Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Harapan dan Realita Lapangan

Penulis: Ailsa Fawwas
Mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta

Mahasiswa.co.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program nasional yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan ditujukan bagi siswa (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA), balita, serta ibu hamil dan menyusui di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan untuk mendukung tercapainya generasi emas Indonesia melalui peningkatan nilai gizi dan kesehatan bagi masyarakat. Selain itu, pihak Badan Gizi Nasional (BGN) juga berkomitmen untuk membantu menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas melalui program MBG. Pada dasarnya, program ini memiliki banyak manfaat, seperti dapat menghemat pengeluaran masyarakat, membuka lapangan pekerjaan melalui dapur umum, serta meningkatkan ekonomi lokal bagi petani.

Namun, seiring berjalannya program MBG, berbagai permasalahan mulai bermunculan yang menimbulkan berbagai pro dan kontra di masyarakat. Dalam hal ini, program MBG berkaitan erat dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Beberapa kasus keracunan makanan terjadi akibat penyimpanan serta kualitas bahan makanan yang kurang baik, kontaminasi pada makanan, serta kelalaian dapur dalam menjalankan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, pada program ini ditemukan bahwa beberapa menu yang disajikan belum memenuhi standar gizi seimbang yang disebabkan oleh tingginya kandungan gula, garam, dan lemak akibat penggunaan ultra processed food (UPF). Pakar gizi Universitas Gadjah Mada menekankan mengenai dampak buruk penggunaan ultra processed food (UPF) yang dapat mengancam kesehatan dalam beberapa tahun kedepan dengan jangka yang panjang.

Permasalahan tersebut berkaitan dengan sila ke-2 Pancasila, yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, yang menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh makanan yang baik, layak, aman, serta bergizi. Adanya kasus keracunan menunjukkan bahwa masih adanya pengabaian atas hak masyarakat untuk hidup dengan baik dan sehat. Selain itu, permasalahan lain seperti ketidakmerataan kualitas menu antar daerah merupakan penyimpangan dari nilai Pancasila sila ke-5, yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Ketidakmerataan menu antar daerah dan kualitas gizi yang tidak memenuhi standar merupakan ketidakadilan bagi masyarakat penerima manfaat. Sudah seharusnya seluruh penerima mendapat kualitas makanan yang layak, aman, dan gizi sesuai standar yang telah ditetapkan.

Sila ke-3 Pancasila, yaitu “Persatuan Indonesia”, menunjukkan bahwa program ini membutuhkan bantuan dari berbagai pihak untuk saling gotong royong dalam mencapai tujuan

tertentu. Pemerintah, pihak penyedia makanan, pihak sekolah, serta masyarakat berkontribusi dalam pelaksanaan program ini agar berjalan dengan baik. Namun, dalam proses pelaksanaannya masih terdapat kendala, seperti banyak dapur umum baru yang belum berpengalaman dalam mengelola makanan dalam skala besar. Selain itu, kurangnya keterlibatan dari pihak ahli gizi dalam membantu mengelola makanan, seperti memastikan kualitas makanan yang disajikan dengan aman. Permasalahan lain, seperti pengelolaan anggaran yang tidak sesuai atau penyalahgunaan dana yang dapat berdampak pada kualitas makanan, seperti penggunaan bahan makanan yang kurang layak, porsi yang sedikit, atau kurang sesuainya menu dengan standar gizi yang telah ditentukan. Dengan adanya permasalahan kelalaian atau bahkan penyalahgunaan anggaran juga dapat merusak kepercayaan masyarakat.

Menurut saya, program MBG memberikan manfaat yang cukup besar apabila dilaksanakan dengan tepat. Oleh karena itu, untuk mencegah berbagai permasalahan yang ada, diperlukan adanya evaluasi dan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan program ini. Pemerintah, kepala dapur umum (SPPG), serta ahli gizi perlu rutin dalam melakukan pengawasan dan pengecekan kualitas serta mutu pada bahan pangan. Untuk memastikan bahan yang digunakan merupakan bahan yang aman, layak untuk dikonsumsi, dan segar, serta menyesuaikan menu makanan dengan standar gizi dan mengurangi penggunaan bahan ultra processed food. Selain itu, pekerja pada dapur umum juga perlu menjaga kebersihan dan kesehatan diri, serta memastikan alat dan tempat yang digunakan untuk selalu steril, bersih, dan aman. Di sisi lain, pengelola anggaran juga harus dilakukan secara amanah, transparan, dan bertanggung jawab, serta pemerintah juga dapat memperluas atau memperbanyak adanya dapur umum SPPG untuk menjaga kualitas makanan dan mempermudah distribusi makanan.

Oleh karena itu, dengan adanya peningkatan pengawasan dan pengelolaan yang baik, program MBG diharapkan dapat memberi manfaat dan meminimalkan adanya berbagai risiko permasalahan. Program ini juga dapat menjadi suatu solusi dalam mengatasi permasalahan gizi di Indonesia. Keberhasilan program MBG bergantung pada peran dan tanggung jawab dari seluruh pihak yang terlibat. Dengan berpegang pada nilai-nilai Pancasila, program MBG ini dapat berkembang menjadi lebih baik dengan berbagai evaluasi yang dilakukan secara berkala dan konsisten.

Sumber Referensi:

Badan Gizi Nasional. (2026). Badan Gizi Nasional: Layanan unggulan untuk masa depan sehat Indonesia. https://bgn.go.id/
BBC News Indonesia. (2026, Maret 3). Gelombang demo MBG di berbagai daerah: Dari kasus keracunan hingga protes menu tak sesuai. https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0rj9k29gqgo
Gusti, G. (2026). Setahun Program MBG, Pakar Gizi UGM Desak Stop Penggunaan Ultra Processed Food. https://ugm.ac.id/id/berita/setahun-program-mbg-pakar-gizi-ugm- desak-stop-penggunaan-ultra-processed-food/
Romauli, P. (2025). Mengoptimalkan Pangan Lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis. https://wri-indonesia.org/id/wawasan/mengoptimalkan-pangan-lokal-dalam-program- makan-bergizi-gratis