Politik Nabi Muhammad SAW: Jalan Tengah antara Spiritualitas dan Negara

Oleh: Alfina Endah Maulidiyah

Mahasiswa.co.id - Dewasa ini, sering kali kita memahami politik dan agama sebagai dua ranah yang saling bertolak belakang. Politik dianggap sebagai urusan duniawi yang penuh dengan siasat dan kepentingan, sedangkan agama lebih diasosiasikan dengan hal-hal yang sakral dan berkaitan dengan kehidupan di akhirat. Namun, jika kita menilik kembali sejarah di masa Nabi Muhammad SAW, sekat antara keduanya tampak tidak relevan. Nabi SAW bukan hanya seorang pembawa wahyu bagi manusia, tetapi juga seorang pemimpin politik yang sangat cerdas dan penuh hikmah. Dengan kepiawaiannya sebagai pemimpin, beliau berhasil menyatukan dimensi spiritual dan kekuasaan dalam satu jalan yang sama tanpa ada perbedaan. Dalam kepemimpinannya, spiritualitas tidak berhenti pada nilai-nilai kesakralan, dan politik juga tidak lepas dari nilai-nilai ilahi. Inilah yang dimaksud dengan jalan tengah antara spiritualitas dan negara. Sebuah keseimbangan yang mampu membawa masyarakat pada keadilan tanpa kehilangan sedikitpun arah spiritual.

Dakwah yang Masuk ke Ranah Politik
Dakwah Nabi SAW di Makkah berlangsung dalam kondisi yang sangat terbatas dan tanpa adanya kekuatan politik yang mendukungnya. Namun setelah hijrah ke Madinah, beliau mulai membentuk struktur masyarakat dan sistem kepemimpinan yang adil bagi semua kaum. Hal ini bukan sekadar menjadi perubahan tempat tinggalnya, tetapi juga adanya transformasi peran Nabi SAW dari sebagai Rasul kemudian sekaligus menjadi kepala negara yang bertanggung jawab atas urusan umat Islam maupun non Islam yang ada dalam daerah tersebut.

Salah satu bentuk nyata integrasi dakwah dan politiknya adalah ketika Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada para raja dan penguasa besar di wilayah jazirah Arab pada masa itu. Diantaranya adalah Raja Najasyi di Habasyah, Muqauqis di Mesir, Kaisar Heraclius dari Romawi, dan Kisra dari Persia, serta beberapa penguasa lainnya. Surat-surat tersebut berisi ajakan untuk masuk Islam yang disampaikan dengan bahasa yang penuh hormat dan santun tanpa adanya pemaksaan, melalui utusan-utusan terbaik yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Langkah ini bukan hanya sebuah bentuk dakwah, tetapi juga strategi diplomasi luar negeri secara damai yang sangat cerdas. Nabi SAW menyadari bahwa perubahan tidak cukup hanya lewat ceramah atau ajakan lewat individu, tetapi juga melalui pendekatan kepada pemegang otoritas yang memiliki pengaruh luas terhadap masyarakat di daerahnya.

Politik Nabi: Mewujudkan Keadilan dan Rahmat
Jika kita membedah sejarah lebih dalam, politik Nabi Muhammad SAW bukanlah bentuk politik praktis dalam pengertian modern yang sering diidentikkan dengan perebutan kekuasaan. Politik dalam Islam, sebagaimana yang diteladankan oleh Nabi SAW adalah siyasah syar’iyyah yakni mengatur urusan umat berdasarkan prinsip-prinsip syariat dan akhlak mulia. Nabi SAW tidak pernah menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi. Bahkan dalam banyak peristiwa, beliau justru memilih jalan damai meski berpeluang besar untuk menang melalui jalan perang. Perjanjian Hudaibiyah, misalnya, secara sepintas merugikan umat Islam. Namun Nabi SAW menerimanya, karena beliau melihat manfaat jangka panjang dengan terciptanya suasana damai dalam masyarakat Madinah yang membuat dakwah berkembang luar biasa setelahnya.

Beliau juga menolak balas dendam ketika menaklukkan Mekkah. Padahal secara politik, saat itu beliau memiliki kuasa penuh untuk mengadili orang-orang Quraisy yang dulu menganiaya dan menghinanya. Namun, yang beliau tunjukkan justru ampunan dan kasih sayang: “Idzhabu fa antumut thulaqā (Pergilah, kalian semua bebas).” Ini bukan hanya puncak akhlak, tetapi juga strategi politik yang sangat efektif dan damai.

