Kritik Reflektif atas Pernyataan Anas Urbaningrum tentang Kehadiran Negara dalam Bencana

Penulis: Ahmad Mustakim (Ketua Umum HMI Komisariat Ushuluddin Sunan Ampel cabang Surabaya)

Mahasiswa.co.id - Pada 31 Desember 2025, pukul 13.19 WIB, akun X milik Anas Urbaningrum Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), mengunggah sebuah pernyataan yang segera menarik perhatian publik. Dalam unggahan tersebut, ia mengusulkan agar mulai awal Januari 2026, wakil pemerintah pusat para menteri dan kepala badan terkait secara bergilir hadir langsung, bahkan menginap, untuk mendampingi gubernur dan bupati di daerah terdampak bencana seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pernyataan itu ditutup dengan harapan agar 2026 menjadi “Tahun Harapan dan Kebaikan.”

Sekilas, narasi ini terdengar mulia dan sulit untuk ditolak. Ia berbicara tentang empati, kedekatan, dan kehadiran negara di saat rakyat mengalami penderitaan. Namun justru karena ia terdengar begitu etis, ia layak diuji secara kritis. Sebab dalam politik, tidak semua yang tampak bermoral sungguh-sungguh bekerja secara efektif, dan tidak semua yang tampak dekat benar-benar menolong.

Saya mengakui, reaksi awal saya adalah keterkejutan. Ada kesan kuat bahwa “kehadiran” kembali diposisikan sebagai solusi utama, seolah-olah negara baru bergerak ketika bencana telah terjadi, lalu kembali menjauh ketika situasi mereda. Lebih problematis lagi, bencana sering kali bukan semata peristiwa alamiah, melainkan konsekuensi dari kebijakan tata ruang, eksploitasi lingkungan, dan kegagalan regulasi yang tidak jarang justru bersumber dari negara itu sendiri. Dalam situasi seperti ini, negara tampil bak pahlawan di siang bolong, menolong korban dari krisis yang sebagian ia ciptakan.

Ada satu kata yang selalu terdengar sakral setiap kali bencana datang Negara diminta hadir, pemimpin dituntut hadir, seakan-akan dengan kehadiran fisik, penderitaan otomatis berkurang dan keadilan menemukan jalannya. Dorongan moral ini dapat dipahami, ia lahir dari empati dan dari ketakutan bahwa kekuasaan akan terlalu jauh dari rakyat. Namun justru karena dorongan ini sangat manusiawi, ia harus diuji dengan nalar yang tenang.

Hannah Arendt pernah mengingatkan bahwa politik modern kerap terjebak dalam appearance tindakan yang tampak, tetapi belum tentu bekerja. Dalam konteks bencana, kehadiran fisik pejabat tinggi negara, bahkan sampai menginap di lokasi terdampak, memang tampil sebagai keberpihakan simbolik. Tetapi di titik inilah pertanyaan krusial muncul, apakah kehadiran tersebut benar-benar berfungsi sebagai solusi, atau justru menjadi pengganti simbolik bagi kerja sistemik yang seharusnya berjalan secara senyap dan konsisten?

Bencana bukan sekadar peristiwa moral, ia adalah krisis manajerial, ia tidak menunggu empati, tetapi menuntut kecepatan, koordinasi, dan presisi. Dalam sistem penanganan bencana modern, kerja lapangan bergantung pada struktur komando yang teknokratik dan sering kali dingin secara emosional. Ketika seorang menteri datang untuk “memandu langsung”, niat baik itu justru berpotensi mengganggu ritme kerja yang seharusnya berjalan tanpa distraksi. Aparat daerah dan tim penyelamat bisa teralihkan oleh urusan protokol, pengamanan, dan kehadiran simbolik yang menyerap perhatian.

Di sinilah kita berhadapan dengan paradoks klasik kekuasaan, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar potensi gangguan yang ia bawa ke kerja teknis.

Max Weber membedakan secara tajam antara ethics of conviction dan ethics of responsibility. Menginap di lokasi bencana mungkin lahir dari etika keyakinan bahwa pemimpin harus merasakan langsung penderitaan rakyat. Namun etika tanggung jawab menuntut pertanyaan yang lebih keras, apakah tindakan tersebut meningkatkan keselamatan korban? Apakah ia mempercepat distribusi bantuan? Ataukah justru menambah beban di tengah kelangkaan logistik air, listrik, pangan, dan ruang berlindung?

