Mahasiswa.co.id - Pemutaran film dokumenter “Pesta Babi” masih menuai polemik di sejumlah daerah. Isu ini mencuat setelah adanya pembubaran hingga pelarangan kegiatan nonton bareng (nobar) dan diskusi film tersebut di beberapa wilayah.
Situasi itu memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat, meski pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, telah menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang kegiatan nobar maupun diskusi film tersebut.
Menanggapi polemik tersebut, alumni organisasi Ikatan Senat/BEM Mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Nasional Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Seluruh Indonesia (PENA ISMSI) meminta pemerintah lebih peka terhadap aspirasi masyarakat adat, khususnya terkait persoalan di Papua.
Ketua Umum PENA ISMSI, Fuad B, menyatakan negara tidak boleh pasif dalam menyikapi realita sosial yang terjadi di Papua. Menurutnya, eksploitasi lahan adat oleh korporasi dan pemegang kekuasaan dinilai kerap mengabaikan hak masyarakat pemilik ulayat.
“Pemerintah harus lebih peka dalam mendengarkan aspirasi masyarakat adat karena ketergantungan masyarakat terhadap tanah adat sangat besar,” ujarnya dalam pernyataan sikap.

Komentar 0