Menakar Keadilan Nutrisi : Sudahkan MBG Menjelma Sila Kelima di Piring Anak Indonesia?

Mahasiswa.co.id - Program Makanan bergizi gratis merupakan program yang diadakan pemerintah dibawah Kepeminmpinan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi secara gratis untuk para siswa yang ada di Indonesia. Program ini dirancang dengan tujuan jangka panjang untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas dan produktif untuk menciptakan generasi emas 2045. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memutus rantai gizi buruk dan stunting yang selama ini menjadi penghambat kemajuan bangsa. Program ini bukan hanya sekedar bagi-bagi makanan, namun juga janji pemerintah untuk memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, keadilan nutrisi harus tersampaikan melalui piring-piring yang diberikan kepada setiap anak untuk mewujudkan tujuan program yang dilakukan. Keberhasilan program ini tidak boleh hanya diukur dari angka statistic pengeluaran anggaran atau masifnya penyaluran porsi makan di sekolah perkotaan. Tantangan sesungguhnya bagi Sila Kelima tertelah pada kualitas dan gizi yang diterima seluruh anak, mulai dari perkotaan hingga pelosok daerah. Jika kualitas nutrisi yang diberikan nutrisi yang diberikan masih tidak adil dan merata, maka MBG beresiko menjadi proyek seremonial belaka. Tulisan ini akan menakar apakah piring-piring MBG telah benar-benar menjadi jembatan keadilan yang memutus rantai stunting, atau justru sekedar etalase politik yang abai terhadap Kesehatan anak Indonesia.

Dilema kualitas vs. kuantitas

Persoalan yang mendasar bagi MBG adalah ‘asal kenyang’ . dalam perspektif sila kedua pancasila : kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan makanan kepada naka bangsa Adalah suatu wujud kehormatan terhadap martabat manusia. Namun dalam perwujudannya, martabat itu akan luntur jika menu yang disajikan hanya sebuah menu yang berisi karbohidrat dengan tujuan ‘asalkan anak kenyang’. Padahal, dalam system kerjanya, mbg ini harus mencukupi nilai gizi yang terserap di dalam tubuh anak sehingga harus berjalan dengan benar agar tidak menciptakan resiko generasi kenyang secara fisik namun lapar secara nutrisi.

Dalam program kerja MBG saat ini, banyak sekali kasus menu utama yang disajikan tidak sesuai dengan gizi anak Indonesia. Dimana berita ini ramai diperbincangkan di media sosial tentang menu MBG yang tidak sesuai dengan standar gizi yang diberikan. Bahkan, banyak anak yang mengalami keracunan makanan akibat kurangnya pemahaman pengolahan makanan oleh staf dapur. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pengawassan yang ketat agar kasus ini tidak terulang kembali. Jika hal ini sering terjadi maka MBG gagal menjadi instrument keadilan dan hanya menjadi beban fifikal tanpa dampak Kesehatan jangka Panjang.

Ujian Sila Kelima : Ketimpangan Gizi Di Wilayah Perbatasan.

Tantangan logistic di negara kepulauan seringkali membuat harga protein di Jawa jauh lebih murah disbanding wilayah 3T(Terdepan, Terluat, Tertinggal). Jika anggaran per porsi dipukul sama rata secara nasional, maka kualitas makan anak di daerah 3T akan jauh berbeda dengan anak yang ada di daerah kota. Hal ini terjadi karena setiapa daerah memiliki disparitas harga pangan lokal. Dengan demikian, yang harus dilakukan maka memastikan bahwa nutrisi satu butir telur di meja makan anak di perbatasan, harus sama persis dengan nutrisi anak yang ada di perkotaan. Keadilan sosial disini bukan berarti harus sama persis di setiap menunya. Namun juga bisa disetarakan oleh bahan pangan lokal yang memiliki nutrisi yang sama di setiap wilayahnya, bukan sama dalam patokan harga per piringnya, karena sepuluhribu rupiah di daerah perkotaan berbeda bobotnya dengan sepluh ribu rupiah di daerah pelosok perbatasan.

Transparansi : Mencegah ‘Korupsi Nutrisi’ Di Rantai Pasok

Menjamin tidak ada satu kalori pun yang dikorupsi dalam proses distribusi. Rantai pasok yang Panjang, dari pengadaan bahan baku hingga ke dapur SPPG, rentan terhadap ptaktik secara langcung yang mengurangi mutu makanan. Disinilah semangat gotong royong dan kejujuran diuji. Digitalisasi pemantauan gizi dan pelibatan Masyarakat lokal sebagai pengawas sangat diperlukan. Keberhasilan nutrisi MBG hanya tercapai jika setiap rupiah yang dikeluarkan negara benar-benar menjadi nutrisi yang diserap oleh anak-anak, bukan malah menjadi ladang korupsi oknum tidak bertanggung jawab, yang membuat menu makanan yang diberikan hanyalah untuk sekedar penutup mulut oleh janji yang diberikan.

Konklusi: Menanam Pancasila Di Atas Nampan Masa Depan

Pada akhirnya program MBG ini tidak boleh hanya diukur sebagai angka administrative atau statistic di atas kertas. Menuntaskan persoalan nutrisi anak bangsa adalah bentuk pengamalan Pancasila yang paling konkret dan mendasar. Persoalan gizi buruk atau ketimpangan kualitas makanan bukan sekadar masalah kesehatan umum, melainkan alarm bagi keadilan sosial kita. Jika piring anak-anak di pelosok negeri tidak memiliki kualitas protein yang sama dengan anak- anak di pusat kekuasaan, maka kita sedang membiarkan retakan dalam persatuan bangsa.

Solusi atas tantangan ini terletak pada revolusi tata kelola yang berjiwa Pancasila.Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menuntut kita untuk menetapkan Standar Nutrisi Nasional yang kaku; bahwa setiap anak berhak atas gizi yang bermartabat, bukan sekadar menu sisa yang asal kenyang.Persatuan Indonesia harus diwujudkan melalui Afirmasi Logistik, di mana negara hadir menjembatani perbedaan harga pangan antarwilayah sehingga kualitas gizi tetap setara dari Sabang sampai Merauke. Terakhir, semangat Gotong Royong harus menjadi mesin penggerak utama dengan melibatkan petani lokal dan UMKM sebagai penyedia bahan baku. Hal ini akan memastikan rantai pasok yang transparan sekaligus menghidupkan ekonomi kerakyatan, menutup celah bagi para pemburu rente yang ingin "menyunat" kalori anak-anak kita.

Menakar keadilan nutrisi dalam MBG adalah menakar keseriusan kita dalam ber-Pancasila. Jika kita berhasil memastikan setiap anak Indonesia tumbuh dengan otak yang cerdas dan fisik yang kuat tanpa terkecuali, maka saat itulah Sila Kelima benar-benar telah membumi. Sebab, keadilan sosial yang sejati dimulai dari apa yang masuk ke dalam tubuh generasi penerus kita hari ini. Hanya dengan gizi yang adil, kita dapat menjemput Indonesia Emas yang bermartabat.

Penulis : Maulika Sa’adah
Lembaga  : Program Study Penidikan Teknik Boga Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta