Aksi Massa ‘Jogja Memanggil’ Meminta Prabowo-Gibran Turun

Mahasiswa.co.id - Tepat hari kamis tanggal 20 Februari 2025, berbagai aliansi mahasiswa maupun dosen-dosen dan masyarakat sipil di Yogyakarta menggelar aksi demo di sepanjang jalan Malioboro dengan tajuk ‘Jogja Memanggil’. Aksi ini dimulai pada pukul 10.00 WIB yang bertitik kumpul di Parkiran Abu Bakar.

Aksi dimulai di Parkiran Abu Bakar dan bergerak menuju gedung DPR, lalu diakhiri dengan aksi simbolik melempar cat merah ke Istana Kepresidenan pada pukul 17.30. Selama sekitar 7,5 jam, para aktivis menyuarakan tuntutannya.

Aksi ini sudah dilakukan oleh berbagai daerah dengan tujuan untuk menyuarakan kekhawatiran serta kekecewaan terhadap kebijakan negara di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Situasi ini bisa dibilang semakin gelap akibat kebijakan-kebijakan yang ada (Tempo, 20 Februari 2025)

Dalam literatur milik ‘Jogja Memanggil’ bertajuk Turunkan Prabowo-Gibran, Bubarkan Kabinet Merah Putih, Bangun Demokrasi Kerakyatan, Prabowo tidak lagi dapat ditoleransi, dan pemerintahannya yang baru berjalan sedikit lebih dari 100 hari telah membawa dampak negatif bagi rakyat. Hal tersebut membuat kita sebagai rakyat tidak bisa mempercayai akan melaksanakan tuntutan agar berpihak terhadap rakyat.

Para aktivis menyerukan tagar #LAWANAJADULU dan #INDONESIAGELAP untuk menyuarakan perlawanan terhadap kebijakan yang mereka anggap merugikan rakyat. Pernyataan yang dibacakan oleh salah satu massa, Ismanov, menegaskan tidak mengajukan tuntutan kepada pemerintah, melainkan menyampaikan poin perlawanan.

Menurut Ismanov, “Poin utama perlawanan kami adalah menuntut agar Prabowo-Gibran turun, karena mereka adalah penyebab utama kesengsaraan yang dialami rakyat saat ini.Yang Kedua, hilangkan kabinet merah putih, kabinet yang mana seperti Bahlil, Raja Antonio yang menjadi pengusaha sawit dan tambang. Ini semuanya merusak, baik merusak lingkungan ataupun demokrasi.”

“Kemudian yang ketiga, bangun demokrasi kerakyatan, yang mana istilah ini sebetulnya sudah disebutkan oleh Moh. Hatta jauh-jauh hari. Dimana demokrasi dengan rakyat yang berdaulat, yang mana rakyat menentukan jalannya sendiri, yang mana pemerintah harus tunduk kepada rakyat.”

“Kami mengajak seluruh elemen rakyat dan jaringan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan demokrasi kerakyatan. Partisipasi ini sangat penting sebagai langkah awal untuk mencapai kesepakatan yang akan membentuk sistem demokrasi yang lebih berpihak pada rakyat.” Tegasnya (Pandangan Jogja, 20 Februari 2025).

Berikut adalah beberapa isu utama yang menjadi fokus dalam aksi massa ini:
1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Naik 12%
2. Kelangkaan gas 3kg dan solar
3. Konflik agraria
4. Korupsi
5. UU cipta kerja yang tidak berpihak pada pekerja
6. Dwifungsi dan militerisasi
7. Politik-Demokrasi: Kegagalan reformasi
8. Makan bergizi (tidak) gratis
9. Pemangkasan anggaran pendidikan rakyat
10. Pemerintah tidak peduli atas kesehatan rakyat
11. Persoalan HAM

Uraian ini hanya segelintir saja dari permasalahan-permasalahan yang diciptakan oleh rezim Prabowo-Gibran, elite-elite politik, dan pengusaha-pengusaha super kaya di Indonesia. Maka dari itu aksi massa ‘Jogja Memanggil Tidak akan menuntut apapun terhadap penguasa-penguasa. Jogja memanggil justru hendak melawan penguasa-penguasa dengan menyerukan:

“TURUNKAN PRABOWO-GIBRAN, BUBARKAN KABINET MERAH-PUTIH!!!”

Dengan begitu, 'Jogja Memanggil' bukan hanya sebuah protes, melainkan panggilan untuk seluruh elemen rakyat Indonesia agar bersatu dalam mewujudkan demokrasi yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan rakyat. Jika pemerintah terus mengabaikan tuntutan ini, maka perlawanan yang lebih besar dan lebih meluas mungkin akan terus berkembang, sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintahan yang dianggap membawa Indonesia menuju keadaan yang semakin gelap.

Penulis : Putra Nugraha
Fotografer : Muhammad Aji Prawira