Lewati ke konten utama
Menu
Media Mahasiswa — Mahasiswa.co.id

BEM SI Kerakyatan Desak Pemerintah Sahkan RUU Perampasan Aset dan Bentuk Tim Investigasi

BEM SI
Perwakilan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi saat menyampaikan pernyataan terkait hasil dialog '17+8 Tuntutan Rakyat' dengan perwakilan pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Mahasiswa.co.id - Perwakilan mahasiswa bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto di Istana Negara pada Kamis (4/9/2025) malam.

Dalam pertemuan tersebut, salah satu perwakilan mahasiswa, Pasha Fazillah Afap dari BEM SI Kerakyatan, menyampaikan bahwa mahasiswa menyalurkan berbagai aspirasi langsung kepada pihak eksekutif.

“Pertama, kami menekankan dengan tegas agar pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset yang sebelumnya sudah kami sampaikan di DPR,” ujar Pasha di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis malam, seperti dipantau dari Breaking News.

Selain itu, Pasha juga menegaskan bahwa BEM SI Kerakyatan mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar. Ia menyebut tanggapan Mensesneg cukup positif dan berjanji akan segera menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada Presiden.

“Kebetulan, sebenarnya tadi Pak Presiden ingin menemui kami, tetapi karena ada acara Maulid di Istiqlal, beliau belum sempat bertemu langsung,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua BEM UPN Veteran Jakarta, Kaleb Otniel Aritonang, menyampaikan bahwa mahasiswa juga menuntut agar 17+8 Tuntutan Rakyat segera diakomodir.

“Pak Mendikti dan Pak Mensesneg menyatakan kesediaannya untuk mengakomodir seluruh aspirasi yang saat ini sedang menjadi perhatian, termasuk 17+8 Tuntutan Rakyat,” ujar Kaleb.

Ia menambahkan, BEM SI Kerakyatan juga menekankan pentingnya penegakan supremasi sipil serta penolakan terhadap militarisme.

“Militer seharusnya menjadi alat negara yang kembali ke barak, bukan mencampuri urusan sipil,” tegasnya.

Kaleb menegaskan bahwa pertemuan dengan Mensesneg dan Mendikti Saintek bukanlah kemenangan mutlak bagi mahasiswa maupun rakyat Indonesia.

“Harus ada pengawalan yang jelas. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal berbagai tuntutan, baik 17+8 maupun aspirasi lain yang disuarakan oleh rakyat di berbagai daerah, agar tetap diperhatikan dan diperjuangkan,” pungkasnya.

Ruang Pembaca

Komentar 0

Belum ada komentar Jadilah yang pertama menyampaikan pendapat.