Oleh: Muhammad Abid A Syakur
Mahasiswa.co.id - Well, well, well, berita politik luar negeri maupun dalam negeri sedang dipenuhi oleh aksi perlawanan terhadap pemerintahan yang tak sejalan dengan ekspektasi rakyat. Mulai dari yang korup hingga pamer kemewahan. Mulai dari pejabat hingga anak-anak pejabat. Tentu, siapa yang tidak marah dan muak ketika hak-hak sipil kita dibelenggu oleh mereka, tunjangan mereka naik, sedangkan kita perlahan kelaparan, naiknya pajak pun membuat kita mati perlahan. Aksi massa dengan turun ke jalan merupakan bentuk keresahan bertahun-tahun lamanya. Kita hanya menginginkan keadilan, kesejahteraan yang merata, dan dihormati sebagai rakyat. Banyak pejabat yang seringkali meremehkan masyarakat, menganggap masyarakat itu manusia bawahan. Itu juga menjadi salah satu pemicu kenapa terjadi aksi massa. Namun, yang menarik dalam konteks ini yaitu adalah wajah-wajah baru yang mulai sadar akan pentingnya hak-hak kebebasan, hak-hak sipil, yaitu generasi muda yang mendominasi garda terdepan: Gen Z. Mereka lahir dan tumbuh di tengah arus globalisasi dan revolusi digital. Lingkungan pertumbuhan mereka dipenuhi oleh lingkaran elit yang rakus. Dari keresahan generasi itu muncullah political awakening, sebuah kebangkitan kesadaran politik yang tak bisa diabaikan.
Generasi Z berbeda dengan sebelumnya. Mereka tumbuh dengan trauma kolektif, melihat korupsi adalah warisan dari rezim ke rezim. Mereka juga akrab dengan kesenjangan sosial, sulitnya mendapat pekerjaan, naiknya pajak, hingga akses pendidikan yang tak merata. Semua itu membentuk kesadaran kolektif baru bahwa politik bukan hanya urusan elite sahaja, melainkan persoalan hidup sehari-hari.
Jika kita menyinggung sedikit dalam ilmu politik, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori political participation, yang mana generasi sebelumnya lebih banyak menjadi subject yang tunduk pada aturan tanpa banyak protes. Maka, lahirlah Gen Z menjelma sebagai participant alamiah. Mereka aktif, kritis, dan tidak ragu menggunakan ruang publik maupun digital untuk menentang status quo. Inilah yang menjadikan gerakan mereka lebih sulit dikontrol, karena mereka punya solidaritas, teknologi, sekaligus moralitas politik.
Generasi Z juga menunjukkan intoleransi tinggi terhadap korupsi, feodalisme, dan nepotisme. Hal-hal yang dulunya dianggap wajar, biasa aja, kini mulai dipertanyakan kembali. Mereka tidak sekedar menolak, tetapi juga menawarkan narasi baru berupa politik yang transparan, dan berpihak pada rakyat. Dalam kerangka berpikir political science, mereka dapat disebut sebagai norm entrepreneurs, yaitu aktor yang mendorong perubahan norma dalam sistem politik.
Fenomena ini juga punya dampak jangka panjang, menurut saya. Karena jika pola pikir kolektif generasi Z ini terus berlanjut, maka dalam satu dekade ke depan kita akan tiba pada pergeseran budaya politik, yang mana pejabat dipaksa untuk akuntabel, praktik korupsi makin sulit ditoleransi, dan rakyat menjadi aktor politik yang semestinya berdaulat. Namun, ini menjadi tantangan besar, karena idealisme bisa saja dipatahkan oleh struktur birokrasi, kooptasi politik, dan godaan kekuasaan. Kita sering kok melihat di sekeliling kita, di mana yang dulunya aktivis kritis, menyuarakan aspirasi rakyat, tapi ketika masuk dalam lingkaran kekuasaan menjadi antek-antek pejabat. Sejarah memang menunjukkan banyak aktivis muda yang akhirnya diam setelah masuk lingkaran kekuasaan.
Meski begitu, kesadaran politik Gen Z ini tetaplah menunjukkan sebuah titik balik. Memperlihatkan bahwasanya politik tidak lagi hanya urusan elite, urusan pejabat, tapi kini menjadi medan perjuangan generasi muda yang menuntut perubahan riil. Jika generasi ini mampu menjaga konsistensi berpikir dan kesadaran kolektif ini, maka mereka bukan hanya mewarisi, tetapi juga pembaharu yang akan mewariskan sistem politik yang lebih sehat ke generasi berikutnya.
Analisis politik:
Kebangkitan politik Gen Z ini tidak datang begitu saja, tidak tiba-tiba muncul seperti sebuah ilham. Ia lahir dari keresahan panjang, yang bertemu dengan momen-momen dan situasi sosio-ekonomi yang membuat generasi ini ingin bergerak dan menginginkan perubahan baru. Dalam ilmu politik, teorinya Almond dan Verba dalam buku The Civic Culture menjelaskan partisipasi warga negara bisa bersifat pasif, atau sekedar tahu dan tunduk pada kekuasaan, atau aktif, di mana masyarakat berusaha memengaruhi jalannya politik. Jika dulu anak muda hanya menjadi penonton, kini mereka merasakan dan menjadi aktor utama, dengan menandai pergeseran budaya politik dari pasif ke aktif.
Politik pada hakikatnya bukanlah soal kekuasaan, melainkan soal keadilan. Ketika keadilan direnggut, jiwa-jiwa muda bangkit untuk menuntut tatanan baru. Aristoteles menyebut manusia itu sebagai zoon politikon, yaitu makhluk yang hanya bisa menemukan makna dirinya dalam kehidupan berpolitik. Generasi Z, dengan segala keresahannya, sedang mendobrak kembali kodrat politis manusia dengan upaya menolak dibungkam, dan menuntut ruang bebas untuk hidup adil.
Kita bisa melihatnya di sekitar kita, di jalan-jalan kota berupa poster satire, orasi bernada gelisah marah, hingga teatrikal massa yang semua lahir dari kreativitas kritik anak muda. Di Indonesia, misal kenaikan UKT memantik gelombang protes mahasiswa, kenaikan tunjangan DPR pun memantik gelombang protes anak muda. Mereka protes, karena kelak mereka akan merasakan dampak kenaikan itu. Mereka tidak hanya menyalakan aksi di jalan, tapi juga framing medsos dengan video, meme tentang isu-isu itu. Hal serupa juga terjadi di Nepal, ketika kemewahan anak pejabat yang dipamerkan di medsos menyulut emosi publik. Ribuan Gen Z turun ke jalan, melawan ketidakadilan yang selama ini ditoleransi. Anak pejabat sibuk pamer kemewahan, sedangkan di masyarakat sedang sibuk bertahan hidup. Fenomena ini linear dengan pandangan Tarrow dalam Power in Movement, bahwa gerakan sosial modern sering menggabungkan aksi jalanan dengan simbol-simbol kultural untuk menggugah resonansi publik.
Emosi kolektif ini menjadi bahan bakar utama, alias penyulut api gerakan ini. Rasa marah, cemas, kecewa, mampu mengubah sikap politik masyarakat. Perubahan psikologis individu atau komunitas itu bisa mempengaruhi keadaan politik. Contohnya pada Gen Z yang muak terhadap korupsi, nepotisme, dan gaya hidup mewah pejabat, berubah menjadi energi kolektif demi perubahan baru, yaitu menegakkan norma-norma semestinya. Mereka tidak sekedar mengeluh di ruang privat, ya mungkin dengan cerita ke teman, namun keluhan-keluhan yang tak terbendung itulah yang akhirnya terhempas pada ruang publik, sehingga membentuk gelombang-gelombang cikal bakal aksi massa. Sering dirumorkan bahwa Gen Z ini adalah generasi mudah baper. Tapi apa yang dianggap baper ini justru menjadi strategi politik emosional, yang justru efektif untuk mengguncang status quo. Seperti yang dikatakan Hannah Arendt dalam bukunya yang berjudul The Human Condition, bahwa tindakan politik lahir dari ruang publik ketika manusia berani muncul bersama orang lain, dan menegaskan eksistensinya dan kebebasannya.
Di sisi lain, gerakan ini lahir dari celah dalam sistem politik. Celah di mana ketika legitimasi negara melemah. Sementara protes rakyat tumbuh seiring melemahnya legitimasi itu. Celah-celah ini yang ditangkap oleh Gen Z melalui medsos, berita, dan segala macam. Mereka lahir di era digital, di mana informasi bergerak cepat, transparan, dan mudah ditangkap. Dalam hitungan menit, isu lokal bisa menjadi isu nasional, bahkan lintas negara. Selaras dengan gagasan Habermas tentang public sphere, bahwasanya ruang diskusi publik di mana opini rasional, atau argumen ilmiah, bisa memengaruhi jalannya kekuasaan. Bedanya, ruang publik Gen Z ini bukan lagi ada di kafe atau grup WA, melainkan di skala yang lebih publik, yaitu media sosial yang viral. Dari percakapan di warung-warung kopi, di kafe-kafe, merayap dan meledak hingga menjadi aksi protes dengan turun ke jalan.