Piagam Madinah: Model Negara Multikultural
Salah satu capaian yang besar bagi Nabi Muhammad SAW dalam bidang politik adalah disusunnya Piagam Madinah. Dokumen ini bukan sekadar perjanjian antar-suku, tetapi bisa disebut sebagai cikal bakal konstitusi modern. Di dalamnya terdapat pengakuan terhadap keberagaman masyarakat Madinah yang Muslim, Yahudi, dan pagan dengan hak dan kewajiban yang adil. Nabi SAW tidak pernah memaksakan keyakinan, tetapi justru membangun kesepakatan bersama dalam bentuk sistem sosial yang melindungi semua pihak, bukan hanya Islam. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa Islam tidak anti terhadap keberagaman, bahkan sejak masa Nabi Muhammad SAW sendiri. Politik kenabiannya adalah politik yang menjamin keadilan bagi semua golongan, bukan hanya umat Islam.

Berbeda dengan dunia modern saat ini, dalam konteks dunia modern politik sering kehilangan ruh etikanya. Banyak pemimpin yang pintar secara teknokratis, tetapi miskin dalam visi dan moralnya. Dalam situasi seperti ini, model kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sangat relevan untuk diangkat dan diterapkan kembali. Kita membutuhkan pemimpin yang tidak hanya mampu memerintah, tetapi juga membimbing dan memikirkan kesejahteraan rakyatnya.

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas Muslimnya, nilai-nilai politik kenabian yang dicontohkan Nabi SAW sebenarnya sudah sangat cocok untuk menjadi dasar dalam beretika politik. Prinsip-prinsip seperti keadilan, musyawarah, penghormatan terhadap perbedaan, serta perlindungan terhadap kelompok lemah adalah hal-hal yang sangat dibutuhkan dalam sistem demokrasi kita. Lebih jauh lagi, pendekatan Nabi juga bisa menjadi inspirasi dalam politik internasional. Diplomasi yang Nabi lakukan berbasis nilai, bukan semata kepentingan beberapa kelompoknya. Hal ini bisa menjadi dasar bagi diplomasi perdamaian, seperti yang sering diusung oleh Indonesia dalam berbagai forum global.

Politik Nabi SAW adalah representasi jalan tengah antara ekstremisme agama yang kaku dan politik sekuler yang nihil nilai. Dalam politik kenabian, negara hadir bukan untuk mencampuri agama setiap individu, tapi untuk menjamin bahwa prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, dan nilai-nilai luhur dapat tumbuh dan dihormati secara bersama. Umat Islam perlu kembali menghidupkan semangat ini, baik dalam memilih pemimpin, menyampaikan aspirasi, hingga dalam menyikapi perbedaan. Jangan sampai dakwah justru menjadi alat kekuasaan atau sebaliknya, kekuasaan yang menjauh dari nilai-nilai ruhani.

Politik Nabi Muhammad SAW adalah pelajaran abadi tentang bagaimana memadukan langit dan bumi dalam satu garis lurus. Politik beliau bukan penuh dengan siasat dan tipu daya untuk mendapatkan kekuasaan tertinggi, tetapi berlandaskan akhlak dan kasih sayang. Tidak ada dominasi, tidak ada ketakutan, hanya ajakan menuju kebaikan dan keadilan bersama. Sebagaimana sabda beliau:

"Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian; kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian." (HR. Muslim)

Oleh karena itu, mari kita terus belajar dari politik yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab dalam dunia yang penuh gejolak dan kepentingan ini, kita membutuhkan arah yang benar. Tanpa kita sadari, arah tersebut telah ditunjukkan dengan sangat indah oleh Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan dakwahnya.

Referensi
Al-Mubarakfury. Ar-Rahiq al-Makhtum: Sirah Nabawiyah. (Qisthi Press: Jakarta, 2014)
Muhammad Hamidullah. The First Written Constitution in the World. (Kazi Pubs Inc:Lahore, 1809)
W. Montgomery Watt. Muhammad: Sang Nabi dan Negarawan. (IRCiSoD: Yogyakarta, 2020)
Qur’an Kemenag. Q.S. Ali Imran: 104.
HR. Muslim, Kitab al-Imarah