Oleh: Muhammad Abid
Prolog :
Hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun , semakin banyak kejadian chaos di republik Indonesia ini. Berawal dari presiden yang macak rakyat hingga kebijakan-kebijakan populis dari para pemimpin. Ketika rakyat telah bersikap anarkis sana sini, itu pertanda bahwa akan lunturnya kekuasaan yang selama ini menderitakan rakyat. Anarki sendiri dari kata Anarkhos yang artinya tanpa kepala, bisa ditafsirkan tanpa kekuasaan yang dominan di satu pihak. Kita melihat bahwa rakyat menghendaki kekuasaan yang merata, melalui demo besar-besaran, kritik yang lantang di seluruh platform media sosial, media-media yang dengan cepat meliput apa yang dilontarkan para pemimpin.
Open the Door :
Pemerintah telah membisukan diri, pemerintah telah menutup telinganya rapat-rapat dari bisikan bisikan keluhan rakyat, dari bisikan penderitaan rakyat. Pemerintah telah kehilangan kepercayaan publik sehingga otoritasnya patut dipertanyakan. ini yang disebut krisis legitimasi. Legitimasi adalah pengakuan masyarakat terhadap kewenangan pemerintah unutk memerintah, mengelola dan mengatur. Legitimasi bukan hanya sebuah kepercayaan, melainkan modal politik intagible, modal kekuasaan yang tak terlihat. Antonie Gramsci memandang legitimasi sebagian dari hegemoni rakyat yaitu kerelaan rakyat untuk tunduk pada aturan tanpa paksaan fisik, karena rakyat percaya tatanan itu sah dan adil. Namun, ketika legitimasi itu retak maka negara beralih dari pemerintahan yang berbasis konsensus menjadi pemerintahan berbasis koersif. Dan ini yang pernah terjadi pada orba, dimana rakyat tunduk bukan karena percaya melainkan karena takut. Sehingga pemerintah mengeluarkan instrument yang berbau militer. Individu rakyat pada titik itu tak lagi bisa berkutik. Yang bisa dilakukan adalah secara bersama-sama membangun kepercayaan antar rakyat untuk memakzulkan penguasa. Dari krisis legitimasi akan bergerak pada titik anarki, dalam politik domestik, anarki berari vacuum of authority yang mana secara moral, otoritas pemerintah telah hancur, walaupun secara legal masih ada. De jure, pemerintah masih punya otoritas tetapi secara de facto legittimacy collapse dan ini memungkin akan terjadinya regime change lewat mekanisme damai atau kekerasan alias anarki. Sekarang, telah tiba pada gerbang collapse entah internal kabinet atau eksternal melalui instrument masyarakat.
Gerbang collaps itu kin telah terbuka perlahan, dan angin perubahan dari barat mulai berhembus kencang. Keruntuhan dari dalam ( internal kabinet ) adalah sebuah kehendak umum ketika kapal mulai bocor. Di sinilah teori elite dari Pareto menemukan relevansinya. Dia berpendapat bahwa adanya sirkulasi elite itu adalah kuburan bagi para aristokrasi. Ketika governing elite menjadi dekaden, serta kehilangan insting untuk memerintah, nan juga tak lagi mampu menggunakan kekuatan secara efektif, maka non governing elite akan bangkit untuk menggantikannya. Lantas siapa non governing elite itu ? Kita akan lihat nanti bersama-sama.
Para politisi pragmatis di lingkar kekuasaan yang kita bisa sebut entitas yang peka terhadap rakyat, yang menjadi aktor-aktor dalam sirkulasi ini. Mereka akan yang menjadi individu atau komunitas pertama yang mengkhianati rakyat dengan mengamankan posisi mereka melalui backup-backup pada tokoh masyarakat. Di sisi lain instrument masyarakat ( eksternal ) terus mengasah kesadarannya pada hak-hak yang selama ini di rampas. Muncul berbagai gerakan dari kalangan menenagah hingga bawah. Gerakan yang tadinya sporadis kini menemukan akarnya. Bagi Habermas, benang penderitaan ini disebut public sphere atau ruang publik. Ketika ruang publik formal yang dikuasai oleh negara seperti media utama perlahan kehilangan kredibilitasnya, sehingga masyarakat akan menciptakan ruang publik tandingan. Ini terjadi karena kehendak umum dibatalkan oleh kehendak khusus daripada kalangan elite. Media sosial ini menjadi war arena, dimana sebuah ruang publik menghasilkan tindakan komunikatif antar warga dalam membangun kehendak bersama, dan lepas dari distorsi negara adalah bagian darinya. Setiap upaya represi dalam konteksi ini tidak lagi dilihat sebagai penegakan hukum, melainkan sebagai upaya kolonialisasi dunia-kehidupan, dimana logika instrumental negara dipaksa menyerbu ranah kesepakatan komunikal. Hal ini justru memberikan validasi perlawanan dan menjadi bara api bagi kemarahan yang lebih besar.
Maka dari itu, kita tidak lagi berbicara tentang jika, kalo, tetapi kapan, dan bagaimana pertanyaan ini membawa kita pada konsep political opportunity structure. Menurut teori iin, rezim change tidak hanya bergantung pada power gerakan sosial , tetapi pada celah terbuka dalam struktur kekuasaan seperti perpecahan elite ( internal kabinet ) , keraguan di kalangan aparat keamanan,atau adanya sekutu (eksternal ) dari luar. Mari kita lihat apakah keruntuhan ini akan berbentuk ledakan big bang, sebuah momen revolusioner yang meruntuhkan ancien regime seperti yang dipaparkan The Skocpol, atau kah hanya sebuah implosi dimana kekuasaan menguap lalu lalang begitu saja, meninggalkan cangkang kosong seperti yang disebut Karl Marx, negara yang aparatnya masih ada namun otoritasnya telah tiada.
Apapun bentuknya, apapun keadaanya, ada satu yang pasti, yaitu tatanan lama sedang berada di sakaratul maut. Rakayt yang dikatakan oleh Jacques Ranciere sebagai the part of no part adalah bagian dari masyarakat yang tidak dihitung dalam tatanan politik yang ada, dan kini telah naik ke arena untuk menuntut hak-hak politiknya. Dan mereka siap menulis babak baru , dengan atau tanpa “kepala” yang selama ini telah mengkhianati mereka.
. . .
Salam anarkhos, Salam perjuangan
Komentar 0