Gapoktan, Pilar Terabaikan dalam Ketahanan Pangan Nasional

Oleh: Nichika Winarda*), Akbar Fii Sabilillah*), Ismayanti*), Irma Riskiana*), S. Musafir *), Art. Tala Sari*), Mutmainnah*), La Hardifin*), Nahdiyah Azzahra Pohan*), dan Nia Rosiana**)

*) Mahasiswa Program Studi Magister Sains Agribisnis, IPB University
**) Dosen Program Studi Magister Sains Agribisnis, IPB University

Mahasiswa.co.id - Di tengah ramainya wacana ketahanan pangan nasional yang mendominasi forum publik dan agenda kenegaraan, terdapat satu elemen penting justru sering terpinggirkan: Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Padahal, di balik setiap butir nasi yang dikonsumsi masyarakat, terdapat kerja panjang yang melibatkan petani dan lembaga seperti gapoktan sebagai penghubung antara petani, teknologi, dan pasar. Kegiatan kunjungan yang dilakukan oleh mahasiswa Magister Sains Agribisnis IPB University ke Gapoktan Tani Mandiri di Desa Darawolong, Karawang, menggambarkan betapa pentingnya peran Gapoktan yang selama ini kurang mendapat sorotan.

Gapoktan Tani Mandiri, yang membawahi 16 kelompok tani dan mengelola lahan seluas 1.200 hektare, bukan hanya menjalankan fungsi koordinasi, tetapi juga menyediakan alat dan mesin pertanian (alsintan) seperti combine harvester, power thresher, dan hand tractor. Keberadaan teknologi ini sangat krusial di tengah berkurangnya tenaga kerja petani dan tekanan waktu panen akibat perubahan iklim. Mesin-mesin tersebut terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan hasil panen secara signifikan. Namun, tanpa pelatihan teknis yang memadai, penggunaan alat modern justru bisa menurunkan kualitas gabah akibat tercampur jerami atau tanah. Ini menunjukkan bahwa petani dituntut tidak hanya bekerja keras, tetapi juga cakap dalam aspek teknis.

Pada kunjungan yang dilakukan ke Gapoktan Tani Mandiri di Desa Darawolong, dijelaskan langsung bahwa ancaman terbesar bagi keberlanjutan pertanian bukan datang dari sawah, melainkan dari perubahan status lahan. Di Karawang sendiri khususnya Kecamatan Purwasari, alih fungsi lahan dari pertanian ke industri dan perumahan kian masif. Banyak petani yang kini harus menyewa lahan dengan biaya Rp 7–8 juta per hektar per musim. Di sisi lain, biaya produksi terus meningkat dan risiko gagal panen akibat cuaca ekstrem semakin tinggi, membuat margin keuntungan makin kecil. Tak heran bila regenerasi petani sulit terwujud karena pertanian tak lagi menjanjikan secara ekonomi.

Lebih ironis, ketika panen berhasil pun hasilnya belum tentu terserap pasar. Meskipun aturan terbaru memperbolehkan pembelian tanpa batasan kadar air dan standar mutu yang ketat, sebagian besar gabah tetap berakhir di tangan tengkulak dengan harga yang lebih rendah. Dalam situasi ini, gapoktan menjadi satu-satunya harapan bagi petani. Mereka menyewakan alsintan, menjembatani komunikasi dengan penyuluh, hingga berperan aktif dalam koordinasi dengan dinas pertanian serta aparat desa.

Namun, peran tersebut tidak akan cukup tanpa dukungan sistem yang lebih kuat. Selama ini, gapoktan kerap hanya dijadikan pelaksana program bantuan seperti pupuk, benih, dan alsintan. Padahal, mereka punya potensi besar untuk menjadi motor transformasi pertanian di tingkat lokal. Jika didukung akses permodalan, pelatihan teknologi, dan ruang usaha, gapoktan bisa berkembang menjadi koperasi produksi, pusat layanan alsintan, atau aggregator hasil tani. Saat ini yang dibutuhkan bukan sekadar distribusi alat, melainkan reformasi kelembagaan tani yang menempatkan gapoktan sebagai aktor utama pembangunan pertanian.

Kisah Gapoktan Tani Mandiri di Karawang menunjukkan bahwa organisasi petani mampu berkembang jika diberi ruang. Namun, kisah ini bisa berakhir jika alih fungsi lahan terus terjadi, hasil panen tak terserap, dan generasi muda menjauh dari dunia pertanian. Ketahanan pangan bukan hanya tentang jumlah produksi ataupun stok beras yang penuh, tetapi juga soal siapa yang menanam, di mana mereka menanam, dan bagaimana mereka bisa bertahan. Jawaban dari semua itu, hari ini, masih bergantung pada keberadaan gapoktan. Mengabaikan mereka berarti mengabaikan fondasi kedaulatan pangan Indonesia.