Revitalisasi Sekolah 2025: Jawaban Nyata untuk Pendidikan Bermutu

Oleh: Irma Novita Nur Akbar (Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Mahasiswa.co.id - Apakah mungkin menghadirkan pendidikan bermutu untuk semua siswa di Indonesia bila ruang kelas masih bocor, toilet tidak layak, perpustakaan terbengkalai, dan laboratorium minim fasilitas? Bagaimana siswa bisa belajar maksimal jika lingkungan sekolah justru tidak mendukung tumbuh kembang mereka? Pertanyaan-pertanyaan ini sudah lama menghantui dunia pendidikan kita. Namun kini, semua persoalan tersebut dapat dijawab melalui program Revitalisasi Sekolah 2025 yang tengah dijalankan pemerintah.

Revitalisasi sekolah bukan sekadar renovasi gedung, melainkan upaya strategis meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah secara menyeluruh. Pemerintah menargetkan 13.000 sekolah dan madrasah selesai direvitalisasi pada 2025. Fokusnya jelas: memperbaiki ruang kelas, ruang guru, ruang administrasi, perpustakaan, toilet, laboratorium, hingga Unit Kesehatan Sekolah (UKS) agar proses belajar mengajar berjalan efektif.

Dirjen PAUD-Dikdasmen Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menegaskan bahwa, sekolah diberi otoritas penuh untuk merancang, membelanjakan, dan mempertanggungjawabkan anggaran secara transparan dan akuntabel, dengan dukungan langsung dari masyarakat dan tenaga professional. Pernyataan ini menegaskan bahwa revitalisasi tidak hanya tentang fisik bangunan, tetapi juga tata kelola yang sehat agar sekolah berkembang secara mandiri (Siaran Pers Kemendikdasmen, 16 Agustus 2025).

Pemerintah juga telah mengalokasikan Rp17,1 triliun untuk program revitalisasi tahun 2025. Dana yang sebelumnya dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum kini langsung ditangani Kemendikdasmen agar lebih fokus. Tentu saja, anggaran besar sering memunculkan kekhawatiran soal penyalahgunaan. Karena itu, Sutanto, Widyaprada Ahli Utama Ditjen PAUD-Dikdasmen, menegaskan: “Laksanakan program revitalisasi ini dengan penuh amanah, sesuai dengan Petunjuk Teknis dan Panduan Pelaksanaan yang telah ditetapkan. Kami tidak akan mentolerir sedikit pun adanya penyimpanga. Zero tolerance terhadap pelanggaran adalah prinsip utama kita” (Berita Kemendikdasmen, 4 Juli 2025).

Untuk menjaga transparansi, pemerintah juga menerapkan mekanisme swakelola, di mana, dana disalurkan langsung ke rekening sekolah dan dikelola melalui Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) yang melibatkan masyarakat lokal. Model ini bukan hanya menutup celah KKN, tetapi juga memperkuat kepemilikan masyarakat terhadap sekolahnya.

Nia Nurhasanah, Direktur PAUD Kemendikdasmen, turut menjelaskan bahwa revitalisasi satuan pendidikan swakelola tidak sekadar fokus pada pembangunan infrastruktur saja, melainkan turut menempatkan pendidikan sebagai pusat pembangunan masyarakat. Dengan kata lain, program ini tidak hanya memperbaiki mutu pendidikan, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi di sekitar sekolah.

“Melalui swakelola, sekolah dapat membeli bahan bangunan langsung dari toko-toko material di sekitar sekolah, sehingga dana bantuan pemerintah dapat langsung menyentuh pelaku usaha lokal. Tukang bangunan, pengrajin, dan pekerja lokal juga dilibatkan, sehingga program ini menjadi stimulus ekonomi masyarakat” ujar Nia di Surabaya, Jumat (4/7) (Berita Kemendikdasmen, 4 Juli 2025).

Revitalisasi sekolah tentu tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat. Program ini adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat, dan dunia usaha. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 menegaskan bahwa percepatan pembangunan sekolah yang direvitalisasi hanya bisa tercapai jika ada kolaborasi lintas sektor dan pengawalan ketat dari semua pihak. Artinya, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan utama revitalisasi jelas: meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang layak. Sekolah yang aman, nyaman, dan sehat akan mendukung siswa belajar maksimal, tanpa khawatir atap bocor atau fasilitas laboratorium yang terbatas. Dalam jangka panjang, program ini adalah investasi strategis untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing di kancah global.

Dengan target 13.000 sekolah dan madrasah, alokasi anggaran Rp17,1 triliun, mekanisme swakelola yang transparan, serta dukungan lintas sektor dan masyarakat, Revitalisasi Sekolah 2025 adalah jawaban nyata atas pertanyaan kritis mengenai mutu pendidikan di Indonesia. Seperti diingatkan Dirjen Gogot Suharwoto, sekolah kini diberi “otoritas penuh” untuk mengelola pembangunan secara mandiri, namun tetap transparan. Dan seperti ditekankan Sutanto, ada prinsip zero tolerance bagi setiap bentuk penyimpangan.

Revitalisasi sekolah bukan hanya memperbaiki bangunan. Ia memperbaiki martabat bangsa, memastikan hak pendidikan yang layak bagi setiap anak Indonesia, dan menunjukkan bahwa negara hadir dengan solusi dan dampak nyata.