Lebih dari sekedar protes, menurut saya sendiri, Gen Z sedang menulis norma politik baru. Jika alam menulis hukumnya, maka Gen Z menulis norma politiknya. Jika generasi sebelumnya cenderung memaklumi korupsi sebagai hal biasa, Gen Z justru menolak mentah-mentah. Mereka mempermalukan pejabat korup lewat meme satire, melawan gaya hidup feodal dengan jokes, dan menolak tunduk pada praktik nepotisme dengan sindiran fufufafa. Norma lama yang cenderung permisif terhadap penyalahgunaan kekuasaan mulai digantikan oleh norma baru, yaitu intoleransi terhadap korupsi.
Semua energi kolektif ini menjadi awal kebangkitan politik Gen Z, bukan hanya soal demonstrasi atau protes sesaat, tapi pergeseran budaya politik sebagaimana dirumuskan oleh Almond dan Verba, yang dari parochial dan subject menuju participant. Dari diam menjadi bersuara, dari penonton menjadi aktor, dari pasrah menjadi melawan, dari permisif menjadi intoleran. Kita akan tiba pada suara baru, pada denyut baru, ketika generasi muda terlibat aktif menjaga nilai-nilai kehidupan semestinya. Dengan demikian, Generasi Z bukan hanya generasi digital, tetapi generasi yang sedang mengembalikan norma politik lama menuju baru, demi perjuangan untuk keadilan, kebebasan, dan martabat manusia.
Lantas, ke mana arah gerakan ini?
Gerakan Gen Z dengan segala dinamikanya dan limitasinya, melalui keresahan hingga pergerakan, menimbulkan pertanyaan baru: ke arah mana energi politik ini akan dibawa? Jika kita melihat lensa Habermas, ruang publik digital yang diciptakan Gen Z berpotensi menjadi ruang deliberatif, tempat di mana opini rasional bisa mengoreksi arah kebijakan negara, alias checks and balance. Namun, ruang ini juga rawan distorsi, karena algoritma media sosial bisa mengarahkan diskusi ke polarisasi emosional, bukan dialog kritis. Di sini terlihat paradoks medsos, yang bisa sebagai alat pembebasan sekaligus jebakan.
Aksi politik lahir dari keberanian untuk tampil di ruang publik. Gen Z sudah melangkah ke tahap ini, yang mana dari sekedar komentar anonim di Twitter menjadi aksi nyata di jalanan. Namun, perlu diperhatikan juga pentingnya durability, bagaimana sebuah aksi tidak hanya menjadi percikan temporer, tetapi mampu melahirkan institusi baru. Tapi mampukah Gen Z mengubah aksi menjadi institusi, dan protes menjadi tata nilai permanen?
Sekarang, Gen Z sedang memainkan peran kontra-hegemoni, di mana mereka menggugat narasi lama yang permisif terhadap korupsi, gaya hidup mewah, dan politik amplop. Adanya meme, sindiran, satire yang mereka sebarkan di berbagai media sosial bukan sekedar hiburan, tetapi senjata kultural yang menuruntuhkan legitimasi elite. Bila konsisten, mereka bisa menjadi agen hegemoni politik baru yang mendefinisikan ulang nilai apa yang dianggap wajar dan tidak wajar dalam dimensi politik.
Implikasi dari semua energi-energi ini adalah probabilitas lahirnya demokrasi dengan wajah baru, yang cenderung lebih partisipatif, transparan, dan tentunya intoleran terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Tetapi, jikalau Gen Z gagal membangun pilar-pilar yang kokoh, maka semua energi kolektif itu bisa hilang ditelan kooptasi elite, atau kelelahan kolektif, alias hopeless. Sebagaimana Tocqueville peringatkan, revolusi tanpa arah bisa berakhir sebagai siklus kekecewaan yang berulang.
Maka dari itu, arah ke depan bagi Gen Z setidaknya ada dua jalan. Yang pertama, yaitu jalan transformasi, di mana idealisme mereka masuk ke dalam institusi dan melahirkan norma politik baru. Dan yang kedua, yaitu jalan stagnasi, di mana gerakan mereka hanya menjadi romantisme sejarah, yang kemudian ditundukkan kembali oleh sistem lama.
Pilihan itu kita yang tentukan, sejauh mana, ke arah mana kita akan menggabungkan energi dengan konsolidasi jangka panjang, melalui kreativitas digital dengan strategi politik nyata.
Gen Z sudah memilih untuk tidak tinggal diam. Kini, tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa suara mereka tidak hanya menjadi gema sesaat, gelombang pergerakan yang dapat menghilang begitu saja, melainkan fondasi dari norma politik baru yang hendak diwariskan ke generasi berikutnya. Sebab, seperti kata Gramsci, “masa depan selalu lahir dari krisis hari ini.”
Komentar 0