Mahasiswa.co.id - Sejak Prabowo dilantik menjadi Presiden, para menteri mulai menjalankan tugas sesuai dengan arahan yang diberikan. Era pemerintahan yang baru kini berusaha menuju Indonesia emas 2045. Namun, ditengah banyaknya menteri yang diangkat oleh Prabowo, ada satu jabatan menteri yang ditiadakan yakni menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dulunya di era jokowi posisi tersebut ditempati oleh Luhut Binsar Pandjaitan namun kini sudah ditiadakan Lantas bagaimanakah nasib laut Indonesia tanpa menteri Kemaritiman ini ?
Peran dan Tanggung Jawab Prabowo Terhadap Sektor Maritim
Sudah seharusnya laut menjadi urusan yang genting dan patut mendapat perhatian. Di era pemerintahan Prabowo, beberapa perbaikan pada sistem pertahanan di laut menjadi lebih kuat, hal itu dapat dilihat dari pembangunan galangan kapal yang akan dilakukan di pemerintahan Prabowo melalui dana yang terhitung cukup banyak. Selain itu, kapal-kapal yang juga diproduksi berasal dari industri dalam negeri, tujuannya tidak lain adalah untuk memajukan industri dalam negeri. Lebih lanjut, kapal-kapal yang dihasilkan pun bisa dibiliang berkualitas. Dari pengadaan galangan kapal dan produksi kapal dalam negeri ini, diharapkan perairan yang ada di Indonesia bisa aman dari pencurian sumber daya laut dan penangkapan ikan ilegal.
Tantangan Pengelolaan Laut tanpa Kementerian Kemaritiman
Kementerian Bidang Kemaritiman dan Investasi bertanggung jawab atas mengatur dan mengendalikan sumber daya laut dan pemanfaatannya dalam membangun negara. Bahkan, tugas menteri ini di Era Jokowi digadang dapat menjadikan Indonesia sebagai poros Maritim yang ada di Asia, hal ini juga sejalan dengan cita-cita Soekarno yang ingin Indonesia menjadi poros Maritim Asia.
Komentar 0