Rupiah di Titik Nadir : Menggugat Narasi Stabilitas Ekonomi

Oleh: Nabila Putri Ramadhani
Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta

Mahasiswa.co.id - Belakangan ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bukan sekadar angka di papan bursa, melainkan rapor bagi kedaulatan bangsa. Sejak awal tahun 2026, kenyataan ekonomi yang pahit terus membuat dahi berkerut. Rupiah terus melunglai, dan kini telah mencapai ke titik rekor terlemah menembus angka Rp. 17.105 per dolar AS. Ketika rupiah terus merosot, kita sering kali mendengar jawaban dengan narasi senada terkait dengan faktor eksternal “sentimen global” atau “Keputusan The Fed”. Namun diluar faktor tersebut, pernahkah kita bertanya apakah fundamental ekonomi kita benar-benar masih baik-baik saja? Atau saat ini kita hanya sedang mengabaikan bom waktu yang dapat meledak kapan saja untuk mengulang krisis moneter Mei 1998?

Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) kini membanggakan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan terjaga di angka 5%. Namun, perlu dicatat bahwa stabilitas ini menghadapi tantangan dari dinamika global, yang berpotensi berdampak pada APBN dan menimbulkan pelemahan ekonomi. Stabilitas ekonomi tidak menjamin secara mutlak penguatan rupiah saat terjadi kemerosotan nilai tukar seperti saat ini. Satu hal yang perlu diingat, bahwa ketika rupiah terus merosot, daya beli masyarakat adalah korban pertamanya.

Jika para pengambil kebijakan menanggapi kondisi ini dengan sikap defensif, dampak seperti inflasi, harga barang impor naik, biaya logistik membengkak, dan ketimpangan industri ekspor sudah bukan menjadi prakiraan semata. Secara teori, melemahnya rupiah memang dapat menguntungkan eksportir karena pendapatan dalam dolar akan bernilai lebih tinggi saat dikonversi ke rupiah. Investor jugaakan lebih tertarik karena harga produk menjadi lebih murah di pasar internasional. Akan tetapi, keuntungan ini tidak bisa menjadi andalan utama. Ada catatan penting bahwa eksportir yang produknya menggunakan bahan baku impor akan mengalami kenaikan biaya produksi yang bisa menggerus keuntungan. Hal ini juga dapat mengakibatkan ketimpangan daya saing, karena hanya eksportir dengan bahan baku lokal yang benar-benar merasakan keuntungan tersebut.

Untuk Indonesia yang masih sangat bergantung pada sektor ekspor dan impor, masalah melemahnya rupiah sudah seharusnya tidak bisa diabaikan begitu saja. Jika pemerintah hanya sibuk melakukan intervensi pasar tanpa membenahi ketergantungan pada modal asing, maka intervensi tersebut tak akan berjalan dengan maksimal. Krisis moneter 1998 memberikan pelajaran pahit tentang bagaimana nilai tukar bisa menghancurkan sendi-sendi Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Saat ini, ancaman itu kembali membayangi.

Secara teknis, kondisi perbankan kita hari ini memang jauh lebih sehat jika dibandingkan dengan kondisi sebelum krisis moneter 1998. Namun, krisis bukan hanya tentang rasio kecukupan modal dan fundamental, melainkan juga tentang kepercayaan terhadap kestabilan ekonomi domestik, termasuk kebijakan fiskal. Adanya beberapa pola yang sama dan perlu diperhatikan, salaha satunyapembengkakan utang luar negeri yang terus mencekik kas APBN ditengah melemahnya nilai rupiah. Selain itu, ketidakstabilan ekonomi yang menajdi faktor eksternal dan konsumsi produk luar negeri serta ketergantungan impor perlu segera dibenahi sebelum terjadi ketimpangan sosial diantara rakyat kecil.

Sejarah Indonesia sendiri telah membuktikan dan mencatat bahwa keretakan sosial sering kali bermula dari dompet yang kosong. Sejarah mungkin tidak akan secara persis terulang karena perbedaan kondisi ekonomi masa kini dan masa lalu, tetapi akan tetap ada risiko jika kebijakan pemerintah abai terhadap pelemahan ekonomi yang berkepanjangan. Persatuan Indonesia akan berada dalam pertaruhan besar ketika ketidakstabilan moneter memicu keresahan massa. Ketenangan masyarakat saat ini bisa saja menjadi ironi jika masalah ini tidak ditangani dengan segera.

Kritik utama bagi para pengambil kebijakan adalah menghentikan sikap defensif dan menganggap remeh masalah ini. Mengatakan bahwa "mata uang negara lain juga melemah" adalah sikap pecundang tanpa dibarengi dengan strategi nyata. Pemerintah perlu mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat industri dalam negeri secara jujur, bukan sekadar pencitraan. Krisis moneter tidak akan terulang jika kita berani melakukan taubat nasuha secara ekonomi. Mengusahakan agar rupiah keluar dari status "lunglai" tidak hanya menjaga agar kehilangan nilai tukar, tapi juga sedang kehilangan martabat sebagai bangsa yang berdaulat.