Bencana adalah ruang ekstrem di mana sumber daya menjadi sangat terbatas. Dalam kondisi demikian, setiap tambahan konsumsi sekecil apa pun adalah keputusan etis. Negara yang matang bukan hanya negara yang mau datang, tetapi negara yang tahu kapan harus menahan diri agar seluruh energi dan logistik benar-benar berpihak pada korban.

Masalah lain yang lebih subtil adalah risiko micromanagement. Menteri adalah perumus kebijakan strategis, bukan operator lapangan. Ketika ia mengambil alih peran teknis, terjadi tumpang tindih kewenangan dengan kepala daerah dan badan penanggulangan bencana yang lebih memahami karakter wilayahnya. Keputusan spontan yang diambil tanpa peta data menyeluruh justru berpotensi merusak sistem komando yang dirancang untuk bekerja di bawah tekanan ekstrem.

Michel Foucault mengingatkan bahwa kekuasaan tidak selalu bekerja melalui represi, tetapi juga melalui intervensi yang tampak “membantu”. Dalam konteks bencana, intervensi yang terlalu dekat dapat melemahkan otonomi kerja profesional yang justru paling dibutuhkan.

Di era teknologi digital, kehadiran fisik juga kehilangan klaim eksklusivitasnya. Pusat kendali berbasis data, komunikasi real-time, dan pemantauan lintas wilayah memungkinkan pengambilan keputusan cepat tanpa kehadiran tubuh pejabat di satu titik. Bahkan, kehadiran fisik yang selektif berisiko menciptakan ketimpangan simbolik: daerah yang dikunjungi merasa diperhatikan, sementara yang tidak dikunjungi merasa diabaikan. Negara lalu hadir secara parsial, bukan universal.

Namun kritik paling mendasar terletak pada godaan populisme. Tidur di tenda pengungsian, makan seadanya, berbincang dengan korban semua itu mudah dikemas sebagai kepedulian. Tetapi rakyat tidak hidup dari simbol. Mereka hidup dari kebijakan mitigasi yang mencegah bencana berulang, dari tata ruang yang tidak mengorbankan sungai dan lereng, dari anggaran yang cair cepat tanpa drama, dan dari infrastruktur yang dirancang dengan kesadaran ekologis.

Menginap di lokasi bencana adalah peristiwa sesaat. Sistem mitigasi adalah kerja panjang. Dan sering kali, kerja panjang itu tidak fotogenik.

Maka barangkali pertanyaan yang lebih mendasar bukan lagi: apakah negara hadir?

Melainkan: dalam bentuk apa negara paling bertanggung jawab untuk hadir?

Negara yang sungguh-sungguh manusiawi bukan negara yang sibuk menunjukkan empati, melainkan negara yang menerjemahkan empati ke dalam sistem yang mencegah penderitaan berulang. Bukan negara yang mengejar kedekatan simbolik, tetapi negara yang setia pada kerja praksis yang sunyi, teknis, dan jarang dipuji.

Di situlah etika kemanusiaan menemukan kedewasaannya, bukan pada keinginan untuk terlihat peduli, melainkan pada keberanian untuk bekerja secara rasional demi keselamatan manusia bahkan ketika kerja itu tidak tampak heroik.

Sebagai penutup, perlu saya tegaskan bahwa Mas Anas Urbaningrum tetap merupakan salah satu sumber inspirasi intelektual saya dalam proses ber-HMI, baik melalui gagasan maupun jejaring nasionalnya. Di hadapan beliau, saya hanyalah debu kecil, sementara ketajaman ilmunya terbentang luas laksana gurun yang tak bertepi. Justru dari sanalah semangat saya tumbuh untuk terus membaca, belajar, dan menimba dari tulisan-tulisan beliau yang memiliki ciri dan kekhasan tersendiri.

Tulisan ini tentu tak sebanding dengan karya-karya Mas Anas. Namun bila suatu hari ia sampai ke hadapan beliau, itu sudah menjadi kebahagiaan tersendiri barangkali yang tertinggi dalam perjalanan intelektual saya di HMI.