni menyangkut pangan, satu kesalahan saja seharusnya menjadi alram serius, bukan sekadar angka-angka statistik yang bisa direduksi. Jangan sampai negara menormalkan dan menyepelekan nyawa anak hanya demi program pemerintah terus berjalan.

Lebih jauh lagi, persoalan MBG tidak hanya berhenti pada isu teknis seperti kebersihan atau distribusi. Program ini juga membuka ruang diskusi tentang efektivitas penggunaan anggaran negara yang diambil dari pajak masyarakat. Dengan kucuran dana sebesar Rp268 triliun, publik berhak mempertanyakan: apakah pendekatan pemberian makan bergizi gratis adalah solusi paling tepat? Ataukah dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk perbaikan sistemik seperti edukasi gizi, peningkatan akses pangan lokal, atau penguatan layanan kesehatan primer?
Agar program MBG ini tidak menjadi bumerang, berikut beberapa solusi dari saya yang mungkin bisa diterapkan agar kasus-kasus yang tidak mengenakkan semakin banyak. Pertama, pemerintah harus memperketat sistem pengawasan dan evaluasi terhadap mitra pelaksana. Standar keamanan pangan tidak boleh dinegosiasikan. Dibutuhkan pula revolusi dalam tata kelola, Model sentralisasi katering seperti yang diberlakukan saat ini cenderung lebih berisiko tinggi sebab kurangnya pengawasan. Konsep sentralisasi tersebut bisa dialihkan ke model swakelola dengan berbasis komunitas atau bisa dengan sekolah yang melibatkan UMKM lokal. Dengan begitu, makanan yang disajikan akan lebih segar dan dapat meminimlisir risiko akibat dari distribusi.

Kedua, perlu adanya transparansi data seara berkala agar publik dapat turut serta mengawasi jalannya program MBG yang sangat rawan dengan korupsi ini. Ketiga, pendekatan jangka panjang harus mulai dipriotitaskan, seperti edukasi gizi berbasis keluarga dan pemberdayaan pangan lokal, sehingga masyarakat tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan negara karena akan rawan dengan politik praktis. Program ini juga tidak mungkin akan dilaksanakan selamanya di negara ini apabila terjadi pergantian kepemimpinan. Keempat, pemerintah perlu membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyrakat sipil dan akademisi. Kebijakan sebesar MBG tidak boleh berjalan dalam ruang tertutup tanpa kritik. Sebab, keberhasilan program bukan semata-mata diukur dari angka statistik, tetapi dari seberapa aman, adil, dan berkelanjutan dampaknya bagi masyarakat.

Terakhir, solusi yang dapat saya tawarkan adalah menghentikan program MBG ini dengan program yang lebih berdampak pada masyarakat. Anggaran sebanyak itu dapat dialokasikan untuk membangun infrastruktur di daerah yang berstatus 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Selain itu, anggaran tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, seperti membiayai pendidikan gratis bagi anak-anak yang putus sekolah akibat beban ekonomi.

Kritik terhadap MBG bukan berarti menolak niat baik pemerintah. Malah justru sebaliknya, kritik menjadi bentuk kepedulian terhadap bangsa ini agar kebijakan publik tidak sekadar populis, tetapi berkelanjutan dan aman. Makan bergizi gratis seharusnya tidak membuat rakyat kehilangan daya kritisnya. Justru di tengah kebijakan besar seperti ini, sikap kritis harus menjadi kunci agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar berpihak pada kesejahteraan bersama bukan hanya dinikmati oleh segelintir orang yang duduk di kursi kekuasaan.

Sumber:
https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvg5eywd109o
SSGI 2024: Prevalensi Stunting Nasional Turun Menjadi 19,8%
https://sinpo.id/detail/117536/bgn-tegaskan-anggaran-mbg-2026-sebesar-rp268-triliun
Kasus Keracunan MBG, BGN: 80 Persen Karena SOP Tak Dipenuhi
Prabowo: Kasus Keracunan MBG Hanya 0,0007 Persen dari 1,4 Miliar Porsi, Masih Batas Ilmiah