Sekolah Rakyat dan Politik Amal

Mahasiswa.co.id - Sekolah Rakyat hadir dengan janji besar: memutus rantai kemiskinan, memberi akses pendidikan gratis, lengkap dengan asrama, makan bergizi, dan susu untuk anak-anak miskin ekstrem. Pemerintah menyebutnya sebagai harapan baru, bahkan investasi bagi Indonesia Emas 2045. Namun, mari berhenti sejenak. Apakah benar Sekolah Rakyat adalah ruang pembebasan? Ataukah ia hanyalah wujud lain dari politik amal, di mana rakyat miskin ditempatkan sebagai objek belas kasihan negara? Lebih jauh lagi, apakah sekolah semacam ini justru menjadi mesin penjinakan yang membungkus kemiskinan agar tetap ada, namun terkendali?

Pendidikan, Hak atau Amal Kekuasaan?
Secara konstitusi, pendidikan adalah hak, bukan hadiah. Pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan pemerintah wajib membiayainya. Namun narasi resmi Sekolah Rakyat lebih condong ke logika amal: negara memberi, rakyat menerima. Inilah yang disebut politik amal: tindakan yang tampak sebagai kebaikan, tapi sejatinya memperkuat posisi kuasa. Michel Foucault dalam analisisnya tentang kekuasaan menjelaskan bahwa institusi sering kali hadir bukan untuk membebaskan, melainkan untuk mengatur tubuh dan jiwa manusia. Dalam konteks ini, Sekolah Rakyat bukan sekadar tempat belajar, tapi mekanisme pengendalian.

Dengan membangun sekolah khusus untuk anak miskin, negara tanpa sadar sedang berkata: kemiskinan itu normal. Alih-alih dihancurkan dari akar strukturalnya melalui reformasi agraria, kebijakan upah layak, atau pemerataan ekonomi kemiskinan justru “ditampung” dalam institusi pendidikan khusus. Ivan Illich dalam Deschooling Society menulis bahwa sekolah bisa menjadi instrumen yang justru melanggengkan ketidaksetaraan. Alih-alih menghapus kesenjangan, sekolah membuat kemiskinan menjadi “masalah teknis” yang cukup dikelola dengan memberi akses terbatas, tanpa menyentuh struktur penyebabnya. Sekolah Rakyat, dalam logika ini, berfungsi sebagai arsip sosial kemiskinan menyimpan yang miskin, bukan menghapuskan kemiskinan.

Dari Pendidikan Pembebasan ke Pendidikan Penjinakan
Paulo Freire menyebut pendidikan yang menempatkan murid sebagai objek sebagai banking education di mana anak didik hanya menerima pengetahuan yang ditransfer dari atas tanpa ruang kritis. Pendidikan semacam ini tidak membebaskan, melainkan menjinakkan. Jika Sekolah Rakyat dijalankan dengan kurikulum top-down, maka ia hanya melahirkan generasi pekerja yang patuh, bukan warga negara yang kritis. Mereka diberi fasilitas, diberi makanan, tetapi juga diberi identitas: kalian adalah “yang miskin, yang ditolong”. Inilah kontradiksi fatal: pendidikan yang seharusnya memerdekakan justru menanamkan rasa ketergantungan.

Data menunjukkan, pembangunan satu Sekolah Rakyat menelan biaya hingga Rp100 miliar. Padahal, laporan Kemendikbudristek tahun lalu mencatat lebih dari 148 ribu sekolah negeri dalam kondisi rusak. Logika efisiensi menimbulkan pertanyaan: apakah lebih baik membangun sekolah baru untuk segelintir anak miskin, atau memperbaiki ratusan ribu sekolah rusak agar jutaan anak mendapat manfaat? Tetapi persoalannya bukan sekadar angka. Pembangunan sekolah baru adalah politik visual lebih mudah dipamerkan ketimbang memperbaiki sekolah lama. Gedung baru adalah monumen kekuasaan. Ia memberi kesan nyata tentang “kepedulian”, padahal yang diutamakan hanyalah pencitraan. Pendidikan direduksi menjadi proyek infrastruktur, bukan proses pembentukan kesadaran.

Psikologi Inferior dan Mentalitas Utang Budi
Bahaya laten dari Sekolah Rakyat bukan hanya segregasi sosial, melainkan juga psikologi inferior. Anak-anak yang tumbuh di sekolah ini sejak awal ditandai sebagai penerima kebaikan negara. Mereka tumbuh dengan mentalitas utang budi: berterima kasih pada negara, bukan menuntut hak dari negara. Dengan demikian, Sekolah Rakyat melahirkan generasi yang rajin, terampil, tapi jinak. Mereka menjadi warga yang patuh pada sistem, karena sejak kecil telah diinternalisasi bahwa eksistensi mereka adalah hasil kemurahan hati kekuasaan. Pendidikan semacam ini tidak melahirkan warga kritis, melainkan kaum tunduk.

Pemerintah menyebut Sekolah Rakyat sebagai investasi SDM untuk Indonesia Emas 2045. Tetapi mari bertanya: investasi untuk siapa? Jika anak-anak miskin hanya disiapkan menjadi tenaga kerja bagi industri masa depan, maka Sekolah Rakyat hanyalah proyek reproduksi kelas pekerja murah. Mereka diberi cukup pendidikan untuk produktif, tapi tidak cukup untuk membongkar ketidakadilan.

Inilah politik amal yang paling halus: memberi agar rakyat bisa bekerja, tetapi tidak memberi cukup agar rakyat bisa menantang sistem yang menindas.

Sekolah Rakyat memang terlihat sebagai terobosan, tetapi di balik itu ia menyimpan bahaya filosofis dan ideologis. Pendidikan dijadikan amal kekuasaan, kemiskinan dinormalisasi, anak-anak dijinakkan, dan hak warga direduksi menjadi hadiah. Jika benar-benar ingin membebaskan, negara harus mengubah logika dasar: dari amal ke keadilan, dari pencitraan ke kesadaran, dari politik belas kasihan ke politik kesetaraan. Pendidikan harus ditempatkan sebagai hak yang setara bagi semua anak, bukan sebagai proyek amal yang melahirkan generasi yang tunduk. Pendidikan sejati bukan tentang memberi makan anak miskin di asrama megah. Pendidikan sejati adalah tentang memberi mereka kesadaran, keberanian, dan kebebasan untuk berkata: aku bukan penerima belas kasihan, aku adalah warga negara yang berhak atas kemerdekaan.

OLEH : THAIFUR RASYID
Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Islam Malang dan Alumni PP Darurrahman, Pangarangan, Sumenep, Alumni PP Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo.