Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi "Nakama Bergerak" di Depan DPRD Jatim, Usung 30 Tuntutan
Oleh Nadia
SURABAYA, Mahasiswa.co.id – Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Selasa (19/8). Dalam aksi tersebut, massa yang menamai diri “Nakama Bergerak” mengibarkan bendera Jolly Roger khas anime One Piece sebagai simbol solidaritas perjuangan mereka.
Koordinator Lapangan, M Rizqi Senja Virawan, yang juga menjabat sebagai Menko Pergerakan BEM Universitas Airlangga, menegaskan bahwa aksi ini membawa isu besar terkait kondisi demokrasi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Grand isu yang kami bawa adalah ‘Deadmokrasi Indonesia’ dan ‘Indonesia Sold Out’. Nama gerakan Nakama Bergerak dipilih sebagai representasi solidaritas kawan seperjuangan,” jelasnya
Angkat 30 Isu Nasional
Menurut Rizqi, aksi ini merupakan hasil konsolidasi panjang antar-BEM se-Jawa Timur. Dari berbagai diskusi, tercatat 30 isu utama yang mereka suarakan.
Beberapa isu krusial yang disoroti, antara lain Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), penulisan ulang sejarah, hingga pernyataan kontroversial Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai gaji guru dan dosen.
“Kontradiktif sekali, negara ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi gaji guru dan dosen justru dianggap beban. Itu yang kami tolak,” tegasnya.
Selain itu, massa juga mengkritisi alokasi anggaran pendidikan, termasuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai bermasalah karena banyaknya kasus keracunan di daerah.
Dorong DPRD Jatim Ikut Mengawal
Mahasiswa mendesak pimpinan DPRD Jatim turun langsung menemui massa dan mendukung aspirasi mereka.
“Kami ingin DPRD Jatim benar-benar membersamai mahasiswa dalam mengawal 30 isu ini,” ujar Rizqi.
Meskipun hujan deras mengguyur kawasan DPRD Jatim sore itu, sekitar 300 mahasiswa tetap bertahan hingga menunggu respons wakil rakyat.
30 Tuntutan Aksi Nakama Bergerak
Kaji ulang RKUHAP
Tolak penulisan ulang sejarah
Wujudkan kebebasan berekspresi
Kaji ulang program Koperasi Merah Putih
Kaji ulang program Sekolah Rakyat
Jamin gaji guru dan dosen
Hentikan represifitas aparat
Kaji ulang program MBG
Tolak tambang ilegal
Tolak rangkap jabatan wakil menteri
Wujudkan reformasi Polri
Kawal pembangunan IKN
Kaji ulang Hari Kebudayaan
Cabut UU TNI
Tolak gelar pahlawan untuk Soeharto
Kawal realisasi 19 juta lapangan pekerjaan
Tolak militer masuk kampus
Cabut Perpres Nomor 66 Tahun 2025
Tolak batas atas PPN 15%
Tolak sikap arogansi penguasa
Hentikan kriminalisasi terhadap aktivis
Bebaskan seluruh kawan yang ditahan
Tolak pajak daerah yang melambung tinggi
Tolak kenaikan gaji DPR
Sahkan RUU Perampasan Aset
Hentikan perampasan tanah adat
Tingkatkan pemerataan infrastruktur pendidikan dan jalan di daerah
Hentikan dan adili pelaku intoleransi serta rasisme di Indonesia
Wujudkan kebijakan luar negeri yang rasional
Usut tuntas dan adili pelaku pelanggaran HAM di Indonesia
Ruang Pembaca
Komentar 0
Belum ada komentarJadilah yang pertama menyampaikan pendapat.
Komentar 0